Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 62/M-IND/PER/7/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/M-IND/PER/7/2014
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PERINDUSTRIAN
KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian
Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam
Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran
2014;

Mengingat :

1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286b
2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400b
4. Undang~Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana teIah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang—Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844M
Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
Undang—Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916?
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5462L
Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492b
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);
.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nornor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855?
.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

.

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
di Wilayah Provinsi, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103);
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
72 Tahun 2004;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagaimana teIah beberapa kaIi diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 1 0
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 20 1 2
tentang Perubahan Atas Perpres No.54 Tahun
2 0 1 0 Tentang Pengadaan Barang / J asa
Pemerintah;
.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II sebagaimana telah beberapa kaIi
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 41/P Tahun 2014;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pen dapatan Dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.O5/2007 tentang Bagan Akun Standar;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1 20 / PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17 1 / PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
29.Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
30.Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
31.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M—
IND/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
32.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 13/M—
IND/ 10/2010 Tentang Tata Kelola Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 di lingkungan
Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DI
BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang—
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

(1) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian
yang menjadi kewenangan Menteri dilimpahkan kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah.

(2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian
yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tata cara pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
industri yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang—undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditctapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini

PWPE‘

disampaikan kepada:
Menteri Keuangan;
Wakil Menteri Perindustrian;
Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Para Gubernur di seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
62/M—IND/PER/7/2014
TANGGAL : 2 Juli 2014
RINCIAN PEMBIAYAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO.

KODE
SATKER PELAKSANA LOKASI / KEGIATAN / OUTPUT

010057

020055

030056

040043

GUBERNUR DKI JAKARTA

GUBERNUR JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA TENGAH

GUBERNUR DI YOGYAKARTA

DKI JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROV DKI JAKARTA
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
JAWA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA BARAT
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
JAWA TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah 11
D1 YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM D.I. YOGYAKARTA
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Lampiran Peraturan Monteri Perindustrian RI
Nomor: 62/I~i-IND/PER/’7/2014

050050

060033

070026

080051

090053

GUBERNUR JAWA TIMUR

GUBERNUR ACEH

GUBERNUR SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GUBERNUR RIAU

JAWA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TIMUR
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri KeciI dan Menengah Wilayah II
AC EH
DINAS PERINDUS’I‘RIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI ACEH
Prog. Penataan Struktur Industri
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri KeciI dan Menengah WiIayah I
SUMATERA UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMUT
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri HasiI Hutan dan Perkebunan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri KeciI dan Menengah Wilayah I
SUMATERA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI SUMATERA BARAT
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, HasiI Laut dan Perikanan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri KeciI dan Menengah Wilayah I
RIAU
DINAS PERINDUS’I‘RIAN DAN PERDAGANGAN RIAU
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, HasiI Laut dan Perikanan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
-2-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : ezm—IND/PER?/zom

10

11

12

13

14

100048

1 10053

120050

130044

140052

GUBERNUR JAMBI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

GUBERNUR LAMPUNG

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAMBI
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
SUMATERA SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SUMATERA SELATAN
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN LAMPUNG
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN BARAT
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMANTAN TENGAH
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 62/M—IND/PER/7/2014

15

16

17

18

19

150052

160045

170057

180046

190029

GUBERN UR KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN TIM UR

GUBERNUR SULAWESI UTARA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KALIMANTAN SELATAN
DINAS PERIN DUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KALIMAN’I‘AN SELA’I‘AN
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERIN DUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KALIMANTAN TIMUR
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil clan Menengah Wilayah I
SULAWESI UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI UTARA
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
SULAWESI TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TENGAH
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
SULAWESI SELATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI SELATAN
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 62/M—IND/PER/7/2014

200052

210046

220047

230056

240052

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR MALUKU

GUBERNUR BALI

GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR

SULAWESI TENGGARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TENGGARA
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
MALUKU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BALI
Prog. Penataan Struktur Industri
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NTB
Prog. Penataan Struktur Industri
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI NUSA TENGGARA TIMUR
Prog. Penataan Struktur Industri
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III

Lampiran Peraturan Monteri Perindustrian RI
Nomor: 62/M—IND/PER/7/2014

250056

260048

280039

290040

300034

GUBERNUR PAPUA

GUBERNUR BENGKULU

GUBERNUR MALUKU UTARA

GUBERNUR BANTEN

GUBERNUR BANGKA BELITUNG

PAPUA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PAPUA
Prog. Penataan Struktur Industri
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
BENGKULU
DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BEN GKULU
Prog. Penataan Struktur Industri
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
MALU KU UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MALUKU UTARA
Prog. Penataan Struktur Industri
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
BANTEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTEN
Prog. Penataan Struktur Industri
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah 11
BAN GKA BELITUN G
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Prog. Penataan Struktur Industri
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 62/M—IND/PER/7/20l4

310035

320038

330020

340041

GUBERNUR GORONTALO

GUBERNUR RIAU

GUBERNUR PAPUA BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT

GORONTALO
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN GORON’I‘ALO
Prog. Penataan Struktur Industri
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
RIAU KEPULAUAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RIAU KEPULAUAN
Prog. Penataan Struktur Industri
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
PAPUA BARAT
DINAS PERIN DUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PAPUA BARAT
Prog. Penataan Struktur Industri
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
SULAWESI BARA’I‘
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM SULAWESI BARAT
Prog. Penataan Struktur Industri
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *