Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 82/M-IND/PER/12/2013

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 82/M—IND/PER/ 12/2013
TENTANG
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN MAMUJ U UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah
Kabupaten Mamuju Utara telah menyusun peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Mamuju Utara;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Mamuju Utara;

Mengingat :

. Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
N egara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang . I
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran ,
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan_ Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 9 1 Tahun 201 1;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, ’I‘ugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 201 1;
Keputusan Presiden Nomor 84/ P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode
Tahun 2009— 2014 sebagaimana telah diubah
Keputusan Presiden Nomor 59/ P Tahun 2011; dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
114 / MIND / PER/ 10/2009 tentang Peta Panduan (Road
Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan
Kelapa;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/
PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA
PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN MAMUJU UTARA.

Pasal 1
(1) Menetapkan peta panduan pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Mamuju Utara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.
(2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dokumen perencanaan pengembangan
industri Kabupaten Mamuju Utara yang memuat
sasaran, strategi, dan rencana aksi pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 2
Industri pengolahan kelapa dengan fokus pada
kemampuan mengolah kelapa menjadi minyak kelapa dan
Virgin Coconut Oil (VCO) merupakan kompetensi inti
industri Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1.

Pasal 3
Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menjadi: ‘
a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah
Kabupaten Mamuju Utara dalam menunjang
pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti
industri secara komplementer dan sinergik;
b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi
pelaku industri pengolahan kelapa dan/atau institusi
terkait; ‘
c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan
kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat
dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan Kabupaten Mamuju Utara; dan
e. informasi dalam mcnggalang dukungan sosial — politis
dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan
pengembangan kompetensi inti industri.

Pasal 4
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten
Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan
Perwilayahan Industri.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat
berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
kepada Menteri Perindustrian sekurang-kurangnya
sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini

.‘IQ‘FJ‘H>.09!°t—‘

disampaikan kepada:
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Gubernur Sulawesi Barat;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
Bupati Mamuju Utara;
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
Kementcrian Perindustrian
Kepala
B§Q$ME2¢ i:g‘l‘an

Organisasi

22W

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR :82/M-1ND/PER/12/2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

PETA PANDUAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN MAMUJU UTARA

I PENDAHULUAN
II SASARAN
III STRATEGI
IV KERANGKA PENGEMBANGAN
V RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro £13:a dan Organisasi
”Ilri‘peRlNDL/s}.

II

III

Lampiran Peratu ran Menteri Perindustrian RI
Nomor : 82/M-IND/PER/ 12/2013
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRIKABUPATEN MAMUJU UTARA
PENDAHULUAN
Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi
ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 tahun ke depan serta
keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri
di kabupaten/kota dan provinsi lain, Kabupaten Mamuju Utara
menentukan industri pengolahan kelapa dengan fokus pada kemampuan
mengolah kelapa menjadi minyak kelapa dan VCO sebagai kompetensi
inti industrinya.
Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut,
disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Mamuju Utara, yang memuat sasaran pengembangan yang
ingin dicapai, strategi, dan rencana aksinya.
SASARAN
Sasaran pengembangan industri pengolahan kelapa dengan fokus pada
kemampuan mengolah kelapa menjadi minyak kelapa dan VCO sebagai
kompetensi inti industrinya terdiri atas: A
a. Sasaran Jangka Menengah (2014 -— 2018)
1. Tercapainya produksi minyak kelapa sebesar 1.200 Ton dan
produksi VCO sebesar 37,9 Ton pada tahun 2018;
2. Terbentuknya 60 Kelompok Usaha Bersama (KUB) minyak kelapa
dan terbentuknya 30 KUB VCO sampai dengan tahun 2018; dan
3. Tercapainya ekspor VCO sebesar 20 Ton per tahun dimulai pada
tahun 2018.
b. Sasaran Jangka Panjang (2014 — 2025)
1. Tercapainya serti?kasi mutu produk VCO dan minyak kelapa pada
tahun 2018; dan
2. Berkembangnya diversi?kasi praduk turunan kelapa.
STRATEGI
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka
ditempuh strategi sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan;
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Penguatan pasokan bahan baku;
d. Peningkatan teknologi;
e. Pengembangan produk; dan
f. Pengembangan jejaring pemasaran.

Lampiran

IV KERANGKA PENGEMBANGAN
Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Mamuju
Utara sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 82/M—IND/PER/ 12/2013

Industri Inti Industri Penunjang Industri terkait
Industri pengolahan kelapa Industri pupuk dan obat- Industri makanan dan
Fokus: obatan untuk pertanian minuman, industri
Kemampuan Mengolah dan perkebunan, industri farmasi dan kosmetika
Kelapa Menjadi Minyak permesinan dan peralatan
Kelapa dan VCO produksi, industri bahan
ponolong, industri
kemasan
Sasaran Jangka Menengah Sasaran Jangka Panjang
(2014-2018) (2014 — 2025)
a. Tercapainya produksi minyak kelapa a. Tercapainya serti?kasi mutu produk
sebesar 1.200 Ton dan produksi VCO VCO dan minyak kelapa pada tahun
sebesar 37,9 Ton pada tahun 2018; 2018; dan
b. Terbentuknya 60 Kelompok Usaha b. Berkembangnya diversi?kasi produk
Bersama (KUB) minyak kelapa dan turunan kelapa.
terbentuknya 30 KUB VCO sampai
dengan tahun 2018; dan
c. Tercapainya ekspor VCO sebcsar 20
Ton per tahun dimulai pada tahun
2018.
Strategi
a. Penguatan kelembagaan;
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Penguatan pasokan bahan baku;
d. Peningkatan teknologi;
e. Pengembangan produk; dan
f. Pengembangan jejaring pemasaran.
Pokok-pokok Rencana Aksi Pokok-Pokok Rencana Aksi
Jangka Menengah (2014:7118) Jangka Panjang (2014-2025)
a. Penguatan regulasi dan kelembagaan a. Pengembangan jejaring pemasaran;
KIID; b. Pengembangan teknologi;
b. Penguatan kelembagaan usaha; c. Pengembangan produk;
c. Pengembangan SDM industri; d. Pengembangan SDM dan
d. Penguatan pasokan bahan baku; kelembagaan; dan
e. Pengembangan teknologi; e. Penguatan input.
f. Peningkatan mutu produk; dan
g. Pengembangan jejaring pemasnran.
Unsur Penunjang
Pasar Infrastruktur
Kexjasama pemasaran produk Um” gan Pembangunan sarana transportasi dan
industri terkait logistik untuk akses bahan baku dan
pasar
Teknologi SDM
a. Penguasaan teknologi proses a. Kompetensi di bidang teknik
pengolahan kelapa sesuai standar; dan produksi dan pengemasan produk;
b. Penguasaan teknologi pengemnsan dan
produk sesuai standar mutu b. Kompetensi di bidang manajemen
pengelolaan usaha dan manajemen
mutu.
1 “’asi Pengembangan
Kecamatan Pasangkayu, KecamaLan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu,
Kecamatan Tikke Raya, Kecamamn Baras

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 82/M-IND/PER/ 12/2013

RENCANA AKSI
Rencana aksi dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana tercantum dalam
matriks sebagai berikut:
PEMANGKU KEPENTINGAN
NO RENCANA AKSI INDIKATOR
PUSAT I DAERAH I LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018
1 PENGUATAN KELEMBAGAAB
1.1 PENGUATAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN KIID
a. Penetapan Peraturan Ditetapkannya Perbup Bupati, DPRD
Bupati (Perbup) Kompetensi Inti Kabupaten
Kompetensi Inti Industri Industri Kabupaten Mamuju Utara,
Kabupaten Mamuju Utara Mamuju Utara Diskoperindag
Kabupaten
Mamuju Utara
b. Penetapan Kelompok Kerja Ditetapkannya 1 pokja Diskoperindag
(Pokja) Pengembangan pengembangan KIID Kabupaten
Kompetensi Inti Industri Kabupaten Mamuju Mamuju Utara
Kabupaten Mamuju Utara Utara
C. Mencantumkan program Tercantumnya Bappeda
Kompetensi Inti Industri program Kabupaten
dalam Rencana Kerja pengembangan Mamuju Utara,
Pembangunan Daerah Kompetensi Inti Diskoperindag
(RKPD) Industri dalam RKPD Kabupaten
setiap dinas terkait Mamuju Utara,
Distan
Kabupaten
Mamuju Utara,
Dinas PU
Kabupaten
Mamuj u Utara
d. Mensosialisasikan Terselenggaranya Diskoperindag
Kompetensi Inti Industri forum sosialisasi Kabupaten
Kabupaten Mamuju Utara kepada seluruh
pemangku
kepentingan dengan
Kompetensi Inti
Industri di Kabupaten

Mamuju Utara

Mamuju Utara

Lampiran Pe raturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 2 82/M—IND/PER/ 12/20 13
PEMANGKU KEPENTINGAN
NO RENCANA AKSI INDIKATOR PUSAT DAERAH LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018
e. Pemantauan dan evaluasi Terdapatnya laporan Dit. PFI Wilayah Pokja KIID
pelaksanaan kegiatan monitoring dan III, Ditjen PPI, Kabupaten
evaluasi pada setiap Kemenperin Mamuju Utara,
akhir tahun Diskoperindag
Kabupaten
Mamuju Utara
1.2 PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA
Memfasilitasi pembentukan Terbentuknya 6O KUB Diskoperindag Pokja Kompetensi
KUB Minyak Kelapa dan VCO minyak kelapa dan 30 Kabupaten Inti Industri
KUB VCO sampai Mamuju Utara Kabupaten
dengan tahun 2018 Mamuju Utara
2 PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI
a. Memfasilitasi peningkatan Terselenggaranya Dit. IKM Diskoperindag
kemampuan proses pelatihan pengolahan Wilayah III, Kabupaten
pengolahan minyak kelapa minyak kelapa dan Ditjen IKM, Mamuju Utara
dan VCO VCO sesuai standar Kemenperin
GMP untuk 50 pelaku
usaha
b. Memfasilitasi peningkatan Terlaksananya BBIHP, Diskoperindag
kemampuan penyuluh program magang di Kemergperin Kabupaten
industri minyak kelapa bidang produksi dan Mamuj u Utara
dan VCO pemasaran VCO dan
minyak kelapa untuk
10 penyuluh
c. Perancangan kurikulum Tersusunnya Disdikpora SMKN I Mamuju
pengolahan kelapa kurikulum Kabupaten Utara, SMKN 3
pengolahan kelapa Mamuju Utara, Mamuj u Utara,
terpadu sebagai Diskoperindag Pokja Kompetensi
bahan muatan lokal di Kabupaten Inti Industri
SMKN 1 dan SMKN 3 Mamuju Utara Kabupaten
Mamuju Utara Mamuju Utara
3 PENGUATAN PASOKAN BAHAN BAKU
a. Memfasilitasi peningkatan
kemampuan budi daya

Terselenggaranya
pelatihan teknik budi
daya kelapa untuk
150 petani kelapa

Dit. Tanaman
tahunan, Ditj en
Perkebunan,
Kementan

Disbun
Kabupaten
Mamuju Utara

SMKN 1 Mamuju
Utara, SMKN 3
Mamuju Utara

Lampiran Peraturan Menteri Pen’ndustrian RI
Nomor : 82 /M—IND/PER/12 /2013
PEMANGKU KEPENTINGAN
NO RENCANA AKSI INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018

PUSAT DAERAH LAINNYA
b. Memfasilitasi peningkatan Perluasan areal budi Disbun Provinsi
kapasitas produksi daya kelapa hingga Sulbar, Disbun
perkebunan kelapa mencapai 35.000 Kabupaten
pohon sampai dengan Mamuju Utara
tahun 20 18
4 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
Memfasilitasi peningkatan Tersedianya 60 alat Dit. IKM Diskoperindag
teknologi produksi minyak produksi untuk KUB Wilayah III, Kabupaten
kelapa dan VCO minyak kelapa dan 30 Ditjen IKM, Mamuju Utara
alat produksi untuk Kemenperin
KUB VCO
4.1 PENGEMBANGAN INSTALASI KELAPA TERPADU KABUPATEN MAMUJU UTARA
a. Penyusunan rencana
bisnis instalasi
pengembangan kelapa
terpadu di Kabupaten
Mamuju Utara

Tersusunnya
dokumen rencana
bisnis instalasi
pengembangan kelapa
terpadu di Kabupaten
Mamuju Utara

Diskoperindag
Kabupaten
Mamuj u Utara

Pokja Kompetensi
Inti Industri
Kabupaten
Mamuju Utara,
pelaku usaha

b. Pengadaan tanah dam
bangunan untuk instalasi
pengembangan kelapa
terpadu di Kabupaten
Mamuju Utara

Tersedianya tanah
dan bangunan_untuk
fasilitas pengolahan
dan perkantoran
instalasi
pengembangan kelapa
terpadu di Kabupaten
Mamuju Utara

Bappeda
Kabupaten _
Mamuju Utara,
Diskoperindag
Kabupaten
Mamuju Utara

Pokja Kompetensi
Inti Industri
Kabupaten
Mamuju Utara

c. Pembentukan dan
penetapan badan hukum
instalasi pengembangan
kelapa terpadu Kabupaten
Mamuju Utara

Tercapainya status
badan hukum
instalasi
pengembangan kelapa
terpadu di Kabupaten
Mamuju Utara

Diskoperindag
Kabupaten
Mamuju Utara

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 82/M—IND/PER/12/2013

NO RENCANA AKSI INDIKATOR

PEMANGKU KEPENTINGAN

a. Memfasilitasi promosi
produk pengolahan kelapa

Keikutsertaan produk
minyak kelapa dan
VCO Kabupaten
Mamuju Utara pada
berbagai pameran
berskala nasional dan
regional

Diskoperindag
Kabupaten
Mamuju Utara

KUB, Pokja
Kompetensi Inti
Industri
Kabupaten
Mamuju Utara

PUSAT DAERAH LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018
d. Memfasilitasi peningkatan Tersedianya alat Dit. Industri Diskoperindag Disperindag ‘
teknologi pengujian mutu pengujian mutu Makanan, Hasil Kabupaten Provinsi Sulawesi
produk produk minyak kelapa Laut, dan Mamuju Utara Barat
dan VCO untuk Perikanan,
instalasi Ditjen Industri
pengembangan kelapa Agro,
terpadu di Kabupaten Kemenperin
Mamuju Utara
5 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU PRODUK
a. Memfasilitasi standardisasi . Tercapainya BPOM Pelaku usaha
mutu produk pengolahan serti?kasi mutu Makassar,
kelapa produk minyak Dinkes
kelapa dan VCO Kabupaten
dengan PIRT dan Mamuju Utara,
Halal pada tahun Diskoperidag
20 16 Kabupaten
o Tercapainya Mamuju Utara
serti?kasi SNI pada
produk minyak
kelapa dan VCO
pada tahun 2017
b. Memfasilitasi desain Terdapatnya desain BBIHP, Diskoperindag Pelaku usaha
kemasan minyak kelapa kemasan minyak Kemenperin Kabupaten
dan kemasan VCO kelapa dan desain Mamuju Utara
kemasan VCO yang
ekonomis dan
kompetitif
6 PENGEMBANGAN JEJARING PEMASARAN

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 82/M—IND/PER/12/2013
PEMANGKU KEPENTINGAN

NO RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT DAERAH LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018
b. Memfasilitasi kerjasama oTerjalinnya DiSkoperindag KUB, Pokja ” ” ‘ ‘ ‘ ‘
pemasaran kerjasama Kabupaten Kompetensi Inti
pemasaran dengan Mamuju Utara Industri
distributor Kabupaten
o Terjalinnya
kemitraan dengan
industri kosmetik
– Terjalinnya
kemitraan dengan
industri farmasi

Mamuj u Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *