Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 86/M-IND/PER/12/2013

Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 86/M—IND/PER/12/2013
TENTANG
PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN BONE BOLANGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008
tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango telah menyusun peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Bone Bolango;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta
panduan pengembangan kompetensi inti industri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat :

. Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Industri Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, ’I‘ugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, ’I‘ugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;
Keputusan Presiden Nomor 84 /P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode
Tahun 2009—2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/ P Tahun 2011;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M—IND/
PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map)
Pengembangan Klaster Industri (Prioritas Nasional);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M—IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/
PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam
Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA
PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI
KABUPATEN BONE BOLANGO.

Pasal 1
( 1) Menetapkan peta panduan pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Bone Bolango
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.
(2) Peta panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dokumen perencanaan pengembangan
industri Kabupaten Bone Bolango yang memuat
sasaran, strategi, dan rencana aksi pengembangan
kompetensi inti industri Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 2
Industri pengolahan nira aren dengan fokus pada
kemampuan mengolah nira aren menjadi produk gula
cetak dan gula semut, merupakan kompetensi inti industri
Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1.

Pasal 3
Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri
Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 menjadi:
a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango dalam menunjang
pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti
industri secara komplementer dan sinergik;
b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi
pelaku industri pengolahan nira aren dan/atau
institusi terkait;
c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan
kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat
dan daerah (provinsi dan kabupaten/ kota);
d. acuan dalam penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja tahunan Kabupaten Bone Bolango; dan
e. informasi dalam menggalang dukungan sosial — politis
dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan
pengembangan kompetensi inti industri.

Pasal 4
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta panduan
pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten
Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengembangan
Perwilayahan Industri.
Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Direktur
Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat
berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait.
Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan
Industri menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi
kepada Menteri Perindustrian sekurang-kurangnya
sekali dalam l (satu) tahun.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini
disampaikan kepada:
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
Gubernur Gorontalo;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
Bupati Bone Bolango;
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian; dan
Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR :86/M—IND/PER/12/2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN BONE BOLANGO

I PENDAHULUAN
II SASARAN
III STRATEGI
IV KERANGKA PEN GEMBANGAN
V RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian

II

III

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 86/M—IND/PER/ 12/2013
PETA PANDUANPENGEMBANGAN
KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN BONE BOLANGO
PENDAHULUAN
Berdasarkan pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi
ekonomi daerah dan potensi pengembangan 5 tahun ke depan serta
keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri
di kabupaten/kota dan provinsi lain, Kabupaten Bone Bolango
menentukan industri pengolahan nira aren dengan fokus pada
kemampuan mengolah nira aren menjadi produk gula cetak dan gula
semut sebagai kompetensi inti industrinya.
Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut,
disusun Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Bone Bolango, yang memuat sasaran pengembangan yang
ingin dicapai, strategi, dan rencana aksinya.
SASARAN
Sasaran pengembangan industri pengolahan nira aren dengan fokus
pada kemampuan mengolah nira aren menjadi produk gula cetak dan
gula semut terdiri atas:
a. Sasaran Jangka Menengah (2014 —— 2018)
1. Tercapainya produksi gula cetak sebesar 1.600 Ton pada tahun
2018;dan
2. Meningkatnya pangsa pasar gula cetak dan gula semut.
b. Sasaran Jangka Panjang (2014 — 2025)
1. Tercapainya serti?kasi mutu produk gula cetak dan gula semut;
dan
2. Berkembangnya diversi?kasi produk olahan nira aren.
STRATEGI
Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka
ditempuh strategi sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan;
Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM);
Penguatan proses produksi;
Pengembangan produk;
Penguatan pasokan bahan baku; dan
b.6099?“ Perluasan dan peningkatan e?siensi pemasaran.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI

IV KERANGKA PENGEMBANGAN
Kerangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Bone Bolango
sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Nomor : 86/M-IND/PER/ 12/2013

Industri Penunjang Industri terkait
Industri mesin dan peralatan
produksi, industri bahan
penolong, industri kemasan

Indu stri makanan dan
minuman

Sasaran Jangka Panjang
(2014 — 2025)
a. Tercapainya serti?kasi mutu
produk gula cetak dan gula semut;
dan
b. Berkembangnya diversi?kasi
olahan nira aren.

Pokok-Pokok Rencana Aksi
Jangka Panjang (2014-2025)
a. Perawatan dan budi daya tanaman
aren;
b. Peningkatan kompetensi SDM
industri pengolahan nira aren
lainnya; dan
c. Perluasan dan peningkatan
e?siensi jejaring pemasaran.

Unsur Penunjang

SDM
Kompetensi SDM di bidang budidaya
tanaman aren dan pengolahan gula
aren.
Infrastruktur
Infrastruktur jalan, listrik, air bersih,
moda transportasi.
Lokasi Pengembangan

Industri Inti
Industri pengolahan nira
aren
Fokus:
Kemampuan Mengolah
Nira Aren Menjadi Produk
Gula Cetak dan Gula
Semut
Sasaran Jangka Menengah
(2014-2018)
a. Tercapainya produksi gula cetak
sebesar 1.600 Ton pada tahun 2018;
dan
b. Berkembangnya pangsa pasar gula
cetak dan gula semut.
Stratggj
a. Penguatan kelembagaan;
b. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Penguatan proses produksi;
d. Pengembangan produk;
e. Penguatan pasokan bahan baku; dan
f. Perluasan dan peningkatan e?siensi pemasaran.
Pokok-pokok Rencana Aksi
Jangka Menengah (2014–2018)
a. Penetapan regulasi dan kelembagaan
KIID;
b. Penguatan kelembagaan usaha;
c. Penguatan SDM, teknologi proses dan
mutu produk;
d. Pengembangan produk;
e. Penguatan pasokan bahan baku;
f. Penguatan jejaring pemasaran; dan
g. Perluasan akses permodalan.
Pasar
a. Promosi dan pengembangan akses
pasar produk gula aren; dan
b. Pembentukan kelembagaan pemasaran
gula aren.
Teknologi
Penerapan teknologi tepat guna pengolahan
nira aren.
Kecamatan Bulango Utara, Kecamatan Bulango Ulu

RENCANA AKSI
Rencana aksi dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam
matriks sebagai berikut:

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 86/M-IND/PER/ 12/2013

NO RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN

PUSAT l DAERAH LAINNYA 2014 2015 2016 2017 2018

1 PENGUATAN KELEMBAGAAN
1.1 PENETAPAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN KIID
a. Menetapkan Peraturan
Bupati Bone Bolango

Adanya Peraturan
Bupativ tentang

Bupati, Bappeda
Kabupaten Bone
tentang pengembangan pengembangan Bolango,
Kompetensi Inti Industri Kompetensi Inti Industri Disperindag
Kabupaten Bone Kabupaten Bone
Bolango Bolango
. Mensosialisasikan
Kompetensi Inti Industri
Kabupaten Bone
Bolango

Terselenggaranya forum
sosialisasi kepada
seluruh pemangku
kepentingan dengan
Kompetensi Inti Industri
di Kabupaten Bone
Bolango

Setda Kabupaten
Bone Bolango,
Disperindag
Kabupaten Bone
Bolango

Pelaku usaha

. Mencantumkan program
Kompetensi Inti Industri
dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
(RKPD)

Tercantumnya program
pengembangan
Kompetensi Inti Industri
dalam RKPD setiap
dinas terkait

Bappeda
Kabupaten Bone
Bolango,
Disperindag
Kabupaten Bone
Bolango, Dinas
Pertanian,
Perkebunan,
Peternakan dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone
Bolango, Dinas PU
Kabupaten Bone
Bolango

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 86/M—IND/PER/12/2013
PEMANGKU KEPENTINGAN
NO RENCANA AKSI INDIKATOR 2015 2016 2017 2018

PUSAT DAERAH LAINNYA 2014
d. Membentuk kelompok Terbentuk pokja Bappeda Pelaku usaha
kerja (pokja) program pengembangan Kabupaten Bone
pelaksanaan KIID lintas sektoral Bolango,
Kompetensi Inti Diskoperindag
Industri Kabupaten Bone
Bolango
6. Monitoring dan evaluasi Tersedianya laporan Dit. PFI Diskoperindag
hasil mOnitoring clan Wllayah HI, Kabupaten Bone
evaluasi Ditjen PPI, Bolango
Kemenperin
1.2 PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA
Memfasilitasi pembentukan Terbentuknya koperasi Diskoperindag Pengrajin
koperasi agro industri agroindustri Kabupaten Bone
Bolango, Dinas
Pertanian,
Perkebunan,
Peternakan dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone
Bolango
2 PENGUATAN SDM, TEKNOLOGI PROSES DAN MUTU PRODUK
a. Memfasilitasi pelatihan Terselenggaranya Diskoperindag BP4K,
produksi gula cetak dan pelatihan untuk 200 Kabupaten Bone koperasi
gula semut pelaku usaha gula cetak Bolango, Dinas agroindustri
dan gula semut per
tahun

Pertanian,
Perkebunan,
Peternakan dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone
Bolango

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 86/M-IND/PER/12/2013
NO RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN 2014 2015 2016 2017 2018
PUSAT DAERAH LAINN’YA
b. Memfasilitasi Tersedianya mesin dan Dit. IKM Diskoperindag
peningkatan teknologi peralatan produksi gula Wilayah III, Kabupaten Bone
pengolahan nira aren cetak dan gula semut Ditjen IKM, Bolango, Dinas
sebanyak 4 unit sampai Kemenperin Pertanian,
dengan tahun 2018 Perkebunan,
Peternakan dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone
Bolango
c. Memfasilitasi serti?kasi o Diperolehnya ijin edar Pusat Diskoperindag BP4K,
mutu gula cetak dan produk gula cetak Standardisasi, Kabupaten Bone koperasi
gula semut pada tahun 2014 Badan Bolango, Dinas agroindustri
o Tercapainya serti?kasi Pengkajian Pertanian,
SNI untuk produk gula Kebijakan, Perkebunan,
cetak pada tahun 2017 Iklim dan Petemakan dan
. Tercapainya serti?kasi Mutu Industri, Ketahanan Pangan
label 313 untuk produk Kemenperin Kabupaten Bone
gula semut pada tahun Bolango, Dinas
20 18 Kesehatan
Kabupaten Bone
Bolango
3 PENGEMBANGAN PRODUK
Memfasilitasi desain Tersedianya desain Balai Besar Diskoperindag
kemasan gula cetak dan kemasan gula cetak dan Kimia dan Kabupaten Bone
gula semut gula semut Kemasan, Bolango, Dinas
Kemenperin; Pertanian,
Klinik Perkebunan,
Kemasan, Peternakan dan
Kemenperin Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone
Bolango
4 PENGUATAN PASOKAN BAHAN BAKU
a. Memfasilitasi
peremajaan dan
perawatan tanaman
aren

Terjaganya kapasitas
produksi gula cetak dan
gula semut 580 Ton per
tahun

Dinas Kehutanan
dan Pertambangan
Kabupaten Bone
Bolango

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor : 86/M-IND/PER/ 12/2013
NO RENCANA AKSI INDIKATOR PEMANGKU KEPENTINGAN

2014 2015 2016 2017 2018

PUSAT DAERAH LAINNYA
b. Penyediaan lahan dan Tersedianya lahan budi Dinas Pertanian,
bibit untuk budi daya daya dan bibit tanaman Perkebunan,
tanaman aren aren untuk mencapaj Petemakan dan
100 Ha sampai dengan Ketahanan Pangan
tahun 2016 Kabupaten Bone
Bolango, Dinas
Kehutanan dan
Pertambangan
Kabupaten Bone
Bolango
c. Memfasilitasi Terselenggaranya Dinas Penanian, BP4K,
peningkatan pelatihan peremajaan, Perkebunan, Koperasi
kemampuan budi daya tanaman aren Petemakan dan agroindustri
peremajaan, budi daya dan pengambilan nira Ketahanan Pangan
tanaman aren dan untuk 200 petani per Kabupaten Bone
pengambilan nira tahun Bolango
5 PENGUATAN JEJARING PEMASARAN
Memfasilitasi kerjasama Terdapatnya 1 dokumen Diskoperindag Pelaku
pemasaran antara koperasi MoU kerjasama antara Kabupaten Bone usaha,
pelaku usaha dengan koperasi, pelaku usaha Bolango koperasi,
pelaku pasar dan pelaku pasar distributor
6 PERLUASAN AKSES PERMODALAN
Memfasilitasi kerjasama Terjalinnya kerjasama Asdep Urusan Diskoperindag Lembaga
pembiayaan (kredit usaha) pembiayaan antara Permodalan, Kabupaten Bone Keuangan
pelaku usaha dengan Dep. Bidang Bolango
lembaga keuangan Pembiayaan,
Kemenkop dan
UKM

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *