Moratorium Sawit Berlaku Selama 5 Tahun

Pemerintah segera membuat Instruksi Presiden (Inpres) terkait penundaan atau moratorium peruntukan kawasan hutan alam untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Adapun kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi yang sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden.

Kebijakan mengenai moratorium kelapa sawit ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 22011 melalui penerbitan tiga buah Inpres. Sehingga kebijakan yang akan diterapkan ini menjadi rangkaian dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya memang sudah ada.

Pemerintah sekarang ini juga memiliki program One Map Policy dan sudah memiliki peta dasarnya. Dengan demikian, sangat diharapkan kebijakan moratorium dalam lebih operasional. Keberadaan data ini merupakan hal krusial, mengingat jika masih ada perbedaan data menyebabkan masalah yang ada di lapangan akan menjadi sulit untuk diselesaikan.

Dengan adanya Inpres ini, setiap kementerian wajib mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam mendukung moratorium pembukaan lahan baru dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit.

Rapat Koordinasi (Rakor) juga menyepakati pemberlakuan kebijakan moratorium ini selama 5 tahun.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *