Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 80/M-IND/PER/12/2013

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 80/M-IND/PER/12/2013
TENTANG
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah
Kabupaten Buton Utara telah menyusun peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten
Buton Utara;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dam huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Buton Utara;

Mengingat :

.Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 9 1 Tahun 201 1;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, ’I‘ugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, ‘I‘ugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;
Keputusan Presiden Nomor 84 / P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode
Tahun 2009—2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/ P Tahun 201 1;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
114/ MIND /PER/ 10/2009 tentang Peta Panduan (Road
Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan
Kelapa;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/
PER/7/2011 tentang Jenis—Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA
PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal 1
(1) Menetapkan peta panduan pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Buton Utara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.
(2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dokumen perencanaan pengembangan
industri Kabupaten Buton Utara yang memuat
sasaran, strategi, dan rencana aksi pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Buton Utara.

Pasal 2
Industri pengolahan kelapa dengan fokus pada
kemampuan mengolah kelapa menjadi santan kelapa
dalam kemasan merupakan kompetensi inti industri
Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1.

Pasal 3
Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menjadi:
a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah
Kabupaten Buton Utara dalam menunjang
pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti
industri secara komplementer dan sinergik;
b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi
pelaku industri pengolahan kelapa dan/atau institusi
terkait;
c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan
kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat
dan daerah (provinsi dan kabupaten/ kota);
d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan Kabupaten Buton Utara; dan
e. informasi dalam menggalang dukungan sosial — politis
dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan
pengembangan kompetensi inti industri.

Pasal 4
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan
pengernbangan kompetensi inti industri Kabupaten
Buton Utara sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 1
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan
Perwilayahan Industri.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
kepada Menteri Perindustrian sekurang-kurangnya
sekali dalam l (satu) tahun.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desernber 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini
disampaikan kepada:
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kernenterian Perindustrian;
Gubernur Sulawesi Tenggara;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara;
Bupati Buton Utara;
Kepala Biro Hukurn dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
.‘IQ‘Q‘PFDPE‘ Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR :80/M—IND/PER/12/2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN BUTON UTARA

II
III
IV

PEN DAHULUAN
SASARAN
STRATEGI
KERANGKA PENGEMBANGAN
RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

II

III

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 80/M—IND/PER/12/2013
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN BUTON UTARA
PENDAHULUAN
Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi
ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 tahun ke depan serta
keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri
di Kabupaten/kota dan provinsi lain, Kabupaten Buton Utara
menentukan industri pengolahan kelapa dengan fokus pada kemampuan
mengolah kelapa menjadi santan kelapa dalam kemasan sebagai
kompetensi inti industrinya.
Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut,
disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Buton Utara, yang memuat sasaran pengembangan yang
ingin dicapai, strategi, serta rencana aksinya.
SASARAN
Sasaran pengembangan industri pengolahan kelapa dengan fokus pada
kemampuan mengolah kelapa menjadi santan kelapa dalam kemasan
terdiri atas :
a. Sasaran Jangka Menengah (2014-2018)
1. Tercapainya produksi santan kelapa dalam kemasan sebesar
175.000 liter pada tahun 2018;
2. Berkembangnya 50 IKM pengolahan santan kelapa dalam kemasan
sampai dengan tahun 2018; dan
3. Berkembangnya pemasaran produk santan dalam kemasan di
pasar lokal, regional dan nasional.
b. Sasaran J angka Panjang (2014-2025)
1. Terbentuknya 2 unit usaha pengolahan kelapa terpadu skala
menengah;
2. Meningkatnya kapasitas produksi santan kelapa dalam kemasan
dan produk turunan kelapa lainnya sebesar 20% per tahun; dan
3. Berkembangnya pasar ekspor produk – produk turunan kelapa.
STRATEGI
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka
ditempuh strategi sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan;
b. Peningkatan kemampuan teknis dan pengembangan usaha;
c. Pengembangan pasar dan penguatan jejaring pemasaran; dan
d. Menjaga kontinuitas pasokan bahan baku.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI

IV KERANGKA PENGEMBANGAN

Nomor : 80/M-IND/PER/ 12/2013

Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Buton Utara
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Industri Inti Industri Penunjang Industri terkait
Industri pengolahan kelapa
Fokus:
Kemampuan Mengolah

Industri pupuk dan obat-
obatan untuk pertanian
dan perkebunan, industri

Industri makanan dan
minuman, industri farmasi
dan kosmetika

Kelapa Menjadi Suntan
kelapa dalam kemasan

permesinan dan peralatan
produksi, industri bahan
penolong, industri kemasan
Sasaran Jangka Menengah
(20 14-20 18)

Sasaran Jangka Panjang
(2014 – 2025)

Tercapainya produksi santan kelapa a.
dalam kemasan sebesar 175.000
liter pada tahun 2018; b.
Berkembangnya 50 IKM pengolahan
santan kelapa dalam kemasan
sampai dengan tahun 2018; dan
Berkembangnya pemasaran produk c.
santan dalam kemasan di pasar
lokal, regional dan nasional.

Terbentuknya 2 unit usaha pengolahan
kelapa terpadu skala menengah;
Meningkatnya kapasitas produksi santan
kelapa dalam kemasan dan produk
turunan kelapa lainnya sebesar 20% per
tahun; dan
Berkembangnya pasar ekspor produk –
produk turunan kelapa.
Strategi

9‘99“?”

Pembentukan kelembagaan;
Peningkatan kemampuan teknis dan pengembangan usaha;
Pengembangan pasar dan jejaring pemasaran; dan
Menjaga kontinuitas pasokan bahan baku.
Pokok-pokok Rencana Aksi
Jangka Menengah (2014-2018)

Pokok-Pokok Rencana Aksi
Jangka Panjang (2014-2025)

Penguatan kelembagaan KIID; a.
Pembentukan kelembagaan usaha;
Pengembangan kemarnpuan bisnis b.
dan kewirausahaan;
Pengembangan kemampuan produksi 0.
dan manajemen mutu;
Pengernbangan teknologi d.
Penguatan akses permodalan;
Pengembangan dan perluasan
jejaring pemasaran; dan e.
Meningkatkan kapasitas dan
kontinuitas bahan baku.

Pengembangan pasar dan jejaring
pernasaran yang berorientasi ekspor;
Meningkatkan inovasi dan diversi?kasi
produk olahan kelapa;
Peningkatan kemampuan teknis dan
kapasitas produksi KUB;
Fasilitasi investasi industri pengolahan
kelapa terpadu skala menengah atau
besar; dan
Intensi?kasi dan ekstensi?kasi budi
daya tanaman kelapa.

Unsur Penunjang

C.

Pasar
Pembangunan citra Kabupaten a.
Buton Utara sebagai sentra produk
olahan kelapa; b.
Jejaring pemasaran produk
pengolahan kelapa di pasar domestik,
regional, dan nasional; dan
Standardisasi produk olahan kelapa.

SDM
Kemampuan teknik produksi dan
pengemasan produk olahan kelapa; dan
Kemampuan manajemen pengelolaan
usaha dan manajemen mutu.

Penguasaan teknologi tepat guna
pengolahan kelapa

Teknologi Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur transportasi
darat dan laut, listrik, dan air bersih.
Lokasi Pengembangan
Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kambowa, Kecamatan Warokumba, Kecamatan
Kulisusu Barat, Kecamatan Kulisusu Utara

RENCANA AKSI
Rencana aksi dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam
matriks sebagai berikut:

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M—IND/PER/ 12/2013

NO RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN

PUSAT I DAERAH I LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018

1 PENGUATAN KELEMBAGAAN
1.1 PENGUATAN KELEMBAGAAN KIID
a. Menetapkan Kompetensi Diterbitkannya Bupati,Bappeda
Inti Industri Kabupaten Peraturan Bupati Kabupaten Buton
Buton Utara dengan Kabupaten Buton Utara, Disperindag
Peraturan Bupati Utara mengenai Kabupaten Buton
Kabupaten Buton Utara Kompetensi Inti Utara, Dinas
Industri Kabupaten Pertanian,
Buton Utara Perkebunan dan
Peternakan
Kabupaten Buton
Utara
b. Mensosialisasikan Terselenggaranya forum Disperindag
Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Buton Utara

sosialisasi kepada
seluruh pemangku
kepentingan dengan
Kompetensi Inti
Industri di Kabupaten
Buton Utara

Kabupaten Buton
Utara, Diskop
Kabupaten Buton
Utara

Mencantumkan program
Kompetensi Inti Industri
dalam Rencana Kta
Pembangunan Daerah
(RKPD)

Tercantumnya program
pengembangan
Kompetensi Inti
Industri dalam RKPD
setiap dinas terkait

Bappeda Kabupaten
Buton Utara,
Disperindag
Kabupaten Buton
Utara, Diskop
Kabupaten Buton
Utara, Dinas
Pertanian,
Perkebunan dan
Peternakan
Kabupaten Buton
Utara

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/ 12/20 13
PEMANGKU KEPENTINGAN

NO RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT DAERAH LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018
d. Membentuk kelompok Terbentuknya pokja Disperindag Pelaku
kerja (pokja) pelaksanaan program Kabupaten Buton usaha
Kompetensi Inti Industri pengembangan KIID Utara, Diskop
lintas sektoral Kabupaten Buton
Utara, Dinas
Pertanian,
Perkebunanan dan
Peternakan
Kabupaten Buton
Utara
6. Monitoring dan evaluasi Terdapatnya laporan Dit. PFI Wilayah Disperindag
monitoring dan III, Ditjen PPI, Kabupaten Buton
evaluasi untuk setiap Kemenperin Utara
tahun
1.2 PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN USAHA
a. Memfasilitasi Terbentuknya 25 KUB Disperindag Pelaku
pembentukan Kelompok atau koperasi IKM Kabupaten Buton Usaha,
Usaha Bersama (KUB) pengolahan santan Utara, Diskop Petani
atau Koperasi Industri kelapa dalam kemasan Kabupaten Buton Kelapa
Kecil Menengah (IKM) sampai tahun 2018 Utara, Dinas
pengolahan santan Pertanian,
kelapa dalam kemasan Perkebunan dan
Peternakan
Kabupaten Buton
Utara
2 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM
2.1 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
a. Memfasilitasi Terselenggaranya Dit. IKM Wilayah Disperindag Calon
penumbuhan wirausaha pelatihan wirausaha III, Ditjen IKM, Kabupaten Buton wirausaha
baru baru untuk 3O peserta
per tahun

Kemenperin Utara

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M—IND/PER/12/2013
PEMANGKU KEPENTINGAN

NO RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT DAERAH LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018
b. Memfasilitasi Terselenggaranya Dit. IKM Wilayah Disperindag
peningkatan kemampuan pelatihan manajemen III, Ditjen IKM, Kabupaten Buton
pengelolaan usaha pengelolaan usaha Kemenperin Utara
untuk 20 pelaku usaha
per tahun

2.2 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PRODUKSI DAN MANAJEMEN MUTU
a. Memfasilitasi Terselenggaranya Dit. Industri Disperindag Pelaku
peningkatan kemampuan pelatihan penerapan Makanan, Hasil Kabupaten Buton Usaha, dan
pengolahan santan teknologi tepat guna Laut, dan Utara Petani
kelapa dalam kemasan proses pengolahan Perikanan, Ditjen Kelapa
santan kelapa dalam Industri Agro,
kemasan untuk 30 Kemenperin
peserta per tahun
b. Memfasilitasi program Terlaksananya program Dit. IKM Wilayah Disperindag Pelaku
magang bagi pelaku magang pada industri III, Ditjen IKM, Kabupaten Buton Usaha, dan
usaha/calon pelaku pengolahan santan Kemenperin Utara Petani
usaha pengolahan kelapa dalam kemasan Kelapa
santan kelapa dalam untuk 30 pelaku
kemasan usaha/calon pelaku
per tahun
c. Memfasilitasi Terselenggaranya Dit. Industri BPOM Kendari,
peningkatan kemampuan pelatihan pengendalian Makanan, Hasil Disperindag
pengendalian kualitas kualitas produk santan Laut, dan Kabupaten Buton
produk santan kelapa kelapa dalam kemasan Perikanan, Ditjen Utara, Diskes
dalam kemasan (CPPOB, HACCP) untuk Industri Agro, Kabupaten Buton
25 pelaku usaha per Kemenperin Utara
tahun
2 PENINGKATAN TEKNOLOGI
a. Memfasilitasi Terdapatnya mesin dan Dit. IKM Wilayah Disperindag
peningkatan teknologi peralatan produksi III, Ditjen IKM, Kabupaten Buton
pengolahan santan pengolahan santan Kemenperin Utara
kelapa dalam kemasan kelapa dalam kemasan
sebanyak 3 unit per
tahun

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 80/M-IND/PER/ 12/20 13
PEMANGKU KEPENTINGAN
2014 2015 2016 2017

produksi Kabupaten
Buton Utara

Buton Utara pada
pameran tingkat
provinsi maupun
nasional untuk 10 IKM
per tahun

Kabupaten Buton
Utara

NO RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT DAERAH LAINNYA
b. Pembentukan Unit 0 Tersusunnya Dit. IKM Wilayah Disperindag
Pelayanan Teknis (UPT) dokumen III, Ditjen IKM, Kabupaten Buton
pengolahan santan perencanaan Kemenperin Utara
kelapa dalam kemasan pembangunan UPT
pada tahun 2014
– Tersedianya lahan
dan bangunan UPT
pada tahun 2015—
20 16
– Terbentuknya 2 unit
UPT pada tahun
20 1 7
3 PENGUATAN AKSES PERMODALAN
Memfasilitasi ktasama Ttalinnya ktasama Asdep Urusan Disperindag Koperasi,
pembiayaan (kredit usaha) pembiayaan antara Permodalan, Dep. Kabupaten Buton lembaga
pelaku usaha dengan Bidang Utara, Diskop pembiayaan
lembaga keuangan Pembiayaan, Kabupaten Buton
Kemenkop dan Utara
UKM
4 PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN JEJARING PEMASARAN
a. Memfasilitasi kta sama Terbentuknya MoU Disperindag Pelaku
pemasaran lintas ktasama pemasaran Kabupaten Buton usaha
sektoral antara pelaku usaha Utara
dengan instansi
pemerintah, pelaku
usaha, industri dan
distributor
b. Memfasilitasi promosi Keikutsertaan produk Bappeda Kabupaten Pelaku
produk santan kelapa santan kelapa dalam Buton Utara, usaha
dalam kemasan hasil kemasan Kabupaten Disperindag,

2018

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M-IND/PER/ 12/20 13
PEMANGKU KEPENTINGAN
NO RENCANA AKSI INDIKATOR PUSAT DAERAH LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018
Memfasilitasi promosi o Tersusunnya Dishubkominfo Pelaku
investasi industri direktori industri Kabupaten Buton usaha
pengolahan kelapa di pengolahan kelapa Utara, BKPMD
Kabupaten Buton Utara Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi
Utara Tenggara,
o Terdapatnya Website Disperindag
pro?l dan peluang Kabupaten Buton
investasi industri Utara
pengolahan kelapa
Kabupaten Buton
Utara
Memfasilitasi desain Tersedianya desain Dit. IKM Wilayah Disperindag Pelaku
kemasan produk santan kemasan untuk 10 III, Ditjen IKM, Kabupaten Buton usaha
kelapa dalam kemasan produk IKM per tahun Kemenperin Utara

4 MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KONTINUITAS BAHAN BAKU
a. Penyuluhan budi daya o Terselenggaranya Dit. Tanaman Dinas Petanian,
tanaman kelapa penyuluhan tentang Tahunan, Perkebunan,
pembibitan dan Ditjenbun Kehutanan dan
panen kelapa untuk Kementan; Badan Petemakan
4O petani kelapa per Penyuluh Kabupaten Buton
tahun Pertanian, Utara
Kementan
b. Peremajaan tanaman o Terlaksananya Dit. Tanaman
kelapa peremajaan tanaman Tahunan,
kelapa sebanyak Ditjenbun
40.000 pohon per Kementan; Badan
tahun Penyuluh
Pertanian,
Kementan

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 80/M—IND/ PER/ 12/2013
PEMANGKU KEPENTINGAN
NO RENCANA AKSI INDIKATOR PUSAT DAERAH LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018
c. Perluasan lahan Terlaksananya Dinas Petanian,
perkebunan tanaman perluasan area Perkebunan,
kelapa perkebunan dan Kehutanan dan
bantuan bibit tanaman Peternakan
kelapa sebesar 80 Ha Kabupaten Buton
per tahun Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *