Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 68/M-IND/PER/8/2014

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 68/M-IND/PER/8/2014

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
BAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
penerapan SNI Ban oleh seluruh pelaku usaha guna
meningkatkan mutu hasil industri Ban, melindungi
konsumen serta menciptakan persaingan usaha
yang sehat dan adil, perlu mengatur kembali
pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban
secara wajib;
. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban
Secara Wajib;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang—Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3821);
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kaIi diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 92 Tahun 2011;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/ P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu II Periode 2009 — 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 41/P Tahun 2014;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/ M—
IND/PER/9/ 2009 tentang Standar Nasional
Indonesia Bidang Industri;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M—
IND / PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;
14.Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 1 Tahun 201 1 tentang Pedoman
Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia Secara Wajib;

15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi
Nasional tentang Notifikasi dan Penyelisikan Dalam
Kerangka Pelaksanaan Agreement on Technical
Barriers to Trade – World Trade Organization (TBT—
WTO).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
(SNI) BAN SECARA WAJIB.

Pasal 1
Dalam Pcraturan Mentori ini yang dimaksud dengan:
1. Serti?kat Produk Penggunaan Tanda SNI yang
selanjutnya disebut SPPT—SNI adalah Sertifikat
Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan
oleh Lembaga Serti?kasi Produk kepada produsen
yang mampu memproduksi Ban sesuai persyaratan
SNI Ban.
2. Lembaga Serti?kasi Produk, yang selanjutnya
disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan
kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang
melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh
barang sesuai metode uji SNI.
4. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian
kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu
menurut Sistem Manajemen Mutu SNI ISO
9001:2008 atau revisinya.
5. Lembaga Serti?kasi Sistem Manajemen Mutu
(LSSMM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh
KAN atau badan akreditasi negara Iain yang telah
melakukan Perjanjian Saling Pengakuan atau
Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan
KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi SMM.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut
KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab Iangsung kepada
Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi
dan serti?kasi serta berwenang untuk
mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk
melakukan kegiatan serti?kasi.
Surveilan adalah pengecekan secara berkala
dan / atau secara khusus terhadap
perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-
SNI atas konsistensi penerapan SPP’F-SNI, yang
dilakukan oleh LSPro.
Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya
disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat
atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan
pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi
dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya
telah diberlakukan secara wajib.
Surat Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan
yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pembina
Industri yang menerangkan bahwa Ban dalam
lingkup Nomor Pos Tarif (HS Code) yang terkena
pemberlakuan SNI Ban secara wajib tidak
diberlakukan ketentuan dimaksud berdasarkan
alasan yang ditetapkan.
Importir Umum adalah orang perorangan atau badan
usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang melakukan kegiatan impor
untuk tujuan diperdagangkan.
Importir Produsen Kendaraan Bermotor adalah
produsen kendaraan bermotor yang melakukan
importasi barang untuk keperluan produksi
Kendaraan bermotor yang mereka produksi.
Ban Replacement adalah ban yang dijual melalui
pengecer, berfungsi sebagai pengganti ban yang
terpasang pada kendaraan, baik mempunyai jenis
yang sama dengan dengan ban asli maupun tidak.
Ban OE (Original Equipment) adalah ban yang dijual
hanya kepada pabrik mobil clan dipakai sebagai
komponen asli kendaraan tertentu.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian
Perindustrian.
BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim
dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang
perindustrian.

18. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di
tingkat
Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan
pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2
Memberlakukan secara wajib SNI Ban untuk pada jenis
produk, dengan Nomor Pos Tarif / HS Code dengan
uraian sebagai berikut:

Perusahaan yang memproduksi

No. Jenis Produk No. SNI No. HS
1. Ban Mobil 0098—2012 dan 4011.10.00.00
Penumpang Amandemennya
2. Ban Truk 0100-2012 dan 4011.10.00.00
Ringan Amandemennya
3. Ban Truk dan 0099—2012 dan 4011.20.10.00
Bus Amandemennya
4. Ban Sepeda 0101-2012 dan 4011.40.00.00
Motor Amandemennya
5. Ban Dalam 6700—2012 dan 4013101 1.00
Kendaraan Amandemennya (ban dalam
Bermotor mobil
penumpang,
truk ringan)
40 1310.2 1.00
(ban dalam
truk dan bus)
4013.90.20.00
(ban dalam
sepeda motor)
6. Ban yang telah 0098-2012 dan 8708.70.22.00
terpasang pada Amandemennya 8708.70.29.00
pelek 0100-2012 dan
Amandemennya
0099-2012 dan
Amandemennya
0101-20 12 dan
Amandemennya
Pasal 3
Ban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan:
a.
b.

memiliki SPPT SNI Ban; dan
membubuhkan tanda SNI pada Ban di tempat yang
mudah dibaca dan dengan cara embos atau
penandaan tetap (permanent stamp).

Pasal 4
Ketentuan SNI Ban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tidak berlaku pada Ban dengan jenis dan
nomor pos tarif/ HS Code yang sama dengan Ban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila
digunakan untuk:
a. contoh uji dalam rangka program penelitian dan
pengembangan;
b. contoh uji dalam rangka permohonan SPPT-SNI;
c. komponen kendaraan tujuan ekspor; atau
d. keperluan khusus.
Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
hanya dapat diimpor oleh importir produsen
kendaran bermotor.
Impor Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menggunakan Surat Pertimbangan Teknis
dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sekurang—kurangnya memuat
informasi sebagai berikut:
identitas perusahaan/ lembaga pemohon;
kegunaan;
jumlah produk yang akan diimpor;
negara asal impor;
Surat Penunjukan dari Produsen Ban;
spesi?kasi produk; dan
kapasitas produksi dan rencana produksi
perusahaan (khusus untuk Importir Produsen
Kendaraan Bermotor);

Pasal 5
Pemberian Surat Pertimbangan Teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan
berdasarkan permohonan perusahaan/lembaga
kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.
Surat permohonan Pertimbangan Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilengkapi dengan surat Pernyataan bermeterai
cukup disertai dengan bukti yang dapat
dipertanggung jawabkan yang membuktikan bahwa
produk yang diimpor;
a. digunakan untuk program penelitian dan
pengembangan (research and development);
b. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka
penerbitan SPPT—SNI;
c. sebagai komponen kendaraan tujuan ekspor;
atau
d. digunakan untuk keperluan khusus.
Direktur Jendaral Pembina Industri melalui
Direktur Pembina Industri dapat berkoordinasi
dengan para pihak terkait untuk memastikan
kebenaran dan keaslian dokumen pelengkap
permohonan Surat Pertimbangan Teknis.

Dalam menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan
kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri.
Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 6
Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
berasal dari impor dan telah memenuhi ketentuan
SNI serta belum diberikan penandaan SNI pada
Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada
saat kedatangan di Indonesia wajib memenuhi
ketentuan:
a. Tanda SNI dicantumkan dalam label berbahasa
Indonesia yang diletakkan pada telapak Ban;
b. Importir Ban membuat pernyataan bermaterai
cukup yang disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pembina Industri dan ditembuskan
kepada LSPro penerbit SPPT-SNI yang minimal
berisi:
identitas perusahaan (nama dan alamat);
Angka Pengenal Importir;
jenis dan HS code Ban;
pernyataan jaminan penandaan SNI dengan
cara emboss atau penandaan tetap
(permanent stamp) pada ban dan penandaan
akan dilakukan oleh importir atau produsen
di tempat produsen dan/atau importir
sebelum Ban diedarkan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan persyaratan
Pendaftaran Tipe Ban.
Direktur Jenderal Pembina Industri melalui
Direktur Pembina Industri dapat meninjau
langsung proses penandaan SNI pada Ban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
Permohonan Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada
LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh
Menteri sesuai ruang lingkup SNI Ban.

Penerbitan SPP’F—SNI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a , melalui serti?kasi Tipe 5 yaitu:
a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap
Ban sesuai dengan ketentuan dalam SNI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
b. audit proses produksi dan audit penerapan
Sistem Manajernen Mutu SNI ISO 9001—2008
atau revisinya atau ISO/TS 16949:2009 atau
revisinya.
Pengujian Ban dalam rangka penerbitan SPPT—SN I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
serti?kasi ulang, surveilan oleh LSPro dan
pengawasan oleh PPSP dilakukan oleh:
a. Laboratorium Penguji dalam negeri yang telah
diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI
Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
ditunjuk oleh Menteri; atau
b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah
terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat
Laboratorium Penguji dimaksud berada yang
mempunyai perjanjian saling pengakuan
(Mutual Recognition of Arrangement (MRA))
dengan KAN (seperti International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) atau The Asia
Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
(APLAC)), dan negara dimaksud memiliki
perjanjian bilateral atau multilateral di bidang
regulasi teknis dengan Pemerintah Republik
Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
Audit Penerapan Sistem Manajemen Mutu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan berdasarkan:
a. Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem
Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008
atau revisinya atau ISO/TS 16949:2009 atau
revisinya; atau
b. Serti?kat penerapan Sistem Manajemen Mutu
sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau
ISO/TS 1694922009 atau revisinya dari
Lernbaga Serti?kasi Sistern Manajemen Mutu
yang telah terakreditasi oleh KAN atau Badan
Akreditasi yang telah menandatangani
Perjanjian Saling Pengakuan (Multilateral
Recognition of Arrangement (MLA)) dengan KAN.
Apabila LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang
terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI
Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum
tersedia dan/atau belum mencukupi kebutuhan
sertifikasi Ban, Menteri dapat menunjuk LSPro

dan / atau Laboratorium Penguji yang
kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus
telah diakreditasi KAN.

Pasal 8
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib
menerbitkan SPPT—SNI Ban berisi yang minimal
informasi:
nama dan alamat perusahaan;
alamat pabrik;
nama penanggung jawab;
merek;
nama dan alamat importir/ perusahaan
perwakilan;
nomor dan judul SNI;
jenis Ban; dan
ukuran Ban.

Nama dan alamat importir sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 huruf (e) dicantumkan dalam SPP’P—SNI
Ban berdasarkan Surat Penunjukkan langsung dari
produsen.
Dalam 1 (satu) SPP’F-SNI Ban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. hanya dicantumkan satu merek; dan
b. sebanyak—banyaknya hanya dicantumkan 5
(lima) nama dan alamat importir

Pasal 9
LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib
melaporkan keputusan penerbitan, penolakan,
penangguhan dan pencabutan SPPT-SNI Ban
selambat—Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterbitkan keputusan dimaksud kepada Direktur
Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI.
LSPro yang menerbitkan SPPT—SNI Ban
bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan
penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang
diterbitkan.

Pasal 10
(1) Ban yang berasal dari impor dan telah memiliki
SPPT-SNI wajib didaftarkan tipenya pada
Direktorat Jenderal Pembina Industri.
(2) Pendaftaran Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan salah satu persyaratan untuk
mendapatkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB)
dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 1 1
(1) Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari
hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sejak
Peraturan Menteri ini berlaku dan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilarang beredar di wilayah Indonesia.
(2) Ban dari produksi dalam negeri yang diproduksi
sejak Peraturan Menteri ini berlaku dan telah
beredar di pasar namun tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
harus ditarik dari peredaran oleh produsen yang
bersangkutan.
(3) Tata cara penarikan produk dari peredaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan.
(4) Ban masih dapat diproduksi dengan ketentuan SNI
2002 maksimal pada minggu ke 8 (delapan) tahun
2015.
(5) Ban yang telah berada di pasaran baik pasar
replacement maupun original equipment (OE) yang
diproduksi berdasarkan SNI tahun 2002 sampai
dengan minggu ke~8 (delapan) pada tahun 2015 dapat
beredar dan dianggap telah memenuhi ketentuan SNI
Ban secara wajib.
Pasal 12
Sejak Peraturan Menteri ini berlaku Ban impor yang:
a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dilarang masuk Daerah Pabean
Indonesia; atau
b. telah berada di dalam Kawasan Pabean dan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 wajib di re—ekspor atau
dimusnahkan oleh importir.

Pasal 13
SPPT-SNI Ban yang telah diterbitkan berdasarkan SNI:

C.

060098-2002;
06-0100-2002/Amd1 :2010;
06-0099—2002/Amd 1 22010;
06—0101-2002; dan
06-6700—2002.
selambat—lambanya telah selesai disesuaikan dengan
SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal
21 Februari 2015.

Pasal 14
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan SNI Ban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina
Industri.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi
produksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam setahun oleh PPSP dengan
bekerjasama dam/atau berkoordinasi dengan
instansi terkait.
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Pembina
Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi
dam/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi
terkait.
Kepala BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap
LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka
penerapan SNI Ban.
Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKIMI dapat
memberikan teguran tertulis dan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang—undangan kepada
LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15
Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan
Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan
Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
Pelaku usaha, LSPro dan/atau Laboratorium Pcnguji
yang melakukan pclanggaran terhadap kctcntuan dalam
Peraturan Mentcri ini dikenakan sanksi scsuai dengan
ketentuan peraturan pcrundang-undangan.
Pasal 17
Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri pelaksana
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 1 /M-
IND /PER/ 1 / 2012 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana
beberapa kali telah diubah terakhir dcngan Permenperin
Nomor 27 / M-IND / PER / 5 / 20 13 masih bcrlaku
sepanjang tidak bertcntangan dcngan kctcntuan dalam
Peraturan Mcntcri ini dan belum dicabut dan diganti.
Pasal 18
Sejak Pcratui‘an Mcntcri ini berlaku, Pcraturan Mcnteri
Pcrindustrian Nomor 1 1/ M-IND / PER / 1/ 2012 tentang
Pcmbcrlakuan Standar NasionaI Indonesia (SNI) Ban
Secara Wajib sebagaimana bebcrapa kali tclah diubah
terakhir dcngan Pcrmcnperin Nomor 27/ M—
IND /PER/ 5/ 2013 dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.
Pasal 19
Pcraturan Mcntcri ini mulai bcrlaku scjak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mcngctahuinya, memerintahkan
pcngundangan Pcraturan Mentcri ini dcngan
pcnempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1101
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *