Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 72/M-IND/PER/ 12/2013

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 72/M-IND/PER/12/2013
TENTANG
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Sula telah menyusun peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Kepulauan Sula;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Kepulauan Sula;

Mengingat:
1.Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
2.Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional;
10.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 201 1;
11.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 201 1;
12.Keputusan Presiden Nomor 84 / P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode
Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/ P Tahun 201 1;
13.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 114/M-IND/
PER/ 10/2009 Tentang Peta Panduan Pengembangan
Klaster Industri Pengolahan Kelapa;
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/ M-IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/ M-IND/
PER / 7 / 201 1 tentang J enis—Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat J enderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA
PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

Pasal 1
(l) Menetapkan peta panduan pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Kepulauan Sula
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.
(2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dokumen perencanaan pengembangan
industri Kabupaten Kepulauan Sula yang memuat
sasaran, strategi, dan rencana aksi pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Kepulauan Sula.
Pasal 2
Industri pengolahan kelapa dengan fokus pada
kemampuan mengolah kelapa menjadi minyak kelapa
merupakan kompetensi inti industri Kabupaten Kepulauan
Sula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Pasal 3
Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menjadi:
a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Sula dalam menunjang
pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti
industri secara komplementer dan sinergik;
b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi
pelaku industri pengolahan kelapa dan/atau institusi
terkait;
c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan
kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat
dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan Kabupaten Kepulauan Sula;
dan
e. informasi dalam menggalang dukungan sosial—politis
dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan

(1)

– 4 – Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 72/M-IND/PER/ 12/2013
Pasal 4
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten
Kepulauan Sula sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan
Perwilayahan Industri.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur
Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat
berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
kepada Menteri Perindustrian sekurang—kurangnya
sekali dalam 1 tahun.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini

$991999?

disampaikan kepada:
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Para Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Gubernur Maluku Utara;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
Bupati Kepulauan Sula;
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR :72/M—IND/PER/12/2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

PETA PANDUAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

I PENDAHULUAN
II SASARAN
III STRATEGI
IV KERANGKA PENGEMBANGAN
V RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd .

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

II

III

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 72/M-IND/PER/ 12/2013
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

PENDAHULUAN
Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi
ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 tahun ke depan serta
keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri
di kabupaten/kota dan provinsi lain, Kabupaten Kepulauan Sula
menentukan industri pengolahan kelapa dengan fokus pada kemampuan
mengolah kelapa menjadi minyak kelapa sebagai kompetensi inti
industrinya.
Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut,
disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Kepulauan Sula, yang memuat sasaran pengembangan yang
ingin dicapai, strategi, serta rencana aksinya.
SASARAN
Sasaran pengembangan industri pengolahan kelapa dengan fokus pada
kemampuan mengolah kelapa menjadi minyak kelapa terdiri atas:
a. Sasaran Jangka Menengah (2014 — 2018)
1. Tercapainya produksi minyak kelapa sebesar 124.800 liter pada
tahun 2015; dan
2. Terbentuknya 5 unit usaha pengolahan minyak kelapa pada
tahun 2015.
b. Sasaran Jangka Panjang (2014 — 2025)
1. Tercapainya serti?kasi mutu produk minyak kelapa;
2. Terbentuknya klaster industri pengolahan minyak kelapa; dan
3. Terbentuknya satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UP’I‘D)
pengolahan minyak kelapa.
STRATEGI .
Berdasarkan’ kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka
ditempuh strategi sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan;
b. Pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM);
C. Peningkatan kapasitas produksi minyak kelapa;
d. Modernisasi dan mekanisasi pengolahan minyak kelapa;
e. Pengembangan pemasaran; dan
f. Peningkatan mutu dan standarisasi produk minyak kelapa.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 72/M—IND/PER/12/2013
IV KERANGKA PENGEMBANGAN
Kerangka pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Kepulauan
Sula sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Industri Inti Industri Penunjang Industri terkait
Industri pengolahan kelapa Industri makanan dan
Fokus:
Kemampuan Mengolah
Kelapa Menjadi Minyak
Kelapa

Industri pupuk dan obat-
obatan untuk pertanian
dan perkebunan, industri
permesinan dan peralatan
produksi, industri bahan

k0 smetik

minuman, industri

kemasan

penolong, industri

Sasaran

Jangka Menengah
(20 14-20 18)

Jangka Panjang
(20 14-2025)

a. Tercapainya produksi minyak kelapa
sebesar 124.800 liter pada tahun
20 1 5; dan
b. Terbentuknya 5 unit usaha
pengolahan minyak kelapa pada
tahun 20 1 5.

a. Tercapainya sertifikasi mutu produk
minyak kelapa;
b. Terbentuknya klaster industri
pengolahan minyak kelapa; dan
c. Terbentuknya satu Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UP’I‘D) pengolahan
minyak kelapa.

c. Pengembangan teknologi pengolahan
kelapa terpadu;
d. Pengembangan pemasaran produk
pengolahan kelapa; dan
e. Peningkatan investasi industri
pengolahan minyak kelapa.

Strategi

a. Penguatan kelembagaan;
b. Pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Peningkatan kapasitas produksi minyak kelapa;
d. Modernisasi dan mekanisasi pengolahan minyak kelapa;
e. Pengembangan pemasaran; dan
f. Peningkatan mutu dan standarisasi produk minyak kelapa.
Pokok-Pokok Rencana Aksi Pokok-Pokok Rencana Aksi
Jangka Menengah (2014-2018) Jangka Panjang (2014 – 2025)
a. Penguatan kelembagaan; a. Serti?kasi mutu produk minyak
b. Pengembangan SDM; kelapa;
b. Pembentukan klaster industri
pengolahan minyak kelapa di
Kepulauan Sula;
c. Pembentukan kerjasama dan
kemitraan pemasaran minyak
kelapa;
d. Pendirian UP’I‘D pengolahan minyak
kelapa; dan
e. Diversi?kasi hasil pengolahan
kelapa.
Unsur Penunjang
Teknologi
a. Teknologi pengolahan minyak kelapa
dari kopra dan kelapa; dan
b. Teknologi peningkatan kualitas
minyak kelapa secara kimiawi.

Sumber Daya Manusia
Peningkatan kemampuan proses
pengolahan minyak kelapa.

Pasar
a. Konsumsi minyak kelapa
masyarakat lokal; dan
b. Kelembagaan dan akses pemasaran
minyak kelapa keluar pulau.

Infrastruktur
Sarana transportasi dan distribusi
minyak kelapa dan produk olahan kelapa
lainnya.
Lokasi Pengembangan
Kecamatan Fahasabihaya, Kecamatan Sanana

V RENCANA AKSI
Rencana aksi dalam rangka pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana tercantum sebagai berikut:

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 72/M—IND/PER/ 12/2013

NO RENCANA AKSI INDIKATOR PUSATPEMANGKU KEPENTINGAN

[ DAERAH | LAIN-LAIN 2014 2015 2016 2017 2018

1. PENGUATAN KELEMBAGAAN
a. Menetapkan Peraturan Adanya Perbup Bupati, Bappeda

Kompetensi Inti
Industri di Kabupaten
Kepulauan Sula

Kepulauan Sula

Bupati (Perbup) Kepulauan tentang Kabupaten
Sula tentang pengembangan Kepulauan Sula,
pengembangan Kompetensi Kompetensi Inti Disperindag
Inti Industri Industri Kabupaten Kabupaten
Kepulauan Sula Keg-ulauan Sula
b. Mensosialisasikan Terselenggaranya Setda Pelaku usaha
Kompetensi Inti Industri forum sosialisasi Kabupaten
Kabupaten Kepulauan Sula kepada seluruh Kepulauan Sula,
pemangku Disperindag
kepentingan tentang Kabupaten

Kepulauan Sula

c. Mencantumkan program Tercantumnya Bappeda
Kompetensi Inti Industri program Kabupaten
dalam Rencana Kerja pengembangan Kepulauan Sula,
Pembangunan Daerah Kompetensi Inti Disperindag
(RKPD) Industri dalam RKPD Kabupaten
setiap dinas terkait Kepulauan Sula,
Distan
Kabupaten
Kepulauan Sula,
Dinas PU
Kabupaten
Kepulauan Sula
d. Membentuk kelompok kta Terbentuknya pokja Bappeda Pelaku usaha
(pokja) pelaksanaan program Kabupaten
Kompetensi Inti Industri pengembangan KIID Kepulauan Sula,
lintas sektoral Disperindag
Kabupaten

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 72/M-IND/PER/12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN

5 koperasi Kemenperin

NO RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT DAERAH LAlN-LAIN 2914 2015 20I6 2017 2018
6. Monitoring dan evaluasi Tersedianya laporan Dit. PFI Wilayah Disperindag
hasil monitoring dan III, Ditjen PPI, Kabupaten
evaluasi Kemenp-erin Kepulauan Sula
2 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
a. Memfasilitasi peningkatan Terselenggaranya Dit. IKM Disperindag Pelaku usaha
keterampilan pengolahan pelatihan pengolahan Wilayah III, Kabupaten
minyak kelapa minyak kelapa untuk Ditjen IKM, Kepulauan Sula
5 unit usaha per Kemenperin ‘
tahun
b. Memfasilitasi Terbentuknya 5 unit Dit. IKM Disperindag Calon pelaku
pengembangan wirausaha usaha baru Wilayah III, Kabupaten usaha
pengolahan minyak kelapa pengolahan minyak Ditjen IKM, Kepulauan Sula
kela; a Kemenperin
c. Memfasilitasi peningkatan o Terselenggaranya Balai Besar Disperindag Pelaku usaha
mutu dan standardisasi pelatihan mutu dan Industri Agro, Kabupaten
produk minyak kelapa standardisasi Kemenperin Kepulauan Sula
produk minyak
kelapa 1 kali per
tahun
o Tercapainya
serti?kasi mutu
produk minyak
kelapa Kabupaten
Kepulauan Sula
[GMP, SNI, HACCP}
3 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN KELAPA
a. Pembentukan Unit Terbentuknya UP’I‘D Bappeda
Pelaksana Teknis Daerah industri pengolahan Kabupaten
(UP’I‘D) pengolahan kelapa kelapa Kepulauan Sula,
Disperindag
Kabupaten
Kepulauan Sula
b. Memfasilitasi peningkatan Teralokasinya 5 Dit. IKM Disperindag Pelaku usaha
teknologi pengolahan mesin pengolahan Wilayah III, Kabupaten
minyak kelapa minyak kelapa untuk Ditjen IKM, Kepulauan Sula

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 72/M—IND/PER/ 12/2013

PEMANGKU KEPENTINGAN

a. Memfasilitasi penyusunan Tersusunnya Dit. Fasilitasi Badan
pro?l usaha minyak kelapa dokumen pro?l usaha Promosi Koordinasi
di Kabupaten Kepulauan minyak kelapa Daerah, Dep. Penanaman
Sula Promosi Modal Daerah,
Penanaman Provinsi Maluku
Modal, BKPM Utara
b. Memfasilitasi promosi Terselenggaranya Dit. Badan Calon
investasi industri minyak forum promosi Pengembangan Koordinasi investor
kelapa investasi industri Agrobisnis Dep. Penanaman
minyak kelapa Perencanaan Modal Daerah,
Kabupaten Penanaman Provinsi Maluku
Kepulauan Sula Modal, BKPM Utara

NO RENCANA AKSI INDIKATOR

PUSAT I DAERAH T LAIN—LAIN 2014 2015 2016 2017 2018
4 PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK PENGOLAHAN KELAPA
a. Memfasilitasi Terbentuknya 1 KUB Disperindag Kelompok
pembentukan kelompok pemasaran produk Kabupaten usaha
usaha pemasaran produk pengolahan kelapa Kepulauan Sula
pem’olahan kelapa
. Sosialisasi penggunaan Terselenggaranya Disperindag
minyak kelapa di forum sosialisasi Kabupaten
Kabupaten Kepulauan penggunaan minyak Kepulauan Sula
Sula kelapa 1 kali per
tahun
. Memfasilitasi desain Tersedianya model Balai Besar Disperindag Perguruan
kemasan produk minyak kemasan produk Kimia dan Kabupaten tinggi
kelapa minyak kelapa yang Kemasan Kepulauan Sula
baik Kementerian
Perindustrian
. Memfasilitasi promosi Keikutsertaan produk Dit. Promosi dan Disperindag Pelaku usaha
produk minyak kelapa minyak kelapa Citra, Ditjen Provinsi Maluku
Kabupaten Kepulauan Kabupaten Pengembangan Utara
Sula Kepulauan Sula 1 kali Ekspor
per tahun pada Nasional,
pameran atau Kemendag
workshop minyak
kelapa
5. PENINGKATAN INVESTASI INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK KELAPA

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 72/M-IND/PER/12/2013
N0 RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN 2014 2015
PUSAT DAERAH LAIN-LAIN
c. Memfasilitasi akses Terjalinnya kerjasama Direktorat Dinas Lembaga
permodalan usaha permodalan usaha Pengembangan Perindagkop dan keuangan,
antara pelaku usaha Potensi Daerah BPID pelaku usaha
dengan lembaga Deputi
pembiayaan Pengembangan
Iklim
Penanaman
Modal, BKPM

2016 2017 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *