Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 61/M-IND/PER/7/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 61/M—IND/PER/7/2014
TENTANG
BAHAN BAKU DAUR ULANG (B2DU)
UNTUK INDUSTRI PELEBURAN BAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa industri peleburan baja merupakan industri strategis yang
mendukung industri baja nasional yang banyak menyerap tenaga
kerja dan berperan dalam penyiapan material untuk
pembangunan infrastruktur di Indonesia;
b. bahwa sebagian besar industri peleburan baja nasional
menggunakan bahan baku daur ulang berbentuk skrap besi dan
baja yang mengandung material ikutan (impurities);
c. bahwa dengan proses pengolahan bahan baku daur ulang,
industri peleburan baja dapat meningkatkan e?siensi proses
produksi;
d. bahwa bahan baku daur ulang berbentuk skrap besi dan baja
yang dilebur dengan teknologi proses peleburan pada temperatur
diatas 15000 C dan mengubah material ikutan (impurities) menjadi
debu dan terak sehingga dampak lingkungan terkendali;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf 0, dan huruf d perlu mengatur kualitas
dan kriteria bahan baku daur ulang besi dan baja dengan
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Bahan Baku
Daur Ulang untuk Industri Peleburan Baja;

Mengingat :

1. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 17
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661”
2. Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, ‘I‘ugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, ‘I‘ugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 /P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 —
2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 8 / P Tahun 2014;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 / M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG BAHAN BAKU
DAUR ULANG (B2DU) UNTUK INDUSTRI PELEBURAN BAJA.
BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bahan Baku Daur Ulang, yang selanjutnya disebut dengan B2DU
adalah bahan bekas yang diolah menjadi barang setengah jadi atau
barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
B2DU Besi Baja adalah B2DU untuk industri peleburan baja yang
memiliki kandungan utama besi (Fe) berbentuk sisa dan skrap besi
dan baja.
Industri Peleburan Baja adalah industri yang memproduksi
bahan setengah jadi seperti ingot, billet, bloom, dan slab dengan
melebur bahan baku.
Material Ikutan (impurities) adalah unsur dan/atau material ikutan
yang karena proses perucatan, pengumpulan, penyimpanan,
pemuatan, dan transportasi yang tidak dapat dihindari dan ikut
terbawa dalam B2DU Besi Baja dengan jenis dan jumlah yang
terbatas.

Ingot baja adalah produk setengah jadi hasil peleburan baja yang
tidak melalui proses cetakan penuangan kontinyu (non-continuous
casting machine).
Billet atau bloom baja adalah produk setengah jadi hasil peleburan
baja melalui proses cetakan penuangan kontinyu (continuous
casting machine) berbentuk balok dengan penampang melintang
berbentuk bujur sangkar/ persegi.
Slab baja adalah produk setengah jadi hasil peleburan baja
berbentuk lembaran tebal melalui proses cetakan penuangan
kontinyu (continuous casting machine).
Surat Izin Penggunaan BZDU Besi Baja adalah surat yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industn’ yang
menyatakan bahwa industri peleburan baja diizinkan
menggunakan BQDU Besi Baja impor sebagai bahan baku.
Pemeriksaan adalah pengecekan fasilitas produksi dan pengelolaan
lingkungan pada industri peleburan baja.
Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat kewenangan
dari Menteri untuk melakukan veri?kasi atau penelusuran teknis
imporBZDUBesi Baja di pelabuhan muat luar negeri.
Veri?kasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor guna
memveri?kasi kebenaran jumlah dan prosentase kandungan
material ikutan(impurities) dalam B2DU Besi Baja impor.
Laporan Hasil Veri?kasi (LV) adalah surat yang diterbitkan oleh
Surveyor yang menjelaskan hasil penelusuran teknis
imporBZDUBesi Baja yang disampaikan kepada Industri Peleburan
Baja pernohon veri?kasi dan diternbuskan kepada Direktur
Jenderal Pembina Industri.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.

Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Material Dasar
Logam, Kementerian Perindustrian.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.

BAB II
Bahan Baku Industri Peleburan Baja
Pasal 2
(1) Bahan baku industri peleburan baja terdiri dari:
a. besi spons (Direct Reduced Iron/DRI), pig iron, Hot Briquetted
Iron (HBI), dan Cold Briquetted Iron (CB1); dan/ atau
b. BZDU Besi Baja.

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 61/M-IND/PER/7 /2014

(2) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh
dari dalam negeri dan impor.

BAB III
B2DU Besi Baj a Impor
Pasal 3
B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
meliputi Pos Tarif (HS Code) sebagai berikut:

No Uraian Barang Pos Tarif
Sisa dan skrap dari besi tuang 7204.10.00.00
Sisa dan skrap dari baja stainless 7204.21.00.00
3 Sisa dan skrap dari baja paduan selain dari 7204.29.00.00
baja stainless.
4 Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis 7204.30.00.00
timah.
5 Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain 7204.41.00.00
dari baja paduan, selain dari besi atau baja
dilapis timah, dalam bentuk gram, serutan,
kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran,
potongan dan hancuran, dalam bundel maupun
tidak
6 Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain 7204.49.00.00
dari baja paduan, selain dari besi atau baja
dilapis timah, selain dalam bentuk gram,
serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji,
kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel
maupun tidak
7 Ingot hasil peleburan kembali skrap 7204.50.00.00

Pasal 4
B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan
dari kewajiban memenuhi ketentuan importasi limbah non B3, dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. digunakan sebagai bahan baku industri peleburan baja; dan
b. memiliki Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja.
Pasal 5
(1) B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 asal impor
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. batas material ikutan (impurities) maksimal 2% (dua persen)
dari total berat B2DU Besi Baja dalam satu pengapalan
sebagaimana tercantum dalam Bill of Lading (BL).
4
b. Tidak mengandung oksida besi yang berlebihan dalam bentuk
apapun, kecuali untuk jumlah tertentu akibat dari
penyimpanan di luar ruangan dalam kondisi atmosfer normal;
0. secara kasat mata bebas dari minyak, emulsi minyak, minyak
pelumas, dan minyak gemuk (grease) kecuali dalam jumlah
sedikit dan tidak sampai menetes; dan
d. bebas dari zat radioactive dan bahan yang mudah meledak
(explosive).
Ketentuan material ikutan (impurities) pada BQDU Besi Baja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan
terhadap:
a. material non-ferrous (tidak termasuk elemen paduan dalam
substrat logam besi) dan non—logam seperti tanah, debu, isolasi,
kaca;
b. material non-logam yang mudah terbakar seperti karet, plastik,
kain, kain majun, kayu, bahan kimia lain atau bahan substansi
organik lain;
c. potongan besar (seukuran batu bata) material non-konduktor
listrik seperti ban, pipa isi semen, kayu, dan beton; dan
d. residu yang dihasilkan dari proses peleburan, pemanasan,
pengerjaan permukaan (termasuk scar?ng), penggerindaan,
penggergajian, pengelasan dan torch cutting, seperti terak besi
(slag), mill scale, debu kantong ?lter (baghouse dust), serbuk
gerinda (grinder dust), dan sludge.
Penentuan kondisi bebas dari minyak, emulsi minyak, minyak
pelumas, dan minyak gemuk (grease) sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf C harus mempertimbangkan perbedaan iklim dan/atau
temperatur di pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan.
Pasal 6
Industri Peleburan Baja wajib melakukan proses produksi dengan
temperatur diatas 15000 C.
Proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk melebur bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dan/atau material ikutan (impurities) menjadi debu dan
terak.
Pengendalian dampak lingkungan dari debu dan terak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses peleburan baja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proses pengelolaan debu
dan terak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
dalam Petunjuk Teknis.

BAB IV
Importasi BZDU Besi Baja

Pasal 7
BZDU Besi Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b hanya dapat diimpor oleh pemegang Surat Izin
Penggunaan B2DU Besi Baja yang telah memenuhi ketentuan
umum di bidang impor dan tidak dapat dipindahtangankan.
Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dialihkan kepada pihak lain.
Pemegang Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja wajib
melaporkan realisasi impor BZDU Besi Baja setiap 6 (enam) bulan
dalam tahun berjalan kepada Direktur Pembina Industri.
Pasal 8
Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina
Industri berdasarkan permohonan dan ditembuskan kepada
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses permohonan dan
penerbitan Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja diatur dalam
Petunjuk Teknis.

Pasal 9
Untuk mendapatkan Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) perusahaan
pemohon wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 yang
dibuktikan dengan Laporan Hasil Veri?kasi (LV) yang diterbitkan
oleh Surveyor yang ditunjuk Menteri.
Laporan Hasil Verifikasi (LV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dokumen kepabeanan.
Pasal 10
Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
melakukan veri?kasi di pelabuhan muat B2DU Besi Baja.
Dalam melakukan veri?kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Surveyor wajib :
a. bertanggung jawab terhadap Laporan Hasil Veri?kasi (LV) yang
diterbitkannya;
b. menyampaikan laporan penerbitan Laporan Hasil Veri?kasi (LV)
kepada Direktur Pembina dalam bentuk rekapitulasi pada :
1) setiap bulan Juli minggu kedua, untuk periode bulan
Januari sampai dengan bulan Juni; dan
2) setiap bulan Januari minggu kedua, untuk periode bulan
Juli sampai dengan bulan Desember.
c. menyampaikan presentasi dan pemaparan hasil veri?kasi
dalam 1 (satu) tahun setiap bulan Februari kepada Direktur
Jenderal Pembina Industri.
Pasal 1 1
(1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara Laporan Hasil

(2)

(3)

Veri?kasi (LV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dengan penemuan hasil pengawasan di Kawasan Pabean
Indonesia oleh Direktorat Bea dan Cukai, harus dilakukan
veri?kasi ulang oleh surveyor yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pembina Industri dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Hasil veri?kasi ulang yang dilakukan oleh surveyor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Direktur Jenderal Pembina
Industri dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Apabila berdasarkan hasil veri?kasi ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diperoleh ketidaksesuaian dengan hasil veri?kasi
yang dilakukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1), terhadap B2DU Besi Baja impor wajib diekspor kembali
oleh importir yang bersangkutan.
Pasal 12
Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1)
dilakukan terhadap Surveyor yang sekurang-kurangnya memiliki:
Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJ S);
keahlian dan profesionalisme sebagai surveyor di bidang skrap besi
dan baja; dan
cabang atau perwakilan dan/atau a?liasi di luar negeri dan
memiliki jaringan sistem informasi untuk mendukung efekti?tas
pelayanan veri?kasi.

BAB V
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 13
Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan atas
penggunaan B2DU Besi Baja melalui:
a.

b.

sosialisasi peraturan terkait dengan penggunaan B2DU Besi Baja;
dan
pembinaan teknis guna membantu industri dalam memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pengawasan
pelaksanaan Izin Penggunaan BZDU Besi Baja dengan melakukan
pemeriksaan terhadap:
a. realisasi penggunaan BQDU Besi Baja dan realisasi produksi;
dan
b. penggunaan peralatan proses peleburan dan pengelolaan debu
dan terak sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis.
(2) Direktur Jenderal dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Direktur Pembina
Industri.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 15
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal
8 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pembina Industri.

BAB VI
Sanksi

Pasal 16
Pemegang Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang tidak memenuhi ketentuan
dalam Pasal 5, Pasal 6, dan/atau Pasal 7 ayat (2) dan (3) diberikan
sanksi administratif berupa:
a. surat teguran dari Direktur Jenderal Pembina Industri sebanyak—
banyaknya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing — masing 6O
(enam puluh) hari kalender; dan
b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak dilakukan tindakan perbaikan, Direktur Jenderal Pembina
Industri mencabut Surat Izin Penggunaan B2DU Besi Baja
berdasarkan rekomendasi dari Direktur Pembina Industri.

Pasal 17
Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan
sanksi administrasi berupa pencabutan penunjukan sebagai veri?kator
apabila :
a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2); atau
b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini
dan/ atau peraturan perundang—undangan terkait veri?kasi.

Pasal 18
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya daIam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 917

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *