Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 84/M-IND/PER/12/2013

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 84/M-IND/PER/12/2013
TENTANG
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyusun peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Bolaang Mongondow;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat :

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran N egara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 201 1;
Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode
Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/ P Tahun 2011;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
114/ MIND / PER/ 10/ 2009 tentang Peta Panduan (Road
Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan
Kelapa;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M—IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M—IND/
PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA
PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Pasal 1
(1) Menetapkan peta panduan pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Bolaang
Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini.
(2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dokumen perencanaan pengembangan
industri Kabupaten Bolaang Mongondow yang
memuat sasaran, strategi, dan rencana aksi
pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten
Bolaang Mongondow.

Pasal 2
Industri pengolahan kelapa dengan fokus pada
kemampuan mengolah kelapa menjadi minyak kelapa,
merupakan kompetensi inti industri Kabupaten Bolaang
Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3
Peta panduan pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 menjadi:
a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menunjang
pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti
industri secara komplementer dan sinergik;
b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi
pelaku industri pengolahan kelapa dan/atau institusi
terkait;
c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan
kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat
dan daerah (provinsi dan kabupaten/ kota);
d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan Kabupaten Bolaang
Mongondow; dan
e. informasi dalam menggalang dukungan sosial — politis
dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan
pengembangan kompetensi inti industri.

Pasal 4
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan
pengembangan kornpetensi inti industri Kabupaten
Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal
Pengernbangan Perwilayahan Industri.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat
berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
kepada Menteri Perindustrian sekurang—kurangnya
sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini

$991.39.“?

disampaikan kepada:
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Gubernur Sulawesi Utara;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
Bupati Bolaang Mongondow;
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR :84/M-IND/PER/l2/2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

PETA PANDUAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

I PENDAHULUAN
II SASARAN
III STRATEGI
IV KERANGKA PENGEMBANGAN
V RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
Kementerian Perindustrian

I

II

III

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 84/M-IND/PER/12/2013
PETA PANDUAN PENGEM BANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PENDAHULUAN
Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi
ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 tahun ke depan serta
keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri
di kabupaten/kota dan provinsi lain, Kabupaten Bolaang Mongondow
menentukan industri pengolahan kelapa dengan fokus pada kemampuan
mengolah kelapa menjadi minyak kelapa sebagai kompetensi inti
industrinya.
Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut,
disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Bolaang Mongondow, yang memuat sasaran pengembangan
yang ingin dicapai, strategi, dan rencana aksinya.
SASARAN
Sasaran pengembangan industri pengolahan kelapa dengan fokus pada
kemampuan mengolah kelapa menjadi minyak kelapa terdiri atas:
a. Sasaran Jangka Menengah 2014—20 18
1. Berkembangnya jumlah kelompok usaha pengolahan minyak
kelapa rata—rata 2 kelompok usaha per tahun; dan
2. Tercapainya produksi minyak kelapa sebesar 15 Ton per bulan.
b. Sasaran Jangka Panjang 2014—2025
1. Tercapainya serti?kasi mutu produk minyak kelapa;
2. Meningkatnya pangsa pasar produk minyak kelapa pada pasar
domestik dan ekspor; dan
3. Berkembangnya diversi?kasi produk minyak kelapa.
STRATEGI
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka
ditempuh strategi sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan;
b. Pengembangan SDM;
C. Pengembangan proses dan mutu produk; dan
d. Integrasi jejaring pasokan dan pemasaran.

Kerangka pengembangan

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 84/M—IND/PER/12/2013

IV KERANGKA PENGEMBANGAN
Kompetensi Inti Industri Kabupaten Bolaang
Mongondow sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Industri Inti Industri Penunjang Industri tetkait
Industri pengolahan kelapa
Fokus:
Kemampuan Mengolah
Kelapa Menjadi Minyak
Kelapa

Industri pupuk dan obat—
obatan untuk pertanian
dan perkebunan, industri
permesinan dan peralatan
produksi, industri bahan

Industri makanan dan
minuman, industri farmasi
dan kosmetika

penolong, industri
kemasan
Sasaran Jangka Menengah Sasaran Jangka Panjang
(2014 — 2018) (2014 – 2025)
a. Berkembangnya jumlah kelompok a. Tercapainya serti?kasi mutu produk
usaha pengolahan minyak kelapa rata- minyak kelapa;
rata 2 kelompok usaha per tahun; dan b. Meningkatnya pangsa pasar produk
b. Tercapainya produksi minyak kelapa minyak kelapa pada pasar domestik
sebesar 15 Ton per bulan. dan ekspor; dan
c. Berkembangnya diversi?kasi produk
minyak kelapa.
Strategi
a. Penguatan kelembagaan;
b. Pengembangan SDM;
c. Pengembangan proses dan mutu produk; dan
d. Integrasi jejaring pasokan dan pemasaran.
Pokok-pokok Rencana Aksi Pokok-Pokok Rencana Aksi
Jangka Menengah (2014-2018) Jangka Panjang (2014-2025)
a. Penguatan kelembagaan KIID; a. Pengembangan kelembagaan;
b. Penguatan kelembagaan usaha; b. Pengembangan produk dan inovasi;
c. Pengembangan SDM; c. Pengembangan proses dan SDM; dan
d. Pengembangan teknologi proses; d. Integrasi jejaring pasokan dan
e. Pengembangan mutu produk; dan pemasaran.
f. Penguatan pasokan dan pemasaran.
Unsur Penunjang
Pasar SDM
Penetrasi pasar melalui insentif, akses a. Peningkatan kemampuan budi daya;
pasar modern, kampaye kesehatan, dan dan
promosi b. Peningkatan kemampuan proses
produksi dan pengelolaan usaha.
Teknologi Infrastruktur
a. Penerapan teknologi tepat guna a. Penyediaan sarana angkutan regional
pengolahan kelapa; dan yang memadai;
b. Kerjasama pengembangan teknologi b. Dukungan infrastruktur (jalan,
dengan lembaga riset dan perguruan
tinggi.

pelabuhan,dan energi).
Lokasi Pengembangan
Tahap Pertama: Kecamatan Lolak, Kecamatan Poigar dan Kecamatan Lolaya; Tahap
Kedua: Kecamatan Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kecamatan Sang Tombolong,
Kecamatan Passi Barat; dan Tahap Ketiga Kecamatan: Passi Timur, Kecamatan
Bilalang, Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Dumoga Utara

RENCANA AKSI

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 84/M-IND/PER/ 12/2013

Rencana aksi dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum
dalam matriks sebagai berikut:
NO RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN

PUSAT | DAERAH LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018

PENGUATAN KELEMBAGAAN
1-1 PENGUATAN KELEMBAGAAN KIID
a. Menetapkan

tentang
pengembangan
Kompetensi Inti
Industri

Peraturan Bupati
Bolaang Mongondow

Adanya Peraturan
Bupati tentang
pengembangan
Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Bolaang
Mongondow

Bupati, Bappeda
Kabupaten Bolaang
Mongondow,
Disperindag
Kabupaten Bolaang
Mongondow

Kompetensi Inti

b. Mensosialisasikan

Industri Kabupaten
Bolaang Mongondow

Terselenggaranya forum
sosialisasi kepada
seluruh pemangku
kepentingan dengan
Kompetensi Inti Industri
di Kabupaten Bolaang
Mona‘ondow

Setda Kabupaten
Bolaang
Mongondow,
Disperindag
Kabupaten Bolaang
Mongondow
c. Mencantumkan Tercantumnya program Bappeda Kabupaten
program Kompetensi pengembangan Bolaang
Inti Industri dalam Kompetensi Inti Industri Mongondow,
Rencana Kerja dalam RKPD setiap Disperindag
Pembangunan dinas terkait Kabupaten Bolaang
Daerah (RKPD) Mongondow,
Distanbun
Kabupaten Bolaang
Monuondow
d. Membentuk Terbentuknya pokja Bappeda Kabupaten Pelaku usaha
kelompok kta program pengembangan Bolaang
pelaksanaan KIID lintas sektoral Mongondow,
Kompetensi Inti Disperindag
Industri Kabupaten Bolaang
Mongondow

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 84/M—IND/PER/ 12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN
NO RENCANA AKSI INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018
PUSAT DAERAH LAINNYA
6. Monitoring dan Tersedianya laporan Dit. PFI Wilayah Disperindag
evaluasi hasil monitoring dan III, Ditjen PPI, Kabupaten Bolaang
evaluasi Kemen: erin Monmndow
1.2 PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA
Memfasilitasi Terbentuknya BUMD Bappeda Kabupaten
pembentukan Badan minyak kelapa Bolaang
Usaha Milik Daerah Mongondow, DPRD
(BUMD) Kabupaten Bolaang
Mongondow,
Disperindag
Kabupaten Bolaang
Mongondow,
Pemprov Sulawesi
Utara
Memfasilitasi Terbentuknya 2 Ditjen Disperindag
pembentukan Badan BUMDes pengolahan Pemberdayaan Kabupaten Bolaang
Usaha Milik Desa minyak kelapa per Masyarakat dan Mongondow,
(BUMDes) tahun Desa, Kemendagri Pemprov Sulawesi
Utara
2 PENGEMBANGAN SDM
a. Memfasilitasi Terselenggaranya Dit. IKM Wilayah Disperindag Pelaku usaha
peningkatan pelatihan teknik III, Ditjen IKM, Kabupaten Bolaang
kemampuan pengolahan minyak Kemenperin Mongondow
pengolahan minyak kelapa untuk 20 peIaku
kelapa usaha 1 er tahun
b. Memfasilitasi Terselenggaranya Dit. IKM Wilayah Disperindag Pelaku usaha
peningkatan pelatihan teknik III, Ditjen IKM, Kabupaten Bolaang
kemampuan pengemasan minyak Kemenperin Mongondow
pengemasan minyak kelapa untuk 20 pelaku
kelapa usaha 1‘ er tahun
3 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES DAN MUTU PRODUK
3-1 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES
a. Memfasilitasi o Tersedianya 1 set Dit. IKM Wilayah Disperindag BUMD
peningkatan mesin dan peralatan III, Ditjen IKM, Kabupaten Bolaang
teknologi proses dan pengolahan minyak Kemenperin Mongondow
pengemasan kelapa

Lampiran Peraturan Menteri Perindustn’an RI
Nomor : 84/M-IND/PER/12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN
N0 RENCANA AKSI INDIKATOR 20 14 2015 2016 2017 2018
PUSAT DAERAH LAINNYA
o Tersedianya 1 set
peralatan
pengemasan
o Dihasilkan 3 variasi
produk dalam
kemasan
b. Program Terselenggaranya Dit. IKM Wilayah Disperindag BUMD
pendampingan dan program pendampingan III, Ditjen IKM, Kabupaten Bolaang
bimbingfan teknis dan bimbina’an teknis Kemen; erin Monuondow
3.2 PENGEMBANGAN MUTU PRODUK
a. Memfasilitasi Tercapainya serti?kasi Dit. IKM Wilayah Disperindag Lembaga
serti?kasi mutu mutu produk minyak III, Ditjen IKM, Kabupaten Bolaang serti?kasi mutu
produk minyak kelapa pada 3 pelaku Kemenperin Mongondow
kelapa usaha per tahun
b. Memfasilitasi Terdapatnya 40 pelaku Disperindag Pelaku usaha
program magang usaha sebagai peserta Kabupaten Bolaang
teknologi pengolahan magang sampai dengan Mongondow
dan pengemasan tahun 2018
minyak modern
4 PENGUATAN PASOKAN DAN PEMASARAN
a. Memfasilitasi Meningkatnya produksi Distanbun Petani kelapa
program intensi?kasi kelapa sebesar 3% per Kabupaten Bolaang
tanaman kelapa tahun Mongondow
b. Memfasilitasi Tersusunnya 2 MoU Disperindag BUMN, pelaku
kemitraan bisnis kerjasama dengan Kabupaten Bolaang usaha,
BUMN dan swasta Mongondow perbankan
c. Menyelenggarakan Terselenggaranya Disperindag Pelaku usaha
kompetisi desain kegiatan kompetisi Kabupaten Bolaang
kemasan kemasan 1 kali per Mongondow
tahun

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *