Pemerintah Longgarkan Prosedur Pemanfaatan Dana Reboisasi

Pemerintah melonggarkan prosedur penggunaan dana reboisasi. Pemerintah daerah akan diperkenankan untuk mengalokasikan dana reboisasi untuk program dalam sektor kehutanan, meskipun bukan kegiatan reboisasi dalam rangka pengembalian fungsi hutan. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Istana Presiden.

Selama ini dana reboisasi hanya dapat digunakan dalam kegiatan tertentu sehingga kepala daerah kesulitan memanfaatkannya. Banyak daerah yang mengeluhkan sulitnya menyerap dana reboisasi sejak 2004 karena pemanfaatan yang hanya sebatas untuk kegiatan reboisasi. Hingga saat ini, total dana reboisasi yang tidak terserap mencapai Rp 7 triliun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ini dipungut dari perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) sesuai hasil volume kayu yang ditebang. Pemda mendapat bagian 40% dan sisanya dipegang oleh pemerintah pusat.

Kegiatan pendukung yang dapat dibiayai dana reboisasi kedepannya meliputi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, pengawasan dan pengendalian, penataan batas kawasan hutan, pengembangan perbenihan, pendidikan dan pelatihan masyarakat setempat serta penelitian dan pengembangan. Pemanfaatannya harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2016.

One thought on “Pemerintah Longgarkan Prosedur Pemanfaatan Dana Reboisasi

  • 17 Juli 2016 at 04:06
    Permalink

    A pleslingay rational answer. Good to hear from you.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *