Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 71/M-IND/PER/12/2013

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 71/M-IND/PER/l2/2013
TENTANG
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah
Kabupaten Pulau Morotai telah menyusun peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Pulau Morotai;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat:

Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
IndOnesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
KaWasan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional;
10.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, ’I‘ugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, ’I‘ugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 201 1;
12.Keputusan Presiden Nomor 84 / P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode
Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/ P Tahun 201 1;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/ M—IND /
PER / 10/ 2009 Tentang Peta Panduan Pengembangan
Klaster Industri Pengolahan Ikan; ‘
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M—IND/
PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 /M—IND /
PER /7 / 2011 tentang Jenis—Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTAN G PETA
PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN PULAU MOROTAI.

Pasal 1
(1) Menetapkan peta panduan ‘ pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Pulau Morotai
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.
(2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dokumen perencanaan pengembangan
industri Kabupaten Pulau Morotai yang memuat
sasaran, strategi, dan rencana aksi pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Pulau Morotai.
Pasal 2

>

Industri pengolahan ikan dengan fokus pada kemampuan
mengolah ikan menjadi aneka produk olahan ikan
merupakan kompetensi inti industri Kabupaten Pulau
Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Pasal 3
Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menjadi:
a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah
Kabupaten Pulau Morotai dalam menunjang
pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti
industri secara komplementer dan sinergik;
b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi
pelaku industri pengolahan ikan dan/atau institusi
terkait;
c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan
kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat
dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan Kabupaten Pulau Morotai; dan
_e. informasi dalam menggalang dukungan sosial—politis
dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan
pengembangan kompetensi inti industri.

(1)

– 4 — Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 71/M—IND/PER/12/2013
Pasal 4
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten
Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan
Perwilayahan Industri.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Direktur
Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
kepada Menteri Perindustrian sekurang—kurangnya
sekali dalam l (satu) tahun.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini

NQ‘SJ‘FWNE“

disampaikan kepada:
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Gubernur Maluku Utara;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
Bupati Pulau Morotai;
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat J enderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
,_ -111:

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 71/M—IND/PER/12/2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

PETA PANDUAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN PULAU MOROTAI

I PENDAHULUAN
II SASARAN
III STRATEGI
IV KERANGKA PENGEMBANGAN
V RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

II

III

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 71/M—IND/PER/ 12/2013
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN PULAU MOROTAI
PENDAHULUAN
Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi
ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 tahun ke depan serta
keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri
di kabupaten/kota dan provinsi lain, Kabupaten Pulau Morotai
menentukan industri pengolahan ikan dengan fokus pada kemampuan
mengolah ikan menjadi aneka produk olahan ikan sebagai kompetensi
inti industrinya.
Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut,
disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Pulau Morotai, yang memuat sasaran pengembangan yang
ingin dicapai, strategi, serta rencana aksinya.
SASARAN
Sasaran pengembangan industri pengolahan ikan dengan fokus pada
kemampuan mengolah ikan menjadi aneka produk olahan ikan terdiri
atas:
a. Sasaran Jangka Menengah (2014 — 2018)
1. Terbentuknya 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB) pengolahan ?llet
ikan tuna pada tahun 2015;
2. Tercapainya produksi ?llet ikan tuna sebesar 50 Ton pada tahun
2018; dan
3. Berkembangnya pangsa pasar domestik dan ekspor (Taiwan dan
Korea).
b. Sasaran Jangka Panjang (2014 — 2025)
Berkembangnya diversi?kasi produk pengolahan ikan tuna;
2. Terbentuknya klaster industri pengolahan ikan;
3. Tercapainya serti?kasi mutu produk olahan ikan; dan
4. Terbangunnya kerjasama dengan industri domestik dan
internasional.
STRATEGI
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka
ditempuh strategi sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan;
b. Pembangunan kawasan perikanan terpadu;
c. Pembangunan infrastruktur penunjang industri pengolahan ikan
tuna;

d. Peningkatan teknologi penangkapan, penyimpanan, dan pengolahan;
e. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri; dan
Penguatan promosi daerah dan kerjasama investasi industri.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 71/M—IND/PER/12/2013

IV KERANGKA PENGEMBANGAN
Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pulau
Morotai sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Industri Inti Industri Penunjag Industri terkait
Industri pengolahan ikan Industri mesin produksi Industri pembekuan
Fokus : pengolahan ikan, industri es, ikan, industri pakan
Kemampuan Mengolah industri perkapalan, industri ternak, industri makanan
Ikan Menjadi Aneka kemasan dan bahan kimia
Produk Olahan Ikan
Sasaran
J?ka Menengah (2014-2018) Jggka Panjang (2014-2025)
a. Terbentuknya 2 Kelompok Usaha a. Berkembangnya diversi?kasi produk
Bersama (KUB) pengolahan ?llet olahan ikan tuna;
ikan tuna pada tahun 2015; b. Terbentuknya klaster industri
b. Tercapainya produksi ?llet ikan tuna pengolahan ikan;
sebesar 50 Ton pada tahun 2018; c. Tercapainya serti?kasi mutu produk
dan olahan ikan; dan
c. Berkembangnya pemasaran d. Terbangunnya kerjasama dengan
domestik dan ekspor (Taiwan dan industri domestik dan intemasional.
Korea).
Strategi
a. Penguatan kelembagaan;
b. Pembangunan kawasan perikanan terpadu;
c. Pembangunan infrastruktur penunjang industri pengolahan ikan tuna;
d. Peningkatan teknologi penangkapan, penyimpanan dan pengolahan;
e. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri; dan
f. Penguatan promosi dan kerjasama investasi industri.
Pokok-Pokok Rencana Aksi Pokok-Pokok Rencana Aksi
Jangka Menengih (2014-2018) Jangga. Panjang (2014 – 2025)
a. Penguatan kelembagaan KIID; a. Pengembangan lanjut pengolahan
b. Penguatan kelembagaan usaha; ikan tuna (intensi?kasi dan
c. Pengembangan infrastruktur diversi?kasi produk produk);
penangkapan; b. Pembangunan kawasan perikanan
d. Pengembangan infrastruktur terpadu;
penyimpanan; c. Serti?kasi mutu produk olahan ikan;
e. Pengembangan infrastruktur dan
penunjang; d. Perluasan kerjasama pemasaran dan
f. Peningkatan teknologi produksi; promosi produk ekspor.
g. Pengembangan SDM; dan
h. Pengembangan promosi dan
investasi industri.
Unsur Penun an
Teknologi Sumber Daya Manusia
Aplikasi teknologi penangkapan, a. Kemampuan penangkapan ikan
pembekuan dan pengolahan ikan tuna. tuna; dan
b. Kemampuan manajemen pengelolaan
usaha dan pemenuhan standar
produk.
Pasar Infrastruktur
a. Kelembagaan dan infrastruktur a. Sarana armada kapal motor nelayan;
penunjang pemasaran produk b. Infrastruktur penunjang industri
perikanan; dan pengolahan ikan tuna (pelabuhan
b. Kerjasama dengan industri pelelangan ikan, transportasi, pabrik
pengolahan ikan. es, listrik dan cold storage).
Lokasi Pengembangan
Kecamatan Morotai Selatan

V RENCANA AKSI
Rencana aksi dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tercantum sebagai berikut:

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 71/M-IND/PER/ 12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN

NO RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT DAERAH i LAIN-LAIN 2014 2015 2016 2017 2018

1. PENGUATAN KELEMBAGAAN
1.1 PENGUATAN KELEMBAGAAN KIID

a. Menetapkan Peraturan Adanya Perbup tentang Bupati, Bappeda
Bupati Pulau Morotai pengembangan Kabupaten Pulau
tentang pengembangan Kompetensi Inti Morotai,
Kompetensi Inti Industri Industri Kabupaten Disperindag
Pulau Morotai Kabupaten Pulau
Morotai
. Mensosialisasikan Terselenggaranya forum Disperindag
Kompetensi Inti Industri sosialisasi kepada Kabupaten Pulau
Kabupaten Pulau seluruh pemangku Morotai
Morotai kepentingan dengan
Kompetensi Inti
Industri di Kabupaten
Pulau Morotai
. Mencantumkan Tercantumnya Bappeda
program Kompetensi program Kabupaten Pulau
Inti Industri dalam pengembangan Morotai,
Rencana Kerja Kompetensi Inti Disperindag
Pembangunan Daerah Industri Kabupaten Kabupaten Pulau
(RKPD) Pulau Morotai dalam Morotai, Dinas
RKPD setiap dinas Kelautan dan
terkait Perikanan
Kabupaten Pulau
Morotai ..

. Membentuk kelompok Terbentuk pokja Bappeda Pelaku usaha ‘
kerja (pokja) program Kabupaten Pulau
pelaksanaan pengembangan KIID Morotai,
Kompetensi Inti lintas sektoral Disperindag
Industri Kabupaten Pulau
Morotai
. Monitoring dan evaluasi Tersedianya laporan Dit. PFI Wilayah Disperindag 3
hasil monitoring dan III, Ditjen PPI, Kabupaten Pulau :2:
evaluasi Kemen; erin Morotai ‘

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 71/M—IND/PER/12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN

NO RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT DAERAH LAIN-LAIN 2014 2015 2016 2017 2018

1.2 PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA
a. Memfasilitasi ’I‘erbentuknya 1 KUB di Dinas Kelautan Nelayan, Pelaku
pembentukan bidang penangkapan dan Perikanan usaha
kelembagaan usaha ikan Kabupaten Pulau
31enangka1van ikan Morotai
b. Memfasilitasi Terbentuknya 1 KUB Disperindag
pembentukan di bidang pengolahan Kabupaten Pulau
kelembagaan usaha ikan Morotai
; engolahan ikan
c. Memfasilitasi Terbentuknya 1 KUB di Disperindag
pembentukan bidang pemasaran ikan Kabupaten Pulau
kelembagaan usaha Morotai
; emasaran ikan
2 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERIKANAN
2.1 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENANGKAPAN
a. Penyusunan Terdapatnya dokumen Dinas Kelautan
perencanaan perencanaan dan Perikanan
pengembangan armada pengembangan armada Kabupaten Pulau
kapal penangkapan kapal Morotai
ikan
b. Memfasilitasi Tersedianya kapal dan Dit. Kapal dan Alat Dinas Kelautan
penambahan jumlah alat penangkapan ikan Penangkap Ikan, dan Perikanan
armada kapal dan sehingga dapat Ditjen Perikanan Kabupaten Pulau
peralatan penangkapan meningkatkan Tangkap, KKP Morotai
ikan produksi ikan tangkap
tuna mencapai 1.700
Ton per tahun
2.2 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENYIMPANAN
a. Penyusunan Studi Tersusunnya dokumen Dinas PU Swasta,
Kelayakan dan DED Studi kelayakan dan Kabupaten Pulau investor,
(Detail Engineering DED cold storage Morotai Perusda
__ Design} Cold Storage
b. Penyiapan lahan dan Tersedianya lahan dan Bappeda Swasta,
infrastruktur pendukung infrastruktur Kabupaten Pulau investor,
cold storage pendukung cold Morotai Perusda
storage

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 71/M—IND/PER/ 12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN
NO RENCANA AKSI INDIKATOR PUSAT DAERAH LAIN-LAIN 20 14 20 15 2016 2017 2018
c. Memfasilitasi Terbangunnya 1 Dinas PU Swasta,
pembangunan cold instalasi cold storage Kabupaten Pulau investor,
storage Morotai Perusda
d. Penyusunan studi Tersusunnya dokumen Dinas PU Swasta,
kelayakan pabrik es studi kelayakan pabrik Kabupaten Pulau investor,
es Morotai Perusda
e. Penyiapan lahan dan Tersedianya lahan dan Bappeda Swasta,
infrastruktur pendukung infrastruktur Kabupaten Pulau investor,
pabrik es 1 endukuns; pabrik es Morotai Perusda
f. Pembangunan pabrik es Terbangunnya pabrik Dinas PU Swasta,
es di Desa Berebere Kabupaten Pulau investor,
Morotai Perusda
2.3 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG
a. Penyusunan Terdapat dokumen Distamben
perencanaan hasil evaluasi dan Kabupaten Pulau
pembangunan Stasiun peninjauan rencana Morotai, Dinas
Pengisian Bahan Bakar pembangunan depot PU Kabupaten
Nelayan [SPBN] SPBN Pulau Morotai
b. Memfasilitasi Terbangunnya depot Distamben PT. Pertamina
pembangunan depot BBM kapasitas 2.000 Kabupaten Pulau
BBM bagi nelayan liter per kirim Morotai, Dinas
PU Kabupaten
Pulau Morotai
3 PENINGKATAN TEKNOLOGI PRODUKSI
a. Penyusunan studi Terdapatnya 1 Disperindag Swasta,
kelayakan dokumen studi Kabupaten Pulau investor,
pembangunan pabrik kelayakan pabrik ?llet Morotai Perusda
?llet ikan tuna ikan tuna
b. Penyiapan lahan pabrik Tersedianya lahan Bappeda Swasta,
?llet ikan tuna untuk pabrik ?llet ikan Kabupaten Pulau investor,
tuna Morotai Perusda
c. Memfasilitasi Terbangunnya 1 (satu) Dit. Industri Disperindag Swasta,
pembangunan pabrik pabrik ?llet ikan tuna Makanan, Hasil Kabupaten Pulau investor,
?llet ikan tuna Laut dan Morotai Perusda
Perikanan, Ditjen
Industri Agro,
Kemenperin

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 7l/M-IND/PER/12/2013
NO RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN 2014 2015 2016 2017 2018
PUSAT DAERAH LAIN-LAIN
4 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
a. Memfasilitasi Terlaksananya Ditjen Perikanan Dinas Kelautan Nelayan ikan a; ‘
penguasaan teknologi pelatihan pemanfaatan Tangkap, KKP dan Perikanan lokal >
penangkapan ikan teknologi penangkapan Kabupaten Pulau .’
ikan Morotai _ ‘
b. Memfasilitasi Terlaksanaanya Dit. Industri Disperindag Pelaku usaha 3
peningkatan kegiatan pelatihan Makanan, Hasil Kabupaten Pulau
kemampuan pengolahan pengolahan ?llet ikan laut clan Morotai
?llet ikan tuna untuk tuna Perikanan, Ditjen
pelaku usaha yang Industri Agro,
sudah btalan Kemen; erin
c. Pembinaan dan Terselenggaranya Dinas Perguruan ‘
pendampingan usaha pembinaan usaha Perindagkop Kab. Tinggi
pen-.‘olahan ikan [,enLgolahan ikan Pulau Morotai
d. Memfasilitasi Terselenggaranya Kementerian Dinas Pelaku usaha
standardisasi mutu pelatihan standardisasi Kelautan dan Perindagkop Kab.
produk pengolahan ikan mutu produk Perikanan Ditjen Pulau Morotai
pengolahan ikan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
5 PENGEMBANGAN PROMOSI DAN INVESTASI INDUSTRI
a. Memfasilitasi promosi Keikutsertaan produk Ditjen impor, Disperindag
dan publikasi produk hasil perikanan dalam Kemendag Provinsi Maluku
?llet ikan tuna di dalam pameran usaha di Utara,
dan luar negeri dalam dan luar negeri Disperindag
Kabupaten Pulau
Morotai
b. Memfasilitasi kerjasama Teljalinnya kerjasama BKPM BKPMD Provinsi
pemasaran ?llet ikan
tuna dengan Investor
dalam negeri dan asing

pemasaran dengan
investor dalam negeri
dan asing

Maluku Utara
dan Disperindag
Kabupaten Pulau
Morotai

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *