Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 77/M-IND/PER/ 12/2013

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 77/M-IND/PER/ 12/2013
TENTANG
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah
Kabupaten Mimika telah menyusun peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten
Mimika;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Mimika;

Mengingat :

. Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional;
10.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 201 1;
11.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, ’I‘ugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, ’I‘ugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 201 1;
12.Keputusan Presiden Nomor 84 / P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode
Tahun 2009—2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/ P Tahun 201 1;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 120/ M-
IND / PER / 1 0/ 2009tentang Peta Panduan
PengembanganKlaster Industri Pengolahan Ikan;
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 / M-
IND/PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/
PER/ 7/ 2011 tentang Jenis—Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA
PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN MIMIKA.

Pasal l
(1) Menetapkan peta panduan pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten
Mimikasebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini.
(2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempakan dokumen perencanaan pengembangan
industri Kabupaten Mimika yang memuat sasaran,
strategi, dan rencana aksi pengembangan kompetensi
inti industri Kabupaten Mimika.
Pasal 2
Industri pengolahanikandenganfokus pada kemampuan
mengolah ikan menjadi anekaolahanikanmerupakan
kompetensi inti industri Kabupaten Mimikasebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3
‘Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Mimikasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
menjadi:
a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah
Kabupaten Mimika dalam menunjang pelaksanaan
program pengembangan kompetensi inti industri
secara komplementer dan sinergik;
b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi
pelaku industri pengolahan ikandan/atau institusi
terkait;
c. pedoman dalam mengkobrdinasikan perencanaan
kegiatan antar sektor, antar instansi terkajt di pusat
dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
.d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan
rencana kerj a tahunanKabupaten Mimika; dan
e. informasi dalam menggalang dukungan sosial—politis
dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan
pengembangan kompetensi inti industri.

Pasal 4
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten
Mimika sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan
Perwilayahan Industri.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat
berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri menyarnpaikan hasil monitoring dan evaluasi
kepada Menteri Perindustrian sekurang-kurangnya
sekali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini
disampaikan kepada:
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;

Gubernur Papua;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
Bupati Mimika;
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kemenggrian Perindustrian
“s “w J ” i i
KEpEiQ’xgaéug’ggothgm

dan Organ sas

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR :77/M-IND/PER/12/2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

PETA PANDUAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN MIMIKA

I PEN DAI-I ULUAN
II SASARAN
III STRATEGI
IV KERANGKA PENGEMBANGAN
V RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

II

III

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 77/M—IND/PER/12/2013
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN MIMIKA
PENDAHULUAN
Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi
ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 tahun ke depan serta
keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri
di kabupaten/kota dan provinsi lain, Kabupaten Mimika menentukan
industri pengolahan ikan dengan fokus pada kemampuan mengolah ikan
menjadi aneka produk olahan ikan sebagai kompetensi inti industrinya.
Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut,
disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Mimika, yang memuat sasaran pengembangan yang ingin
dicapai, strategi, serta rencana aksinya.
SASARAN
Sasaran pengembangan industri pengolahan ikan dengan fokus pada
kemampuan mengolah ikan menjadi aneka produk olahan ikan terdiri
atas:
a. Sasaran Jangka Menengah (2014 — 2018)
1. Tercapainya produksi olahan ikan sebesar 5,12 Ton pada tahun
2015 dengan rata-rata pertumbuhan 20% per tahun;
2. Berkembangnya 2 unit usaha pengolahan ?llet dan surimi ikan
per tahun;
3. Meningkatnya pangsa pasar lokal produk pengolahan ikan untuk
konsumsi dan bahan baku industri.
b. Sasaran Jangka Panjang (2014 — 2025)
1. Tercapainya peningkatan kontribusi industri pengolahan ikan
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
Mimika menjadi 0,26% pada tahun 2018; dan
2. Berkembangnya diversi?kasi aneka produk olahan ikan.
STRATEGI
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka
ditempuh strategi sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan;
b. Pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Penguatan daya dukung infrastruktur;
d. Peningkatan teknologi pengolahan ikan;
e. Penguatanpasokan bahan baku;
f. Peningkatan kapasitas produksi; dan
g. Pengembangan pasar.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 77/M—IND/PER/12/2013

IV KERANGKA PENGEMBANGAN
Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Mimika
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Industri Inti Industri Penunjang Industri terkait
Industri pengolahan
berbahan baku ikan

Industri mesin dan peralatan
produksi, industri es, industri

Industri pembekuan
ikan, industri
Fokus: bahan penolong, industri pengalengan ikan,
Kemampuan Mengolah kemasan industri pakan ternak
Ikan Menjadi ‘Aneka
Produk olahan Ikan
Sasaran
Jangka Menengah Jangka Panjang
(2014-2018) (2014-2025)
a. Tercapainya produksi olahan ikan
sebesar 5,12 Ton pada tahun 2015
dengan rata—rata pertumbuhan 20%
per tahun;
b. Berkembangnya 2 unit usaha
pengolahan ?llet dan surimi kakap
per tahun;
c. Meningkatnya pangsa pasar lokal
produk pengolahan ikan untuk
konsumsi dan bahan baku industri.

a. Tercapainya peningkatan kontribusi
industri pengolahan ikan terhadap
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kabupaten Mimika menjadi
0,26% pada tahun 2018; dan
b. Berkembangnya diversi?kasi aneka
produk olahan ikan.

Strategi

a. Penguatan kelembagaan;
b. Penguatan daya dukung infrastruktur;
c. Pengembangan kemampuan SDM;
d. Peningkatan teknologi pengolahan ikan;
e. Penguatan pasokan bahan baku;
f. Peningkatan kapasitas produksi; dan
g. Pengembangan pasar.
Pokok-Pokok Rencana Aksi Pokok-Pokok Rencana Aksi
Jangka Menengh (2014-2018) Jangg Panjagg (2014 – 2025)
a. Penguatan kelembagaan KIID; a. Pendirian Unit Pelaksana Teknis
b. Penguatan kelembagaan usaha; Daerah (UPTD);
c. Dukungan infrastruktur b. Pembangunan kawasan perikanan
penangkapan; terpadu;
d. Program pelatihan usaha c. Serti?kasi mutu produk pengolahan
pengolahan ikan; ikan;
e. Penguasaan teknologi produk d. Pengembangan lanjut pengolahan
perikanan (panen dan pasca ikan; dan
panen); dan
f. Pengembangan pemasaran.

e. Peningkatan kemampuan untuk
pasar ekspor.
Aspek PenunjanL

‘Teknologi
Penerapan teknologi penangkapan,
pembekuan dan pengolahan ikan;

Sumber Daya. Manusia
Peningkatan kompetensi SDM industri
pengolahan ikan

Pasar
a. Kelembagaan pemasaran ikan
terpadu; dan
b. Kerjasama dengan pabrik
pengolahan ikan domestik dan
internasional.

Infrastruktur
a. Infrastruktur pelabuhan, kapal, alat
tangkap, Tempat Pelelangan Ikan
(TPI);
b. Pembangunan pabrik es; dan
c. Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan
bakar Nelayan (SPBN).
Lokasi Peggembangan
Distrik Mimika Baru, Distrik Poumako dan Distrik Kokonao

V RENCANA AKSI
Rencana aksi dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Mimika sebagaimana tercantum dalam matriks sebagaj berikut:

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor

NO RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN

PUSAT I DAERAH I LAIN-LAIN 2014 2015 2016 2017 2018

1. PENGUATAN KELEMBAGAAN
1.1 PENGUATAN KELEMBAGAAN KIID
a. Menetapkan Adanya Perbup Bupati, Bappeda
Peraturan Bupati tentang Kabupaten
Mimika tentang’ pengembangan Mimika
pengembangan Kompetensi Inti
Kompetensi Inti Industri Kabupaten
Industri Mimika
. Mensosialisasikan Terselenggaranya Setda Kabupaten Pelaku usaha,
Kompetensi Inti forum sosialisasi Mimika, Bappeda nelayan
Industri daerah kepada seluruh Kabupaten
Kabupaten Mimika pemangku Mimika,
kepentingan dengan Disperindag
Kompetensi Inti Kabupaten
Industri di Mimika
Kabupaten Mimika
. Mencantumkan Tercantumnya DPRD Kabupaten
program Kompetensi program Mimika, Bappeda
Inti Industri dalam pengembangan Kabupaten .
Rencana Kerja Kompetensi Inti Mimika, ”
Pembangunan Daerah Industri Kabupaten Disperindag
(RKPD) Mimika dalam Kabupaten
RKPD setiap dinas Mimika, Dinas
terkait Kelautan dan ‘_
Perikanan i.
Kabupaten
Mimika, Dinas
PU Kabupaten
Mimika
Membentuk Terbentuknya pokja Disperindag
kelompok kerj a program Kabupaten
(pokja) pelaksanaan pengembangan KIID Mimika
Kompetensi Inti lintas sektoral
Industri

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor

PEMANGKU KEPENTINGAN

NO RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT DAERAH LAlN-LAIN 201+ . .2015 2016 2017 2018 i

e. Monitoring dan Tersedianya laporan Dit. PFI Wilayah Disperindag V K I ‘ .‘
evaluasi hasil monitoring dan III, Ditjen PPI, Kabupaten
evaluasi Kemenperin Mimika
1.2 PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA W 1
a. Memfasilitasi Terbentuknya 1 Dinas Kelautan Pelaku usaha
pembentukan KUB untuk usaha dan Perikanan
kelembagaan usaha penangkapan ikan Kabupaten
penangkapan ikan Mimika
b. Memfasilitasi Terbentuknya 1 Disperindag Pelaku usaha
pembentukan KUB untuk usaha Kabupaten
kelembagaan usaha pengolahan ikan Mimika
;-en-.‘olahan ikan
c. Memfasilitasi Terbentuknya 1 Disperindag Agen,
pembentukan KUB KUB untuk usaha Kabupaten Pengumpul dan
pemasaran produk pemasaran produk Mimika Distributor
olahan ikan olahan ikan
2 DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PERIKANAN
2.1 DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PENANGKAPAN
a. Perencanaan Tersusunnya 1 Dinas Kelautan
Pengembangan Dokumen dan Perikanan
Armada Kapal Perencanaan Kabupaten
Penangkapan Ikan Pengadaan Kapal Mimika
Penan: ‘kapan Ikan
b. Memfasilitasi Bertambahnya 5 Bit. Kapal Dinas Kelautan
peningkatan armada Kapal nelayan Penangkapan Ikan dan Perikanan
kapal penangkapan longboat 15 PK dan dan Alat, Ditjen Kabupaten
ikan longboat satu kapal 10 GT Perikanan Mimika
setiap tahun Tanykap, KKP
c. Memfasilitasi Terbangunnya 1 Direktorat Dinas Kelautan Investor
pembangunan pelabuhan Pelabuhan dan Perikanan
Pelabuhan Pelelangan pelelangan ikan Perikanan, Ditjen Kabupaten
Ikan (PPI) daerah Poumako Perikanan Mimika
Tangkap, KKP
d. Penyusunan OTersusunnya 1 Bappeda
masterplan kawasan dokumen Kabupaten
perikanan terpadu perencanaan dan Mimika

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor

NO RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN

PUSAT DAERAH LAIN-LAIN 2014 2015 2016‘ 2017 2018

penyediaan

V

infrastruktur
kawasan
perikanan terpadu
o Terbangunnya
kawasan
perikanan terpadu
;-ada tahun 2018
2.2 DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PENYIMPANAN W

a. Penyusunan studi Tersusunnya 1 Bappeda ”7 m
kelayakan pabrik es dokumen Feasibility Kabupaten
Study (FS) pabrik es Mimika
di Kabupaten
Mimika
b. Penyiapan lahan dan Teralokasinya lahan Bappeda
infrastruktur dan infrastruktur Kabupaten
pendukung pabrik es pendukung untuk Mimika
pabrik es
c. Memfasilitasi Terbangunnya 1 Dinas Kelautan BUMN, Swasta
pembangunan pabrik pabrik es di lokasi dan Perikanan
es dekat pelabuhan Kabupaten
pelelangan ikan Mimika
Poumako dengan
kapasitas 7,5 Ton
per hari
d. Memfasilitasi Tersedianya 3 Unit Dinas Kelautan BUMN, Swasta
penambahan sarana mobil box es per dan Perikanan
transportasi mobil box tahun Kabupaten
es Mimika
3 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SDM DAN PERIKANAN
3. 1 PROGRAM PELATIHAN USAHA PENGOLAHAN IKAN
a. Memfasilitasi Terselenggaranya Dit. Industri Disperindag Pelaku usaha
peningkatan pelatihan Makanan, Hasil Kabupaten
kemampuan pengolahan ?llet Laut dan Mimika
pengolahan ?llet ikan ikan untuk 2 unit Perikanan, Ditjen
untuk unit usaha
yang. sudah betjalan

usaha per tahun Industri Agro,
Kemen; erin’,

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
N omor

NO RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN

PUSAT DAERAH . LAIN-LAIN 2014 { 2015 , 2016 2017 2018

Dit. Pengolahan u 7 v I ”5″”
Hasil Laut Ditjen r
P2HP, KKP 1
b. Memfasilitasi Terselenggaranya Dit. IKM Wilayah Disperindag Calon pelaku
peningkatan pelatihan III, Ditjen IKM, Kabupaten usaha dan
kemampuan pengolahan surimi Kemenperin Mimika pelaku usaha
pengolahan surimi ikan untuk 2O calon
ikan untuk wirausaha ‘ wirausaha ,,
baru !~ ’
. Pembinaan dan Terlaksananya Disperindag Perguruan ;
pendampingan usaha pembinaan dan Kabupaten Tinggi }
pengolahan ikan pendampingan Mimika I
untuk 4 unit usaha 1’
per tahun w
. Memfas?itasi Tercapainya Dit. Industri Disperindag Pelaku usaha
serti?kasi mutu hasil serti?kasi mutu Makanan, Hasil Kabupaten
produk pengolahan produk dari 4 Laut dan Mimika ‘
ikan pelaku usaha Perikanan, Ditjen
pengolahan ikan Industri Agro, E
(SNI, Halal, GMP, Kemenperin; ‘
HACCP) Dit. Standardisasi, 9
Ditjen !
Standardisasi dan i
Perlindungan =
Konsumen,
Kemendaa; —
3.2 PENGUASAAN TEKNOLOGI PRODUK PERIKANAN [PANEN DAN PASCA PANEN)
a. Memfasilitasi
peningkatan teknologi

Tersedianya 2 unit
mesin ?llet dan 2

Dit. Usaha dan
Investasi, Ditjen

Dinas Kelautan
dan Perikanan

Pelaku usaha

; enan: ‘ka;’an ikan ; enm ‘unaan SDM Kelautan dan Kabupaten

pengolahan ?llet dan unit mesin giling P2HP, KKP Kabupaten
penggilingan Ikan per tahun Mimika,
kapasitas sedang untuk setiap pelaku Disperindag
usaha Kabupaten
Mimika
. Memfasilitasi Terselenggaranya Badan Dinas Kelautan Para nelayan
penguasaan teknologi pelatihan Pengembangan dan Perikanan

6

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI

pada berbagai
pameran berskala

Informasi Ekspor,
Ditj en
nasional dan Pengembangan
internasional Ekspor Nasional,
Kemendal’

Nomor

NO RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN

PUSAT DAERAH LAIN—LAIN 2014 2015 2016 2017 2018
teknologi Perikanan, KKP Mimika
penangkapan ikan
untuk 10 orang per
. desa nelayan .
c. Memfasilitasi Berkembangnya Dit. Pengolahan Dinas Kelautan Pelaku usaha
diversi?kasi diversi?kasi produk Hasil, Ditjen P2HP, dan Perikanan
pengolahan ikan pengolahan ikan KKP Kabupaten
terpadu Mimika
4 PENGEMBANGAN PEMASARAN
a. Memfasilitasi promosi Terdapatnya Dit. Promosi dan Disperindag
dan sosialisasi produk promosi produk Citra, Ditjen Kabupaten
olahan ikan hasil olahan ikan Pengembangan Mimika
melalui media cetak Ekspor Nasional,
dan elektronik Kemendanr
. Memfasilitasi Terbentuknya MoU Dit. Dagang Kecil Disperindag Distributor
kerjasama penjualan kerjasama dengan Menengah dan Kabupaten pangan
dan kemitraan agen—agen Produk Dalaxn Mimika
pemasaran pemasaran produk Negeri, Ditjen
pangan Perdagangan
Dalam Negeri,
Kemenda;r
. Memfasilitasi Keikutsertaan Dit. Dispe?ndag Pelaku usaha
penjajakan ekspor produk olahan ikan Pengembangan Kabupaten
produk olahan ikan Kabupaten Mimika Pasar dan Mimika

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *