Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 74/M-IND/PER/12/2013

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ; 74/M-IND/PER/12/2013
TENTANG
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN TELUK BINTUNI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah
Kabupaten Teluk Bintuni telah menyusun peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Teluk Bintuni;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta
panduan pengembangan kOmpetensi inti industri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Teluk Bintuni;

Mengingat :

.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan J angka Panjang Nasional
Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional;
10.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 9 1 Tahun 201 1;
11.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 201 1;
12.Keputusan Presiden Nomor 84 / P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode
Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/ P Tahun 201 1;
7 13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114 / M-IND /
PER/ 10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan
Klaster Industri Pengolahan Minyak Atsiri;
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 / M-
IND / PER/ 10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/
PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA
PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN TELUK BINTUNI.

Pasal 1
(1) Menetapkan peta panduan pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Teluk Bintuni
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.
(2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dokumen perencanaan pengembangan
industri Kabupaten Teluk Bintuni yang memuat
sasaran, strategi, dan rencana aksi pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Teluk Bintuni.
Pasal 2
Industri pengolahan nilam dengan fokus pada kemampuan
mengolah nilam menjadi minyak atsiri merupakan
kompetensi inti industri Kabupaten Teluk Bintuni
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Pasal 3
Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menjadi:
a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah
Kabupaten Teluk Bintuni dalam menunjang
pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti
industri secara komplementer dan sinergik;
b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi
pelaku industri pengolahan nilam dan/atau institusi
terkait;
c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan
kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat
dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan Kabupaten Teluk Bintuni; dan
e. informasi dalam menggalang dukungan sosial-politis
dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan
pengembangan kompetensi inti industri.

Pasal 4
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten
Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan
Perwilayahan Industri.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
kepada Menteri Perindustrian sekurang-kurangnya
sekali dalarn 1 (satu) tahun.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini
disampaikan kepada:
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Gubernur Papua Barat;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
Bupati Teluk Bintuni;
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
NQP‘PWP!‘ Pertinggal.
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR :74/M-IND/PER/12/2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

PETA PANDUAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN TELUK BINTUNI

I PENDAHULUAN
II SASARAN
III STRATEGI
IV KERANGKA PENGEMBANGAN
V RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
Kementerian Perindustrian

II

III

Lampiran Peraturan Menteri Perindustn’an RI
Nomor: 74/M-IND/PER/ 12/2013
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN TELUK BINTUNI
PENDAHULUAN
Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi
ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 tahun ke depan serta
keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri
di kabupaten/kota dan provinsi lain, Kabupaten Teluk Bintuni
menentukan industri pengolahan nilam dengan fokus pada kemampuan
mengolah nilam menjadi minyak atsiri sebagai kompetensi inti
industrinya.
Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut,
disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Teluk Bintuni, yang memuat sasaran pengembangan yang
ingin dicapai, strategi, serta rencana aksinya.
SASARAN
Sasaran pengembangan industri pengolahan nilam dengan fokus pada
kemampuan mengolah nilam menjadi minyak atsiri terdiri atas:
a. Sasaran Jangka Menengah (2014 — 2018)
1. Tercapajnya produksi minyak atsiri sebesar 12.500 liter pada
tahun 2018;
2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran
minyak atsiri menjadi 10 Kelompok Usaha Bersama (KUB) pada
tahun 2018; dan
3. Terbentuknya jaringan pemasaran khusus produk minyak atsiri.
b. Sasaran Jangka Panjang (2014 — 2025)
1. Tercapainya serti?kasi mutu produk minyak atsiri; dan
2. Terbentuknya klaster industri minyak atsiri.
STRATEGI
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka
ditempuh strategi sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan;
b. Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan minyak atsiri;
c. Pengembangan teknologi proses;
d. Pengembangan infrastruktur pemasaran minyak atsiri;
e. Peningkatan kuantitas dan kualitas pasokan bahan baku; dan
f. Standardisasi produk minyak atsiri.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI

IV KERANGKA PENGEMBANGAN
Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Teluk
Bintuni sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Nomor : 74/M-IND/PER/12/2013

Industri Inti Industri Penunjang Industri terkait
Industri pengolahan nilam Industri bahan Industri farmasi,
Fokus: penolong, industri industri kosmetik
Kemampuan Mengolah Nilam kemasan, industri mesin
Megladi Minyak Atsiri dan peralatan produksi
Sasaran
Jangka Menengah Jangka Panjang
(2014-2018) (2014-2025)
a. Tercapainya produksi minyak atsiri a. Tercapainya serti?kasi mutu produk
sebesar 12.500 liter pada tahun minyak atsiri; dan
2018; b. Terbentuknya klaster industri minyak
b. Meningkatnya jumlah pelaku usaha atsiri.
pengolahan dan pemasaran minyak
atsiri menjadi 10 Kelompok Usaha
Bersama (KUB) pada tahun 2018;
dan
c. Terbentuknya jaringan pemasaran
khusus produk minyak atsiri.
Strategi
a. Penguatan kelembagaan;
b. Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan minyak atsiri;
c. Pengembangan teknologi proses;
d. Pengembangan infrastruktur pemasaran minyak atsiri;
e. Peningkatan kuantitas dan kualitas pasokan bahan baku; dan
f. Standardisasi produk minyak atsiri.
Pokok-Pokok Rencana Aksi Pokok-Pokok Rencana Aksi
Jangka Menengah (2014-2018) Jangka Panjang (2014 – 2025)
a. Menyediakan perangkat regulasi dan a. Serti?kasi mutu produk minyak atsiri
kelembagaan KIID; (SNI dan GMP);
b. Penguatan kelembagaan usaha; b. Perluasan pembudidayaan tanaman
c. Peningkatan kemampuan budidaya nilam;
tanaman nilam; c. Pembentukan klaster industri di
(1. Pengembangan teknologi proses bidang minyak atsiri;
minyak atsiri; d. Pendirian UPTD; dan
e. Pengembangan pemasaran produk e. Kerjasama industri regional.
minyak atsiri; dan
f. Penguatan sektor pertanian nilam.
Unsur Penun an
Teknologi Sumber Daya Manusia
a. Teknologi penyulingan minyak atsiri; a. Keterampilan penyulingan minyak
b. Teknologi kondensasi minyak atsiri; atsiri;
dan b. Keterampilan standardisasi mutu
c. Peningkatan kapasitas dan kualitas minyak atsiri; dan
tungku (boiler). c. Keterampilan manajemen produksi
dan usaha minyak atsiri.
Pasar Infrastruktur
a. Promosi produk minyak atsiri; a. Sarana dan prasarana fasilitas
b. Pengembangan pemasaran produk pabrikasi;
minyak atsiri; dan b. Sarana jalan, fasilitas energi dan air;
c. Kelembagaan pemasaran minyak dan
atsiri. c. Sarana penyimpanan produk.
Lokasi Pengembangan
Distrik Bintuni Distrik Manimeri, Distrik Tembuni, Distrik Sumuri, Distrik Wamesa,
Distrik Kuri, Distrik Aroba, Distrik Moskosa Selatan, Distrik Dataran Beimis, Distrik
Tuhiba, Distrik Farfurwor

V RENCANA AKSI

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 74/M-IND/PER/12/2013

Rencana aksi dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam matriks sebagai
berikut:
PEMANGKU KEPENTINGAN
NO RENCANA AKSI INDIKATOR
PUSAT I DAERAH I LAIN-LAIN

2014 2015 2016 2017 2018

1. PENGUATAN KELEMBAGAAN
1.1 MENYEDIAKAN PERANGKAT REGULASI DAN KELEMBAGAAN KIID
a. Menetapkan Peraturan Adanya Pcrbup tentang Bupati, Bappeda
Bupati Teluk Bintuni tentang pengembangan Kabupaten
pengembangan Kompetensi Kompetensi Inti Teluk Bintuni,
Inti Industri Industri Kabupaten Disperindag
Teluk Bintuni Kabupaten
Teluk Bintuni
b. Mensosialisasikan Terselenggaranya forum Setda
Kompetensi Inti Industri sosialisasi kepada Kabupaten
Kabupaten Teluk Bintuni seluruh pemangku Teluk Bintuni,
kepentingan tentang Disperindag
Kompetensi Inti Industri Kabupaten
di Kabupaten Teluk Teluk Bintuni
Bintuni
c. Mencantumkan program Tercantumnya program Bappeda
Kompetensi Inti Industri pengembangan Kabupaten
dalam Rencana Kerja Kompetensi Inti Industri Teluk Bintuni,
Pembangunan Daerah dalam RKPD setiap Disperindag
(RKPD) dinas terkait Kabupaten
Teluk Bintuni,
Distanbun
Kabupaten
Teluk Bintuni,
Disdik
Kabupaten
Teluk Bintuni
d. Membentuk kelompok kerja Terbentuknya pokja Bappeda Pelaku usaha
(pokja) pelaksanaan program pengembangan Kabupaten
Kompetensi Inti Industri KIID lintas sektoral Teluk Bintuni,
Disperindag
Kabupaten
Teluk Bintuni

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 74/M-IND/PER/ 12/2013

mm mm PEMANGKU KEPENTINGAN

e. Monitoring dan evaluasi Tersedianya laporan Dit. PFI Wilayah mm mm 29+ \ 3943‘”??? i??:7i3°+8.

Disperindag Pelaku usaha ’ 1′ _’ ‘ ‘ ‘- “ ”
hasil monitoring dan III, Ditjen PPI, Kabupaten ” ” A ”i“
evaluasi Kemenperin Teluk Bintuni ‘
PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA
Memfasilitasi pembentukan Terbentuknya 2 KUB Disperindag Pelaku usaha
kelembagaan kelompok usaha setiap tahun untuk Kabupaten dan
budidaya tanaman nilam dan usaha pengolahan Teluk Bintuni Petani
}.en-.;’olahan minyak atsiri minyak atsiri
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENINGKATAN KETERAMPILAN USAHA PENGOLAHAN MINYAK ATSIRI
a. Memfasilitasi peningkatan Terselenggaranya Dit. Industri Disperindag Perguruan
kemampuan pengolahan pelatihan teknik Hasil Hutan dan Kabupaten Tinggi dan
minyak atsiri pengolahan minyak Perkebunan, Teluk Bintuni Pelaku usaha ‘
atsiri untuk 20 orang Ditjen Industri
calon pelaku usaha per Agro, Kemenperin
tahun
b. Memfasilitasi peningkatan Terselenggaranya Balai Besar Disperindag Perguruan
kemampuan manajemen pelatihan manajemen Industri Agro, Kabupaten Tinggi dan
industri minyak atsiri industri minyak atsiri Kemenperin Teluk Bintuni Pelaku usaha
untuk 2 KUB per tahun
c. Memfasilitasi peningkatan Terselenggaranya Balai Besar Kimia Disperindag Pelaku usaha
kemampuan pengemasan pelatihan pengemasan dan Kemasan, Kabupaten
produk minyak atsiri produk minyak atsiri Kemenperin Teluk Bintuni
untuk 2 KUB per tahun
2.2 PENINGKATAN KEMAMPUAN BUDIDAYA PETANI NILAM
a. Memfasilitasi peningkatan Terselenggaranya Balai Besar Disperindag Pelaku usaha
kemampuan petani dalam pelatihan budidaya dan Pelatihan Kabupaten
budidaya dan pengelolaan pengelolaan tanaman Pertanian, Teluk Bintuni
tanaman nilam nilam untuk 25 orang Kementan
petani nilam ; er tahun

tanaman nilam petani nilam per tahun

b. Memfasilitasi peningkatan Terselenggaranya Balai Besar Disperindag Pelaku usaha ,1
kemampuan petani dalam pelatihan penerapan Pelatihan Kabupaten
penerapan mekanisasi mekanisasi pertanian Pertanian, Teluk Bintuni
pertanian modern untuk modern untuk 10 orang Kementan

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 74/M-IND/PER/12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN

pen golahan minyak
atsiri

. Memfasilitasi serti?kasi
mutu produk minyak atsiri

Terserti?kasinya mutu
produk dari 2 KUB per
tahun mulai tahun 2016

Dit. Industri
Hasil Hutan dan
Perkebunan,
Ditjen Industri
Agro,
Kemenperin,
Pusat
Standardisasi,
Badan
Pengkajian
Kebijakan, Iklim
dan Mutu
Industri,
Kemenperin

Disperindag
Kabupaten
Teluk Bintuni

KUB

N0 RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT J DAERAH ] LAIN-LAIN 2014 2015 2016 2017 2018
3 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK ATSIRI Fm ; , y

a. Memfasilitasi peningkatan Tersedianya 2 unit Dit. Industri Disperindag Pelaku usaha ‘3
teknologi penyulingan mesin dan peralatan Hasil Hutan dan Kabupaten
minyak atsiri produksi untuk masing- Perkebunan, Teluk Bintuni,
masing KUB Ditjen Industri Distanbun
Agro, Kabupaten
Kemenperin; Teluk Bintuni
Balai Besar
Litbang Pasca
Panen, Kementan
. Memfasilitasi peningkatan Terselenggaranya Balai Besar Disperindag Pelaku usaha
kemampuan penyulingan pelatihan penyulingan Pengembangan Kabupaten
minyak atsiri minyak atsiri per tahun Alat dan Teluk Bintuni
untuk 2 KUB Pertanian,
Kementan
. Memfasilitasi peningkatan Terselenggaranya Balai Besar Disperindag Pelaku usaha ‘
kemampuan teknik produksi pelatihan Good Industri Agro, Kabupaten ‘
minyak atsiri Manufacturing Practices Kemenperin Teluk Bintuni 1

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 74/M-IND/PER/ 12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN

N0 RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT I DAERAH l LAIN-LAIN 2014 2015 2016 2017 2018
4 PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK MINYAK ATSIRI M” .. U V

a. Promosi investasi bisnis T erselenggaranya 2 kali Badan Litbang, Disperindag Pelaku usaha a ‘
komoditas nilam promosi investasi per Kementan Kabupaten dan
tahun Teluk Bintuni Masyarakat
lokal
b. Memfasilitasi pembentukan Terbentuknya 1 Badan Bupati, DPRD Pelaku
kelembagaan usaha Usaha Milik Daerah Kabupaten usaha, KUB,
pemasaran yang terpadu (BUMD) sebagai jalur Teluk Bintuni, BUMD
pemasaran produk Disperindag
minyak atsiri pada 2016 Kabupaten
Teluk Bintuni
c. Memfasilitasi pemanfaatan Terbentuknya 1 website Disperindag Pelaku .
teknologi informasi untuk potensi pngembangan Kabupaten usaha, KUB,
pengembangan pasar industri minyak atsiri Teluk Bintuni, BUMD ‘
Diskominfo
Kabupaten
Teluk Bintuni
d. Memfasilitasi kerjasama Terbentuknya MoU Dit. Disperindag
regional kerjasama Pengembangan Provinsi Papua
pengembangan minyak Ekonomi Daerah, Barat,
atsiri antar daerah Ditjen Bangda, Disperindag
penghasil nilam Kemendagri Kabupaten
Teluk Bintuni
5 PENGUATAN SEKTOR PERTANIAN NILAM
a. Memfasilitasi peningkatan Meningkatnya Badan Penelitian Distanbun Petani
produksi nilam melalui produktivitas tanaman dan Kabupaten
intensi?kasi pertanian nilam sebesar 10% per Pengembangan Teluk Bintuni
(teknologi pertanian) tahun Pertanian,
Kementan
b. Perluasan lahan penanaman Peningkatan luas lahan Distanbun Petani
nilam budidaya tanaman Kabupaten
nilam sebesar 20 ha per T eluk Bintuni
tahun

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *