Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 83/M-IND/PER/12/2013

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 83/M-IND/PER/12/2013
TENTANG
PETA PANDUAN PEN GEMBAN GAN
KOMPETEN SI INTI INDUSTRI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Kota
Kotamobagu telah menyusun peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri Kota
Kotamobagu;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kota Kotamobagu;

Mengingat :

.Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan N asional (Lembaran N egara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri N asional;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;
Keputusan Presiden Nomor 84 / P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode
Tahun 2009—2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59 / P Tahun 201 1;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
114 /MIND / PER/ 10/2009 tentang Peta Panduan (Road
Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan
Kelapa;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian; dan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/
PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA
PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KOTA KOTAMOBAGU.

Pasal 1

(1) Menetapkan peta panduan pengembangan
kompetensi inti industri Kota Kotamobagu
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.
(2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
merupakan dokumen perencanaan pengembangan
industri Kota Kotamobagu yang memuat sasaran,
strategi, dan rencana aksi pengembangan kompetensi
inti industri Kota Kotamobagu.

Pasal 2
Industri pengolahan kelapa dengan fokus pada
kemampuan mengolah kelapa menjadi minyak kelapa,
merupakan Kompetensi Inti Industri Kota Kotamobagu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3
Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
menjadi:
a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah Kota
Kotamobagu dalam menunjang pelaksanaan program
pengembangan kompetensi inti industri secara
komplementer dan sinergik;
b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi
pelaku industri pengolahan kelapa dan/atau institusi
terkait;
c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan
kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat
dan daerah (provinsi dan kabupaten/ kota);
d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan Kota Kotamobagu; dan
e. informasi dalam menggalang dukungan sosial — politis
dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan
pengembangan kompetensi inti industri.

Pasal 4
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan
pengembangan kornpetensi inti industri Kota
Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan
Perwilayahan Industri.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat
berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
kepada Menteri Perindustrian sekurang—kurangnya
sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini
disampaikan kepada:
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Gubernur Sulawesi Utara;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
Walikota Kotamobagu;
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR :83/M—IND/PER/12/2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

PETA PAN DUAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KOTA KOTAMOBAGU

I PENDAHULUAN
II SASARAN
III STRATEGI
IV KERANGKA PEN GEMBANGAN
V RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd .
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

II

III

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 83/M-IND/PER/ 12/2013
PETA PANDUANPENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KOTA KOTAMOBAGU
PENDAHULUAN
Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi
ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 tahun ke depan serta
keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri
di kabupaten/kota dan provinsi lain, Kota Kotamobagu menentukan
industri pengolahan kelapa dengan fokus pada kemampuan mengolah
kelapa menjadi minyak kelapa, merupakan kompetensi inti industrinya.
Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut,
disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota
Kotamobagu, yang memuat sasaran pengembangan yang ingin dicapai,
strategi, dan rencana aksinya.
SASARAN
Sasaran pengembangan industri pengolahan kelapa dengan’fokus pada
kemampuan mengolah kelapa menjadi minyak kelapa, terdiri atas:
a. Sasaran J angka Menengah (2014 — 2018)
1. Tercapainya produksi minyak kelapa sebesar 300.000 liter per
tahun pada tahun 2018; dan
2. Terbentuknya 20 unit Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan
minyak kelapa sampai dengan tahun 2018.
b. Sasaran Jangka Panjang (2014 — 2025)
l. Terbentuknya 1 unit industri skala menengah pengolahan minyak
kelapa;
2. Terbentuknya 10 pelaku usaha yang berdaya saing; dan
3. Berkembangnya diversi?kasi produk turunan kelapa.
STRATEGI
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka
ditempuh strategi sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan;
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Pengembangan pasar dan jejaring pemasaran;
d. Penguasaan teknologi pengolahan;
Peningkatan j aminan pasokan bahan baku; dan
{“50 Pengembangan kta sama pembiayaan.

IV

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 83/M—IND/PER/ 12/2013

KERANGKA PENGEMBANGAN
Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kota Kotamobagu
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Industri Inti Industri Pe nunjang Industri terkait
Industri pengolahan kelapa
Fokus:
Kemampuan Mengolah
Kelapa Menjadi Minyak

Industri pupuk dan obat—obatan
untuk pertanian dan
perkebunan, industri
permesinan dan peralatan

Industri makanan dan
minuman, industri
farmasi dan kosmetika

sebesar 300.000 liter per tahun pada tahun
2018;dan

Kelapa produksi, industri bahan
penolong, industri kemasan
Sasaran Jangka Menengah Sasaran Jangka Panjang
(2014-2018) (2014 — 2025)
a. Tercapajnya produksi minyak kelapa a. Terbentuknya 1 unit industri skala
menengah pengolahan minyak kelapa;
b. ’I‘erbentuknya 10 pelaku usaha yang
b. Terbentuknya 20 unit Industri Kecil berdaya saing; dan
Menengah (IKM) pengolahan minyak kelapa c. Berkembangnya diversi?kasi produk
sampai dengan tahun 2018. turunan kelapa.
Strategi
a. Penguatan kelembagaan;
b. Pengembangan SDM;
c. Pengembangan pasar dan jejaring pemasaran;
d. Penguasaan teknologi pengolahan;
e. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku; dan
f. Pengembangan kerja sama pembiayaan.
Pokok-pokok Rencana Aksi Pokok-Pokok Rencana Aksi
Jangka Menengah (2014-2018) Jangka Panjang (2014-2025)
a. Penguatan kelembagaan KIID; a. Pengembangan produk turunan
b. Penguatan kelembagaan usaha; kelapa;
c. Peningkatan kualitas SDM; b. Peningkatan kemandirian dan
d. Peningkatan teknologi; profesionalitas pengusaha; dan
e. Pengembangan pasar dan jejaring c. Pengembangan industri kelapa
pemasaran; terpadu.
f. Peningkatan kualitas dan kuantitas bahan
baku;
g. Kerjasama regional dengan daerah penghasil
kelapa; dan
h. Kerjasama dengan lembaga pembiayaan.
Unsur Penu njLng
SDM
Kompetensi SDM industri pengolahan kelapa
melalui pendidikan formal dan non formal.

Infrastruktur
Peningkatan kualitas jalan raya dan
sarana transportasi.

Teknologi
a. Penguasaan teknologi pengolahan minyak
kelapa dari kopra dan kelapa; dan
b. Peningkatan kualitas minyak kelapa secara

Pasar
Pembangunan citra Kota Kotamobagu
sebagai penghasil produk olahan kelapa
yang berkualitas melalui promosi.

kimiawi.

Lokasi Pe ngembangan
Barat, Kecamatan Kotamobagu Utara

Kecamatan Kotarnobagu Timur, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kecamatan Kotamobagu

RENCANA AKSI
Rencana aksi dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam matriks
sebagai berikut:

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 83/M—IND/PER/ 12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN

NO RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT I DAERAH I LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
1.1 PENGUATAN KELEMBAGAAN KIID
a. Menetapkan Peraturan Adanya Peraturan Walikota,
Walikota Kota Walikota tentang Bappeda Kota
Kotamobagu tentang pengembangan Kotamobagu,
pengembangan Kompetensi Inti Dispen’ndagkop
Kompetensi Inti Industri Industri Kota dan PM Kota
Kotamobauu Kotamobagu
. Mensosialisasikan Terselenggaranya Dispen’ndagkop Pelaku
Kompetensi Inti Industri forum sosialisasi dan PM Kota usaha
Kota Kotamobagu kepada seluruh Kotamobagu
pemangku
kepentingan dengan
Kompetensi Inti
Industri di Kota
Kotamobagu
. Mencantumkan program Tercantumnya Bappeda Kota
Kompetensi Inti Industri program Kotamobagu,
dalam Rencana Kerja pengembangan Disperindagkop
Pembangunan Daerah Kompetensi Inti dan PM Kota
(RKPD) Industri dalam RKPD Kotamobagu,
setiap dinas terkait Distan Kota
Kotamobagu,
Dinas PU Kota
Kotamobaru J
. Membentuk kelompok Terbentuknya pokja Bappeda Kota Pelaku
kerja (pokja) program Kotamobagu, usaha
pelaksanaan pengembangan KIID Disperindagkop
Kompetensi Inti lintas sektor dan PM Kota
Industri Kotamobagu

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 83/M-IND/PER/ 12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN
NO RENCANA AKSI INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
PUSAT DAERAH LAINNYA
e. Monitoring dan evaluasi Tersedianya laporan Dit. PFI Disperindagkop
hasil monitoring dan Wilayah III, dan PM Kota
evaluasi Ditjen PPI, Kotamobagu
Kemenperin
1.2 PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA
Memfasilitasi pembentukan Terbentuknya 4 unit Disperindagkop Pelaku
KUB minyak kelapa KUB minyak kelapa dan PM Kota usaha
Kotamobagu
2 PENINGKATAN KUALITAS SDM
a. Memfasilitasi Terselenggaranya Dit. Industri Disperindagkop Pelaku
peningkatan pelatihan pengolahan Makanan, dan PM Kota usaha
kemampuan proses minyak kelapa untuk Hasil Laut, Kotamobagu
pengolahan minyak 25 peserta per tahun dan
kelapa Perikanan,
Ditjen
Industri
Agro,
Kemenperin
b. Memfasilitasi Terselenggaranya Dit. Industri Disperindagkop Pelaku
peningkatan pelatihan Makanan, dan PM Kota usaha
kemampuan pengendalian mutu Hasil Laut, Kotamobagu
pengendalian mutu produk untuk 25 dan
produk peserta per tahun Perikanan,
Ditjen
Industri
Agro,
Kemenperin
c. Melakukan studi Terselenggaranya Disperindagkop Pelaku
banding pada industri studi banding di dan PM Kota usaha
pengolahan minyak bidang pengolahan Kotamobagu
kelapa minyak kelapa untuk
10 peserta per tahun

Lampiran Peraturan Menten’ Perindustrian RI
Nomor : 83/M—IND/PER/ 12/2013
NO RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN
2014
PUSAT DAERAH LAINNYA
d. Memfasilitasi Terselenggaranya Klinik Disperindagkop Pelaku
peningkatan pelatihan desain Kemasan dan PM Kota usaha
kemampuan desain kemasan untuk 10 Kemenperin, Kotamobagu
kemasan produk peserta per tahun Balai Besar
Kimia dan
Kemasan,
Kemenperin
. Memfasilitasi o Terselenggaranya Dit. IKM Disperindagkop Calon
penumbuhan wirausaha pelatihan Wilayah III, dan PM Kota wirausaha
baru wirausaha baru Ditj en IKM, Kotamobagu
untuk 20 peserta Kemenperin
per tahun
o Terciptanya 4
pelaku usaha baru
per tahun
3 PENINGKATAN TEKNOLOGI
a. Pendirian UPT industri Terbentuknya UPT Dit. IKM Disperindagkop Pelaku
pengolahan minyak industri pengolahan Wilayah III, dan PM Kota usaha
kelapa minyak kelapa pada Ditjen IKM, Kotamobagu
tahun 2016 Kemenpen’n
. Memfasilitasi Tersedianya mesin Dit. IKM Disperindagkop Pelaku
peningkatan teknologi dan peralatan Wilayah III, dan PM Kota usaha
produksi minyak kelapa produksi minyak Ditjen IKM, Kotamobagu
dan produk olahan kelapa dan produk Kemenperin
kelapa lainnya olahan kelapa
lainnya sebanyak 4
unit per tahun
4 PENGEMBANGAN PASAR DAN JEJARING PEMASARAN
a. Melakukan sosialisasi o Terselenggaranya Pemerintah Petani,
dan promosi produk- forum sosialisasi Provinsi Sulawesi Pelaku
produk olahan kelapa dan promosi di Utara, usaha
Kota Kotamobagu
sebanyak 1 kali per
tahun

Disperindagkbp
dan PM Kota
Kotamobagu,

2015 2016 2017 2018

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 83/M-IND/PER/ 12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN
NO RENCANA AKSI INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
PUSAT DAERAH LAINNYA
– Keikutsertaan pada Dishubbudpar
pameran hasil dan kominfo Kota
produksi untuk 4 Kotamobagu
peserta per tahun
b. Memfasilitasi kerja sama Terbentuknya MoU Disperindagkop Pelaku
lintas sektor kta sama antara dan PM Kota usaha
pemerintah, pelaku Kotamobagu,
usaha, industri dan Dishubbudpar
distributor dan kominfo Kota
Kotamobagu
5 PENINGKATAN JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU
5.1 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS BAHAN BAKU
a. Memfasilitasi Terlaksananya Dit. Dinas Pertanian, Dewan
penyediaan bibit kelapa bantuan 5.000 bibit Tanaman Perikanan, Kelapa
unggul kelapa unggul per tahunan, Petemakan, Indonesia
tahun Ditjen Perkebunan, (Dekindo)
Perkebunan, Kehutanan dan
Kementan Ketahanan
Pangan Kota
Kotamobagu
b. Peremajaan tanaman Terlaksananya Dinas Pertanian, Petani
kelapa peremajaan tanaman Perikanan,
kelapa 25 Ha per Petemakan,
tahun Perkebunan,
Kehutanan dan
Ketahanan
Pangan Kota
Kotamobagu

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *