Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 69/M-IND/PER/9/2014

Menteri Perindustriah Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/M—IND/PER/9/2014

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang—
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Menteri
memiliki kewenangan untuk menetapkan batas minimum nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri
tertentu;
bahwa industri elektronika dan telematika memiliki ciri khas
dengan muatan penelitian dan pengambangan produk yang
cukup besar, sehingga perlu penghitungan nilai TKDN
tersendiri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri
Elektronika dan Telematika;

Mengingat :

Undang—Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4045);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4046);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
4. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
5. Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Cipta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun
2009 — 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/ M-IND/
PER / 2 / 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan
Tingkat Kornponen Dalam Negeri;
l2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M—IND/
PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERA’FURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN
DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonorni yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan surnber daya
industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai
tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang
bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan
oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di
Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja
bangsa/ warga negara Indonesia, yang prosesnya
menggunakan bahan baku/komponen dalarn negeri dan/atau
sebagian impor.
Barang adalah setiap benda yang dapat disentuh/piranti keras
dan/atau yang tidak dapat disentuh/piranti lunak dalarn
bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku,
barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang
spesi?kasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut
TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang,
gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang
dan jasa.
Manufaktur adalah suatu cabang industri yang
mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, serta
suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah
menjadi barang jadi untuk dijual.
Pengembangan adalah bagian proses dari industri untuk
meningkatkan mutu suatu produk.
Veri?kasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor
Independen untuk menghitung nilai TKDN Barang/Jasa dan
nilai BMP dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari
kegiatan usaha perusahaan industri atau Penyedia
Barang / J asa.
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
adalah daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat
nama dan alamat produsen, jenis produk, spesi?kasi,
standard, kapasitas, nilai TKDN, dan nilai BMP yang
diterbitkan oleh Menteri.
Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut
dan’ kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi kepada
Penyedia Barang/Jasa mengenai nilai TKDN dalam serti?kasi
yang ditandatangani oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI,
adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas
Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang—
undangan.
Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir
karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta,
rasa, dan karsa yang dapat berupa karya di bidang teknologi,
ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain
untuk melaksanakannya.
Merck adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf—huruf,
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur—
unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya
atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan—pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan.
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,
kon?gurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan
warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,
barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau
setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan
sekurang—kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen
aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta
dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan
semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi
elektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan
tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang—kurangnya satu
dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau
semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan
peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan
pembuatan Sirkuit Terpadu.
Auditor Teknologi Independen adalah auditor yang berada di
bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan
barang/jasa.
Penyedia Barang/Jasa tingkat dua adalah penyedia barang,
bahan baku, dan kornponen, serta jasa untuk produk akhir
yang diproduksi oleh Penyedia Barang/Jasa tingkat satu.
Barang/Jasa tingkat satu adalah barang/jasa yang langsung
diproduksi produk akhir.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2
Produk elektronika dan telematika yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Lingkup penghitungan nilai TKDN barang industri elektronika dan
telematika dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. TKDN Manufaktur;
b. TKDN Pengembangan; dan
c. Pembobotan TKDN Manufaktur dan TKDN Pengembangan.

BAB II
PENILAIAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN

Pasal 4
Penilaian kemampuan perusahaan dilakukan untuk
mengetahui kemampuan perusahaan dalam memproduksi
produk elektronika dan telematika.
Penilaian kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. aspek legal;
b. aspek produksi; dan
c. aspek manajemen.
Penilaian kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Industri Elektronika
dan Telematika dan/atau surveyor independen yang ditunjuk
oleh Menteri.
Penilaian kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 5
Penilaian kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) untuk produk software dilakukan oleh Auditor
Teknologi Independen terhadap produk elektronika dan telematika
yang belum memiliki HKI.

Pasal 6
I-Iasil penilaian kemampuan perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diterbitkan dalam bentuk
Surat Keterangan Kemampuan Produksi (SKKP) oleh
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika.
SKKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
persyaratan dalam penghitungan nilai TKDN.

BAB III
PENGI—IITUNGAN NILAI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Tingkat Komponen Dalarn Negeri Manufaktur

Pasal 7
Penghitungan nilai TKDN Manufaktur dilakukan terhadap
setiap jenis barang atau kelompok jenis barang.
Jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan
bahan baku yang sama.
Nilai TKDN Manufaktur dihitung berdasarkan perbandingan
antara barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri
terhadap harga barang jadi.

Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk
memproduksi barang.
Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. biaya untuk bahan (material) langsung;
b. biaya tenaga kerja langsung; dan
c. biaya tidak langsung pabrik (factory overhead).
Biaya bahan (material) langsung, biaya tenaga kerja langsung,
dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead)
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sampai di lokasi
pe ngerj aan (pabrik/ workshop) untuk barang yang
bersangkutan.

Pasal 8
Penghitungan komponen dalam negeri barang dilakukan
berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. untuk bahan (material) langsung dihitung berdasarkan
negara asal barang (country of origin);
b. untuk tenaga kerja dihitung berdasarkan kewarganegaraan;
dan
C. untuk alat kerja/fasilitas kerja dihitung berdasarkan
kepemilikan.
Penilaian komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja
yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia
Barang/Jasa dalam negeri, dinilai 100% (seratus
perseratus);
b. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja
yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia
Barang/Jasa luar negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima
perseratus);
c. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja
yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh Penyedia
Barang/Jasa kerjasama antara Penyedia Barang/Jasa
dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa luar negeri, dinilai
75% (tujuh puluh lima perseratus) ditambah dengan 25%
(dua puluh lima perseratus) proporsional terhadap
komposisi saham Penyedia Barang/Jasa dalam negeri;
d. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja
yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia
Barang/Jasa dalam negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima
perseratus);
e. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja
yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia
Barang/Jasa luar negeri, dinilai 0% (n01 perseratus); dan
f. komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja
yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia
Barang/Jasa kerjasama antara Penyedia Barang/Jasa
dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa luar negeri, dinilai
75% (tujuh puluh lima perseratus) proporsional terhadap
komposisi saham Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.

Pasal 9
Format penghitungan nilai TKDN Manufaktur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Tingkat Komponen Dalam Negeri Pengembangan

Pasal 10
Penghitungan nilai TKDN Pengembangan dilakukan terhadap
setiap jenis barang atau kelompok jenis barang yang dihitung
pada nilai ’I‘KDN Manufaktur.
J enis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
barang yang diproduksi melalui Manufaktur dan merupakan
hasil Pengembangan.

Pasal 1 1
Penghitungan nilai TKDN Pengembangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan melalui
proses pembobotan terhadap HKI atau mengacu kepada project
base.
Penghitungan nilai TKDN Pengembangan yang mengacu
kepada project base sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Auditor Teknologi Independen.
Biaya TKDN Pengembangan melalui proses pembobotan
terhadap HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:
NO. KRITERIA BOBOT
A. HKI
1. Paten Terkait 25%
– terdaftar (5%); dan
– teraplikasi (20%)
2. Desain 20%
— Desain Industri (10%); dan
— Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (10%)
3. Hak Cipta 10%
4. Merek 5%
B. Biaya Material 40%
T O T A L 100%
(4) Biaya TKDN Pengembangan yang mengacu kepada project base
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. biaya material;
b. biaya personil;
.0 biaya alat kerja;
Pd biaya tenaga kerja; dan
e. biaya jasa penunjang.

Pasal 12
Format penghitungan nilai TKDN Pengembangan sebagairnana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pembobotan Tingkat Komponen Dalam Negeri Manufaktur
dan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pengembangan

Pasal 13
(1) Penghitungan nilai TKDN barang untuk produk elektronika
dan telematika merupakan penghitungan yang diperoleh dari
penghitungan TKDN Manufaktur dan TKDN Pengembangan
yang telah diberikan pembobotan.
(2) Pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN Manufaktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 80%
(delapan puluh perseratus).
(3) Pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN Pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20%
(dua puluh perseratus).

Pasal 14
Format pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN barang untuk
produk elektronika dan telematika sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 15
(1) Penghitungan nilai TKDN Manufaktur barang ditelusuri
sampai dengan tingkat dua yang dihasilkan oleh Penyedia
Barang/Jasa dalam negeri.
(2) Penghitungan nilai TKDN Manufaktur barang tingkat dua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 100%
(seratus perseratus) apabila:
a. barang tingkat dua diproduksi di dalam negeri;
b. biaya barang tingkat dua di bawah 3% (tiga perseratus) dari
biaya produksi barang tingkat satu; dan
c. akumulasi biaya seluruh barang tingkat dua sebagaimana
dimaksud pada huruf b, paling tinggi 10% (sepuluh
perseratus) dari total biaya barang tingkat satu.

BAB V
DOKUMEN PENDUKUNG

Pasal 16
(1) Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan keterangan dengan
benar dalam proses veri?kasi yang dilakukan oleh pengguna
barang/jasa atau Menteri atau surveyor independen yang
ditunjuk oleh Menteri.
(2) Penghitungan nilai TKDN Barang untuk elektronika dan
telematika dilakukan berdasarkan dokumen yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Dalam hal dokumen untuk penghitungan nilai TKDN barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang
dihitung adalah nihil.
(4) Dokumen untuk proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercanturn dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd .

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1270

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :69/M-IND/PER/9/2014
TANGGAL :1 September 2014

DAFTAR PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

NO. KB LI KELOMPOK URAIAN PRODUK
26120 Industri Semi Konduktor dan
Komponen Elektronik Lainnya.

transistor dan peralatan semi
konduktor yang sejenis, integrated
circuits, printed circuits, induktor,
resistor, kapasitor dan berbagai
komponen elektronik lainnya,
termasuk industri mikroprosesor,
induktor jenis komponen
elektronik (misalnya cok,
gulungan, trafo), kristal elektronik
dan crystal assemblies, solenoida,
switch dan transducer untuk
aplikasi elektronik, interface cards
(misalnya sound (kartu suara),
video (kartu video), kontroler, kartu
jaringan, modem), komponen layar
(plasma, polimer, LCD), light
emitting diodes (LED), IC atau
integrated circuit (analog, digital,
maupun hibrid) dan dioda.

26210 Industri Komputer dan/atau
Perakit Komputer.

komputer desktop, komputer
laptop, komputer mainframe,
komputer, ukuran tangan (misal
PDA) dan server komputer,
termasuk kegiatan perakitan
komputer.
26220 Industri Perlengkapan Komputer disk drive magnetik, ?ash drive
dan alat penyimpanan lainnya,
disk drive optik (misalnya CD—RW,
CD—ROM, DVD—ROM, DVD—RW),
printer, monitor, keyboard, mouse,
joystick, dan aksesori trackball,
terminal komputer, scanner, bar
code scanner, smart card reader,
virtual reality helmets, proyektor
komputer (video beamerj.

Lampiran I

-2-

26310

Peraturan Menteri Perindustrian R1
Nomor 69/M- IND/PER/9/2014

Industri Peralatan Telepon dan
Faksimili.

alat-alat transmisi komunikasi,
seperti peralatan pesawat telepon
dan faksimili, termasuk di
dalamnya mesin penjawab dan
lainnya.

26320 Industri Peralatan Komunikasi
Tanpa Kabel (Wireless).

alat—alat transmisi komunikasi,
seperti peralatan pager, telepon
selular dan peralatan komunikasi
bergerak (mobile) dan lainnya.

26390 Industri Peralatan Komunikasi
Lainnya.

peralatan switcing kantor,
peralatan Private Branch Exchange
(PBX), peralatan komunikasi data
(bridge, router, gateway), pesawat
telepon tanpa kabel, peralatan TV
kabel, antena transmisi (pemancar)
dan penerima, peralatan studio
televisi dan radio dan peralatan
siaran termasuk kamera televisi,
sistem
sirine
stasiun

modem peralatan carrier,
alarm kebakaran dan
(pengiriman sinyal ke
pengendali), transmitor radio dan
peralatan infrared
remote kontrol) dan

televisi,
(misalnya
lainnya.

26410 Industri Televisi dan / atau
Perakitan Televisi.

pesawat penerima televisi dan
kombinasi, monitor televisi dan
pertunjukan, termasuk perakitan
televisi.

26420 Industri Peralatan Perekam,
Penerima dan Pengganda Audio
dan Video, Bukan Industri
Televisi.

pesawat penerima radio dan
kombinasi, tape recorder dan video
recorder, termasuk industri
peralatan stereo, pemutar CD dan
VCD/ DVD, kamera Video jenis
rumah tangga dan jukebox.

26490 Industri Peralatan Audio dan
Video Elektronik Lainnya.

mikrofon, loudspeaker, headphone,
amplifier dan sebagainya,
termasuk industri mesin karaoke,
headphone (radio, stereo,
komputer) dan console video game
dan lainnya.

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian R1

_3_

Nomor 69/M- IND/PER/9/2014

10. 26512 Industri Alat Ukur dan Uji
Elektrik.

alat-alat pengukur, pemeriksa dan
pengujian elektrik, baik yang ada
maupun yang tidak ada
hubungannya dengan penyelidikan
ilmu pengetahuan, seperti meteran
arus Iistrik, termasuk juga
perlengkapan dari peralatan-
peralatan tersebut.

11. 26513 Industri Alat Ukur dan Uji
Elektronik.

alat-alat pengukur dan pemeriksa
elektronik, baik yang ada maupun
yang tidak ada hubungannya
dengan penyelidikan ilmu
pengetahuan, seperti pesawat
pengatur elektronik otomatis,
speedometer, argometer, elektronik
sinar katoda, radar, radio kontrol
dan instrumen navigasi,
meteorologi, geofisika, hidrologi
dan spectofotometer, termasuk juga
perlengkapan dari peralatan—
peralatan tersebut.
12. 26710 Industri Peralatan Fotografi. kamera foto biasa, kamera
langsung jadi, kamera untuk micro
?lm, kamera digital, kamera untuk
still picture dan kamera untuk
penelitian udara.
13. 26791 Industri Kamera Cinematogra?
Proyektor dan Perlengkapannya.

kamera cinematogra?, proyektor
cinematografi, image proyektor,
slide projector, overhead
transparency projector, aparat
cahaya kilat fotografi, frame
kamera, tempat film dan lensa
kamera zoom, termasuk alat
pengukur cahaya untuk fotogra?.

14. 27510 Industri Peralatan Listrik
Rumah Tangga.

kulkas (refrigerator), mesin pencuci
piring, mesin pencuci dan
pengering pakaian

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 69/M—IND/PER/9/20l4

15. 27900 Industri Peralatan
Lainnya.

Listrik peralatan sinyal listrik seperti alat—
alat pengatur lalu—lintas jalan raya,
jalan kereta api, di pelabuhan laut
dan udara dan sinyal untuk
pejalan kaki, berbagai peralatan
listrik dan elektronik yang tidak
termasuk kelompok manapun,
seperti charger (pengisi) baterai
padat, alat pembuka dan penutup
pintu listrik, mesin pembersih
ultrasonik, peralatan solid state
inverter, peralatan rekti?kasi, fuel
cells, penyuplai daya teregulasi
dan tidak teregulasi, UPS
(Uninterruptible Power Supllies).

16. 28172 Industri Mesin Kantor
Akuntansi Elektrik.

dan mesin pemeriksa, mesin stenografi,
alat penjilid (contoh penjilid plastik
atau pita), mesin pemeriksa
tulisan.
17. 28174 Industri Mesin Fotokopi. mesin fotocopi, mesin electronic
sheet, mesin lightdruk dengan
sistem optik atau contact type,
termasuk perlengkapan dari
mesin—mesin tersebut.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69/M—IND/PER/9/2014
TANGGAL : 1 September 2014

PENILAIAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN

A. Aspek Legal
1. Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan.
Izin Usaha Industri (IUI).*
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
91:59?) Nomor Pokok Wajib Pajak (N PWP).
B. Aspek Produksi
1. Daftar Jenis Produk sesuai surat izin yang diterbitkan.
2. Data Kapasitas Produksi (minimum 2 tahun terakhir).
3. Daftar Peralatan Utama Produksi dan Sarana Penunjang.
C. Aspek Manaj emen
1. Struktur Organisasi Perusahaan.
2. Daftar karyawan perusahaan.
3. Serti?kat ISO 9000 series dan/atau 14000 series.
4. Dokumen manajemen mutu Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan
Lingkungan (K3L).
5. Daftar acuan teknis/ standard untuk produk yang dihasilkan.
6. Sertj?kat standard produk yang dimiliki.
Keterangan:
* Ketentuan IUI dapat dikecualikan bagi perusahaan yang hanya melakukan kegiatan desain
dan rancang bangun produk elektronika dan telematika.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI PERINDUSTRIAN
S_ekretariat Jenderal REPUBLIK INDONESIA,
’ merit. ‘ Perindustrian
‘ ‘ ‘ dan Organisasi ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN III

TANGGAL : 1 September 2014

FORMAT PENGI—IITUNGAN NILAI TKDN MANUFAKTUR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 69/M—IND/PER/9/2014

URAIAN

BIAYA

Biaya
KDK‘“

Biaya
KLN

Biaya
Total

%
TKDN ’

Bahan (Material) Langsung
Bahan Baku untuk Material Langsung
Bahan Baku untuk Biaya Terkait
Lainnya

II Tenaga Kerja Langsung
Tenaga Kerja Langsung
Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya
Terkait Lainnya

III Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory
Overhead)
Tenaga Kerja Tidak Langsung
Mesin yang Dimiliki
Mesin yang Disewa
$9950!“ Biaya Tidak Langsung Terkait lainnya

BIAYA PRODUKSI

Keterangan:
a. KDN = Komponen Dalam Negeri
b. KLN = Komponen Luar Negeri

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Ker ‘ terian Perindustrian
.”7

A

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :69/M-IND/PER/9/2014
TANGGAL :1 September 2014

PENGHITUNGAN NILAI TKDN PENGEM BANGAN

A. FORMAT PENGHITUNGAN
1. Form untuk penghitungan Biaya Penelitian dan Pengembangan digunakan
apabila terdapat unsur biaya Penelitian dan Pengembangan pada pembuatan
barangnya.
Biaya Penelitian dan Pengembangan meliputi biaya terhadap material, biaya
tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung.
Lingkup Penilaian TKDN Barang terhadap Pengembangan adalah:
a. Hak Kekayaan Intelektual, yang meliputi :
1) Paten terkait secara keseluruhan diberikan bobot 25%, yang terdiri
dari Paten yang sudah terdaftar diberi bobot 5% dan paten yang
sudah teraplikasi diberikan bobot 20%.
2) Disain secara keseluruhan diberikan bobot 20%, yang terdiri dari
disain industri diberi bobot 10% dan Disain tata letak srkuit terpadu
diberikan bobot 10%.
3) Hak Cipta diberikan bobot 10%.
4) Merck diberikan bobot 5%.
Kriteria dan Persyaratan
a. Biaya Paten, dinilai berdasarkan perusahaan tersebut sudah memiliki
suatu bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan
tersebut sudah mendaftarkan produknya untuk dipatenkan dan juga
bahwa hasil survey dilapang bahwa produk tersebut sudah
mengaplikasikan patennya.
Biaya disain, dinilai berdasarkan bahwa perusahaan telah memiliki
disain industri maupun tata letak sirkuit terpadu yang dibuktikan
dengan dokumen pendukung yang ada untuk menghasilkan suatu fungsi
elektronik dari suatu barang.
Hak Cipta, dibuktikan oleh dokumen pendukung atau bempa serti?kat
atas hak cipta yang diberikan terhadap suatu produk.
Merek, dibuktikan oleh dokumen pendukung bahwa mereknya sudah
terdaftar di instansi tertentu.

Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 69/M-IND/PER/9/2014
_2_.

5. Formulir Isian penghitungan nilai TKDN Barang untuk Penelitian dan
Pengembangan sebagai berikut:

*

Nilai %_;1:K__DN Hun-‘tuk PéHe—lftian dan Pengembangan

dan pengembangan

No. Kriteria Bobot Kriteria

Nilai

A. HKI Ada Tidak
1 Paten Terkait 25%

___.______ _ __ ________ ._______.____
– Terdaftar (5%) (1) (2) (3) i
– Teraplikasi (20%) (4) (5) (6) I
2 – Disain 20%
; – Disain Industri (10%) (7) (8) (9)
5 – Disain Tataletak Sirkuit (10) (1 1) (12) :
Terpadu (10%) j
43 _’ Hak Cipta 10% (13) (14) (15) 1

i Merck 5:79 , (16) <37).-. . (1.8) B. Biaya Material 40% (19) TOTAL ' 100% Contoh pengisian formulir penghitungan nilai TKDN Barang untuk penelitian ) No Kolom Informasi Penjelasan Contoh Pengisian 1. No. (1) Paten Terkait : Apabila perusahaan Contoh: Terdaftar memiliki paten terkait - Tanda silang (x) yang sudah terdaftar di katogori “ada” patennya. 2. No. (2) Paten Terkait: Apabila perusahaan Contoh: Terdaftar belum memiliki paten - Tanda silang (x) terkait yang terdaftar di katogori “tidak” patennya 3. No. (3) Paten Terkait : Nilai dari pembobotan Contoh: Terdaftar terhadap Paten Terkait, - Tanda silang (x) yaitu terdaftar, apabila v di katogori “ada” perusahaan memiliki nilainya 5% paten maka akan mendapat nilai 5 %, apabila tidak memiliki — Tanda silang (x) paten terkait yang di katogori “tidak” terdaftar maka nilainya nilainya 0% I 0% 4. No. (4) Paten Terkait : Apabila perusahaan Contoh: Teraplikasi memiliki paten terkait — Tanda silang (x) yang sudah terdaftar di katogori “ada” patennya dan sudah teraplikasi. Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian RI Disain Tataletak Sirkuit Terpadu maka akan Nomor 69/M-IND/PER/9/2014 _ 3 _ No Kolom Informasi Penjelasan Contoh Pengisian 5. No. (5) Paten Terkait : Apabila perusahaan Contoh: Teraplikasi belum memiliki paten - Tanda silang (x) terkait yang sudah di katogori “tidak” terdaftar maupun teraplikasi. , 6. No. (6) Paten Terkait : Nilai dari pembobotan Contoh: Teraplikasi terhadap Paten Terkait, - Tanda silang (x) yaitu teraplikasi, apabila di katogori “ada” perusahaan memiliki nilainya 20% paten yang teraplikasi — Tanda silang (x) maka akan mendapat di katogori “tidak” nilai 20 %, apabila tidak nilainya 0% memiliki paten terkait yang teraplikasi maka nilainya 0% 7. No. (7) Disain : Apabila perusahaan Contoh: - Disain memiliki disain industri - Tanda silang (x) Industri di katogori “ada” 8. No. (8) Disain : Apabila perusahaan Contoh: — Disain tidak memiliki disain - Tanda silang (x) Industri industri di katogori “tidak” 9. No. (9) Disain : Nilai dari pembobotan Contoh: - Disain terhadap disain industri. - Tanda silang (x) Industri Apabila perusahaan di katogori “ada” memiliki disain industri nilainya 10% maka akan mendapatkan — Tanda silang (x) nilai 10%, apabila tidak di katogori “tidak” memiliki maka nilainya nilainya 0% 0% 10. No. (10) Disain : Apabila perusahaan Contoh: - Disain memiliki Disain Tataletak - Tanda silang (x) Tataletak Sirkuit Terpadu di katogori “ada” Sirkuit Terpadu 11. No. (11) Disain : Apabila perusahaan Contoh: - Disain tidak memiliki Disain - Tanda silang (x) Tataletak Tataletak Sirkuit di katogori “tidak” Sirkuit Terpadu Terpadu 12. No. (12) Disain : Nilai dari pembobotan Contoh: - Disain terhadap Disain - Tanda silang (x) Tataletak Tataletak Sirkuit di katogori “ada” Sirkuit Terpadu. Apabila nilainya 10% Terpadu perusahaan memiliki - Tanda silang (x) di katogori “tidak” nilainya 0% Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 69/M- IND/PER/9/2014 No Kolom Informasi Penjelasan Contoh Pengisian mendapatkan nilai 10%, apabila tidak memiliki maka nilainya 0% 13. No. (13) Hak Cipta Apabila perusahaan Contoh: memiliki Hak Cipta - Tanda silang (x) di katogori “ada” 14. No. (14) Hak Cipta Apabila perusahaan Contoh: tidak memiliki Hak Cipta - Tanda silang (x) di katogori “tidak” 15. No. (15) Hak Cipta Nilai dari pembobotan Contoh: terhadap Hak Cipta. - Tanda silang (x) Apabila perusahaan di katogori “ada” memiliki Hak Cipta maka nilainya 10% akan mendapatkan nilai - Tanda silang (x) 10%, apabila tidak di katogori “tidak” memiliki maka nilainya nilainya 0% 0% 16. No. (16) Merek Apabila perusahaan Contoh: memiliki Merek terhadap - Tanda silang (x) produk mereka di katogori “ada” 17. No. (17) Merek Apabila perusahaan Contoh: tidak memiliki Merek - Tanda silang (x) terhadap produk mereka di katogori “tidak” 18. No. (18) Merek Nilai dari pembobotan Contoh: terhadap merek. Apabila - Tanda silang (x) perusahaan memiliki di katogori “ada” Merek maka akan nilainya 5% mendapatkan nilai 5%, - Tanda silang (x) apabila tidak memiliki di katogori “tidak” maka nilainya 0% nilainya 0% 19. No. (19) Material Apabila semua material Contoh: dimanufakturing di - Tanda silang (x) dalam negeri di katogori “ada” 20. No. (20) Material Apabila tidak ada Contoh: satupun material yang - Tanda silang (x) dimanufakturing di di katogori “tidak” dalam negeri 21. No. (21) Material Nilai dari pembobotan Contoh: terhadap material. Apabila perusahaan memiliki Material yang dimanufakturing di dalam negeri maka akan mendapatkan nilai 40%, apabila tidak memiliki maka nilainya 0% - Tanda silang (x) di katogori “ada” nilainya 40% - Tanda silang (x) di katogori “tidak” nilainya 0% Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 69/M-IND/ PER/9/2014 5 _ No Kolom Informasi Penjelasan Contoh Pengisian 22. No. (22) % TKDN untuk Hasil Perhitungan Contoh: Penelitian dan terakhir terhadap 20% Pengembangan %TKDN untuk penelitian dan pengembangan MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . MOHAMAD S. HIDAYAT Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat J enderal Kementerian Perindustrian Kepal. ‘ o Hukum dan Organisasi LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 69/M—IND/PER/9/2O 14 TANGGAL : 1 September 2014 PEMBOBOTAN PENGHITUNGAN NILAI TKDN BARANG ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA (%) URAIAN BOBOT KDN KLN I. TKDN Barang Manufaktur 80% (1A) (1B) 11. TKDN Pengembangan 20% (2A) (2B) TKDN ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA (3B) C atatan: 1. Bobot adalah Nilai persentase yang diberikan untuk TKDN Telematika. 2. Persentase (%) Komponen Dalam Negeri (KDN) merupakan persentase nilai TKDN Barang Manufaktur dan persentase nilai TKDN Pengembangan yang berasal dari dalam negeri. 3. Persentase (%) TKDN merupakan Penghitungan TKDN Telematika yang diperoleh dari penghitungan TKDN Barang Manufaktur dikalikan dengan Bobot dan Penghitungan T KDN Telematika dikalikan dengan Bobot. 4. Formulasi Perhitungan: % TKDN (3B) = Bobot (80%) x TKDN Barang Manufaktur (1A) + Bobot (20%) x TKDN Pengembangan (2A) Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat J enderal ' Kegenterian Perindustrian ‘ I}? 27“ um dan Organisasi MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOHAMAD S. HIDAYAT LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 69/M—IND/PER/9/2014 TANGGAL : 1 September 2014 DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK PROSES VERIFIKASI Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya. Izin Usaha Industri (IUI) dari instansi berwenang. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bill of Material. Flow proses produksi. Invoice pembelian material terhadap produk yang dinilai. Dokumen PIB (jika ada). Invoice pengangkutan bahan baku. Invoice jasa jasa yang berhubungan dengan material. Laporan Hasil Produksi 1 (satu) tahun terakhir untuk produk yang dinilai. Struktur Organisasi pabrik/ Perusahaan. Daftar gaji tenaga kerja langsung/tidak langsung. Bukti kewarganegaraan tenaga kerja langsung/ tidak langsung (KTP/paspor). Jasa terkait tenaga kerja langsung/ tidak langsung. Biaya asuransi tenaga kerja langsung/ tidak langsung. Layout Pabrik. Daftar depresiasi mesin/alat kerja yang digunakan untuk memproduksi produk. Biaya sewa mesin/ alat kerja. Biaya listrik. Biaya PBB. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOHAMAD S. HIDAYAT

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *