Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 59/M-IND/PER/6/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/M—IND/PER/6/2014
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
(SNI) BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BjKU) SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan dan
pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja
Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) yang
diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 35/M~IND/PER/5/2014, dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12
ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M~
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian
Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan sertifikasi
dan pengujian Baja Batangan untuk Keperluan Umum
(BJKU);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan
Pengawasan Standar Nasional Indonesia (8N1) Baja
Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) Secara Wajib;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 201 1;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kernenterian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia N omor 78 Tahun
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/13
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 8/ P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M-
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M—
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian N omor 35/ M-
IND / PER / 5/ 2014 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Baja Batangan untuk Keperluan
Umum (BjKU) Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA BATANGAN UNTUK
KEPERLUAN UMUM (BjKU) SECARA WAJIB.
Pasal 1

Menunjuk :
a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah
terakreditasi sebagaimana teroantum pada huruf A
Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan
Sertifikasi SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum
(BJKU);
b. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang belum
terakreditasi sebagairnana tercantum pada huruf B
Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan
Serti?kasi SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum
(BjKU); dan
C. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi
sebagaimana tercantum pada huruf C Lampiran
Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian
Baj a Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU).
Pasal 2
(1) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf b atau huruf c, masing~masing
harus memproses akreditasi kepada Komite Akreditasi
Nasional (KAN) paling lambat 6 (enam) bulan sejak
diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan
perkembangan proses akreditasi dimaksud kepada
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri Kementerian Perindustrian.
(2) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro
atau Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup Baja
Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) SNI 7614:2010
dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak
diundangkan Peraturan Menteri ini.
(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) LSPro atau Laboratorium Penguji dimaksud belum
terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir.
Pasal 3
(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf C wajib melakukan pengujian atas seluruh
permintaan LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a, huruf b, dan/atau instansi teknis dengan
perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar
instansi teknis.
(2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
a. penerbitan SPPT-SNI Baja Batangan untuk Keperluan
Umum (BjKU); dan/atau
b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Baja
Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) secara
wajib.
Pasal 4
(1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi
dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri
Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan,
Iklim dan Mutu Industri.
(2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
1. penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-
SNI dan pencabutan SPPT—SNI Baja Batangan
untuk Keperluan Umum (BjKU), yang harus
disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak penerbitan;
2. rekapitulasi penerbitan SPPDSNI, pengawasan
berkala SPPT—SNI dan pencabutan SPPT—SNI Baja
Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU) dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus
disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5
J anuari tahun berikutnya;dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi serta
akreditasi LSPro; serta
b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk
menyampaikan:
1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian Baja Batangan untuk Keperluan Umum
(BjKU) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1
(satu) bulan, yang harus disampaikan selambat—
lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
2. rekapitulasi Serti?kat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji
atas pengujian Baja Batangan untuk Keperluan
Umum (BjKU) yang telah dilakukan dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan
selambat—lambatnya pada tanggal 5 J anuari tahun
berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi dan
akreditasi Laboratorium Penguji.
(3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
melakukan pembinaan terhadap industri Baja Batangan
untuk Keperluan Umum (BjKU) yang tidak memenuhi
ketentuan SNI Baja Batangan untuk Keperluan Umum
(BjKU) Secara Wajib berdasarkan hasil pengawasan
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
angka 1.
Pasal 5
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 serta evaluasi terhadap kinerja
LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
4
Pasal 6
(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 4
ayat (2) huruf a dicabut penunjukan serti?kasinya.
(2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan/atau
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan
pengujiannya.
(3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2),
dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian
Kesesuaian.
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penem-
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 870

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR
TANGGAL

59/M—IND/PER/6/2014
20 Juni 2014
A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BjKU) (SNI
7614:2010) SECARA WAJIB
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 2 3
1 LSPro Metal Industries J1. Sangkuriang No. 12, Bandung —
Development Center (MIDC)— 40135
Kernenterian Perindustrian Telp. (021) 2503171
Fax. (021) 2503978
2 LSPro LUK, Ba1ai Besar Kawasan PUSPIP’I‘EK Gedung 220
Teknologi Kekuatan Struktur— Cisauk, Tangerang, 15314
BPPT Te1p. (021) 7560565,
Fax. (021) 7560903
3 LSPro Baristand Industri J1. Jagir Wonokrorno No.360 Surabaya
Surabaya—Kernenterian Telp. (031) 8410054, 700000034
Perindustrian Fax. (031) 8410488
B. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (SNI
7614:2010) SECARA WAJIB
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 2 3
1 LSPro Balai Sertifikasi J 1. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat
Industri (BSI)—Kementerian 10330
Perindustrian Te1p. (021) 31925807, 31925808
Fax. (021) 31925806
2 LSPro B4T—ementerian J1. Sangkuriang No. 14, Bandung
Pe rindustrian 40135
Telp. (022) 2504088, 2504828
Fax. (022) 2502027
3 LSPro PT. SUCOFINDO SBU Graha Sucofindo B1 Floor
SICS J 1. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta
12780
Telp. (021) 7983666
Fax. (021) 7987015
4 LSPro TUV Nord Indonesia- Perkantoran Hijau Arkadia Tower F,
PT. TUV Nord Indonesia Lt. 7, Suite 706
J1. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88
Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 78837338
Fax. (021) 78837338
5 LSPro Baristand Industri J1. Sisingamangaradja No. 24 Medan —
Medan—Kementerian 23217
Perindustrian Telp. (061) 7365379, 7363471,
7362830
Fax. (061) 7362830

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian R1
Nomor: 59/M—IND/PER/6/2014

C. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STAN DAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (SNI 7614:2010) SECARA
WAJIB
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 2 3
1 Laboratorium Penguji J1. Jagir Wonokromo N0. 360 Surabaya
Baristand Industri Surabaya — Telp. (031) 8410054
Kementerian Perindustrian Fax. (031) 8410488
2 Laboratorium Penguji Balai J1. Sangkuriang N0. 14, Kotak P08 32.
Besar Bahan dan Barang Bandung 40135
Teknik (B4T)—Kementerian Telp. (022) 2504088, 2510682,
Perindustrian 2504828
FaX.(022)2502027
3 Laboratorium Penguji Balai J1. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135
Besar Logam dan Mesin Telp. (022) 2503171, 2511927
(BBLM)-Kementerian Fax. (022) 2503171, 2511927
Perindustrian
4 Laboratorium Penguji Unit J1. Letjen Suprapto KaV. 3,
Industri Bahan dan Barang Cempaka Putih, Jakarta
Teknik (B2T) Jakarta — Dinas Telp. (021) 4209179
Perindustrian dan Energi Fax. (021) 42881790
Provinsi DKI Jakarta
5 Laboratorium Penguji Balai Komplek Puspiptek, Serpong,
Besar Teknologi Kekuatan Tangerang 15314
Struktur (B2TKS)—BPPT Telp. (021) 7560565, 7560930
Fax. (021) 7560565, 7560930
6 Laboratorium Penguji Batur, Tegalrejo, Ceper, Klaten Jawa
Politeknik Manufaktur Ceper Tengah 57465
Telp. (0272) 552968
Fax. (0272) 552968
7 Laboratorium Penguji UPTD Komplek LIK Takaru
Lab. Perindustrian Dinas J1. Raya Dampyak KM 4 Tegal
Perindag Kabupaten Tegal Telp. (0283) 357437
Fax. (0283) 354477

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *