Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 64/M-IND/PER/7/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 64/M-IND/PER/7/2014

TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa rokok merupakan barang yang dapat
menimbulkan dampak kesehatan, sehingga perlu
pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri
rokok;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Pengawasan dan
Pengendalian Usaha Industri Rokok;

Mengingat :

Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4917b
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 201 1;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan
Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 / P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II Periode Tahun 2009 — 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2014;
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 62/MPP/Kep/2/2004 tentang Pedoman Cara Uji
Kandungan Kadar Nikotin;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 1 / M-
IND /PER/ 6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda
Daftar Industri;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72 / M-
IND /PER/ 10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan
Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M—
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/ M—
IND/PER/7/2011 tentang Jenis—Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan
Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI
ROKOK.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa industri.
2. Industri Rokok Kretek adalah usaha pengolahan
tembakau dengan menambahkan bunga cengkeh,
daun cengkeh, tangkai cengkeh dan/atau aroma
cengkeh.
3. Industri Rokok Putih adalah usaha pengolahan
tembakau dengan tidak menambahkan komponen
cengkeh.

sedot

Industri Rokok lainnya adalah rokok selain rokok kretek
atau rokok putih, yang meliputi cerutu, rokok kelembak
menyan dan rokok klobot/ kawung, termasuk industri
tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau
Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah
izin yang diperlukan bagi setiap pendirian perusahaan
industri.
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai
pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan,
importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha
tempat penjualan eceran dibidang cukai,
Status kepemilikan adalah status yang menunjukkan
kepemilikan oleh penanam modal asing atau penanam
dalam negeri.
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dila-
kukan oleh satu Pperusahaan Industri Rokok atau lebih
untuk menggabungkan diri dengan perusahaan industri
rokok lain yang telah ada dan selanjutnya perusahaan
industri rokok yang menggabungkan diri menjadi
berakhir.
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh 2 (dua) Perusahaan Industri Rokok atau lebih
untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1
(satu) Perusahaan Industri Rokok baru dan masing—
rnasing Perusahaan Industri Rokok yang meleburkan
diri menjadi berakhir karena hukum.
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum untuk
mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar
saham Perusahaan Industri rokok yang dapat
mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap
perusahaan industri rokok tersebut.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya
disingkat P’I‘SP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu
Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
Perizinan dan Nonperizinan yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang
dilakukan dalam satu tempat.
Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha,
baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar
prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat,
dan menguntungkan, yang melibatkan pelaku Industri
Kecil dan Industri Menengah dengan Industri Besar.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Industri
Rokok Kementerian Perindustrian.
Direktur adalah Direktur yang melaksanakan tugas dan
fungsi pembinaan Industri Rokok Kementerian
Perindustrian.
. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang
melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang
Perindustrian.
Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/ Kota
yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di
bidang Perindustrian.

BAB II
KLASIFIKASI INDUSTRI ROKOK

Pasal 2

Industri Rokok diklasi?kasikan dalam:
a.
b.

Industri Rokok Kretek (KBLI 12011) atau perubahannya;
Industri Rokok Putih (KBLI 12012) atau perubahannya;
dan
Industri Rokok lainnya (KBLI 12019) atau perubahannya.

BAB III
PERIZINAN INDUSTRI

Pasal 3
Perusahaan Industri Rokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
berdasarkan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan
Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal.
IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a. Penanaman Modal Asing diterbitkan oleh PTSP Pusat;
dan
b. Penanaman Modal Dalam Negeri diterbitkan oleh PTSP
Daerah.
Pasal 4

IUI Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya
diberikan kepada Industri Kecil dan Industri Menengah
yang bermitra dengan Industri Besar.
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
sub-kontrak, bagi hasil, kerjasama operasional dan/atau
usaha patungan (joint venture).
Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. lokasi bangunan pabrik paling sedikit memiliki luas
200 m2 (dua ratus meter persegi); dan
b. pabrik berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari
j alan umum.

Pasal 5

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan
dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan
rekomendasi dari Direktur Jenderal.
Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Unit
Pelayanan Publik (UP2) Pusat dengan melampirkan
paling sedikit dokumen:
a. copy akte pendirian perusahaan;
b. copy NPWP;
C. copy surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan
Perusahaan Industri Rokok berskala besar;
(1. copy bukti kepemilikan tanah disertai dengan peta
lokasi pabrik; dan
e. rencana jenis rokok dan kapasitas terpasang.

Pasal 6
Perusahaan Industri Rokok yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal
4 dan Pasal 5 dapat diberikan IUI Kecil atau IUI
Menengah.
Pemberian IUI Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
atau perubahannya.

Pasal 7
Perusahaan Industri Rokok yang telah memiliki IUI
sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan dan
Perusahaan Industri Rokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dapat melakukan perubahan terhadap IUI
yang dimiliki.
Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terkait dengan perubahan sebagai berikut:
alamat perusahaan;
. alamat lokasi pabrik;
nama perusahaan;
. pindah lokasi pabrik;
99.065» status kepemilikan;
f. perluasan untuk penambahan kapasitas produksi;
atau
g. penggabungan / peleburan / pengambilalihan perusa-
haan.
Perusahaan Industri Rokok yang melakukan perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan
perubahan terhadap IUI yang dimiliki.
Perubahan IUI terkait dengan perubahan sebagaimana
dimaksud pada:
a. ayat (2) huruf a dan huruf b, Perusahaan Industri
Rokok wajib menyampaikan pemberitahuan per—
ubahan secara tertulis kepada pejabat penerbit IUI
selambat—lambatnya 3O (tiga puluh) hari kerja sejak
diterima penetapan pcrubahan; dan
b. ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g
dapat diterbitkan dengan ketentuan terlebih dahulu
mendapatkan rekomendasi dari Dircktur J enderal.
Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada (4)
merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dengan IUI
yang dimiliki.

Pasal 8
Perusahaan Industri Rokok dalam mengajukan permohonan
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. perubahan nama perusahaan, melampirkan paling sedikit
dokumen:
copy IUI dan menunjukkan asli;
copy NPPBKC;
copy akte kepemilikan perusahaan;
copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok)
bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting
rokok; dan
5. laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang
dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai.

pindah lokasi pabrik, melampirkan paling sedikit
dokumen:
1. copy IUI dan menunjukkan asli;
2. copy NPPBKC;
3. persetujuan tertulis dari Dinas Kabupatcn/ Kota di
lokasi lama dan lokasi baru;
4. copy akte kepemilikan perusahaan;
5. copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok)
bagi industri rokok yang mcnggunakan mcsin pelinting
rokok;
6. copy serti?kat hasil pengujian tar dan nikotin dari
laboratoriurn penguji yang terakreditasi atau ditunjuk
oleh Menteri; dan
7. laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang
dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai.
c. perubahan status kepemilikan, melampirkan paling
sedikit dokumen:
l.
2.
3.

5.

IUI dan menunjukkan asli;
copy N PPBKC;
copy akte kepemilikan perusahaan yang baru, yang
disahkan, untuk:
a). RT. oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan
b). selain P.T. oleh pengadilan negeri setempat;
copy serti?kat hasil pengujian tar dan nikotin dari
laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk
oleh Menteri; dan
laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang
dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai.
d. perluasan untuk penambahan kapasitas produksi rokok,
melampirkan paling sedikit dokumen:

6.
7.

copy IUI dan menunjukkan asli;
copy NPPBKC;
copy akte kepemilikan perusahaan;
copy serti?kat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok)
bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting
rokok;
copy serti?kat hasil pengujian tar dan nikotin dari
laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk
oleh Menteri;
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas
Kabupaten/Kota setempat; dan
laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terahir yang
dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai.
e. Penggabungan/peleburan/ pengambilalihan perusahaan,
melampirkan paling sedikit dokumen:
1.
2. copy NPPBKC;
3.
4. copy serti?kat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok)

copy IUI dan menunjukkan asli;
copy akte kepemilikan perusahaan yang baru;
bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting
rokok;
copy serti?kat hasil pengujian tar dan nikotin dari
laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk
oleh Menteri;
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas
Kabupaten/Kota setempat; dan
laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terahir yang
dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai.
Pasal 9
(1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) huruf b ditujukan
kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik
Pusat (UP2).
(2) Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, benar
dan memenuhi ketentuan peraturan perundang—
undangan.
(3) Direktur menolak untuk menerbitkan rekomendasi
sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat—lambatnya 5
(lima) hari kerja apabila permohonan tidak memenuhi
ketentuan peraturan perundang—undangan.

Pasal 10
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) huruf b dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, masing-masing merupakan
persyaratan untuk menerbitkan IUI dan perubahan IUI oleh
pejabat penerbit IUI sesuai kewenangannya.

Pasal 1 1
Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) huruf b dan
penyampaian pemberiatahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal Pasal 7 ayat (4) huruf a, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Direktur J enderal.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap
pelaksanaan perizinan, penggunaan mesin pelinting rokok
dan uji tar nikotin.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan
Kabupaten / Kota.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu—
waktu.
(4) Hasil pembinaan sebagaimana pada ayat (2) dan penga-
wasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan
kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13
(1) Direktur melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Direktur melakukan monitoring dan peme—
riksaan di lapangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan:
a. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibebankan pada
masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan
b. evaluasi yang dilakukan oleh Direktur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Direktorat
Kementerian Perindustrian yang bersangkutan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan d1 Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 942
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *