Pertumbuhan Pesat dan Cerahnya Investasi Sektor Perikanan Indonesia

Latar Belakang

Sektor perikanan Indonesia tumbuh pesat sepanjang 2015. Di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, industri perikanan Indonesia tumbuh 8,37% secara year-on-year pada kuartal ketiga 2015, jauh di atas pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan sebesar 4,73%. Produksi ikan tangkap hingga kuartal ketiga 2015 juga naik sebesar 5,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara, untuk produksi perikanan budidaya meningkat sebesar 3,98 persen.

Hal penting lain yang patut dicatat pada 2015 adalah membaiknya penegakan hukum terhadap tindakan pencurian ikan. Tidak kurang dari 117 kapal ikan asing ilegal telah ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2015. tidak hanya itu, Menteri Susi juga melarang kapal-kapal eks asing yang berjumlah 1.132 kapal melaut di Indonesia. Hal ini berdampak pada melimpahnya stok ikan dan hasil tangkapan nelayan.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan demi meningkatkan taraf hidup nelayan dan investasi di sektor perikanan. Kebijakan ini antara lain dibukanya investasi asing di 6 bidang industri pengolahan, penyediaan fasilitas penangkapan, penyimpanan dan pengolahan ikan seperti kapal modern dan cold storage, hingga menggenjot pembiayaan oleh perbankan.

Pertumbuhan Pesat

Kehadiran Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan membawa angin segar bagi industri perikanan tanah air. Sejak dilantik menjadi menteri, Susi telah melakukan berbagai gebrakan untuk mendongkrak sektor perikanan Indonesia, baik di hulu maupun hilir.

Hal ini terlihat dari produksi ikan tangkap hingga kuartal ketiga 2015 yang mencapai 4,72 juta ton atau naik sebesar 5,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara, untuk produksi perikanan budidaya mencapai 10,07 juta ton atau meningkat sebesar 3,98 persen.

Secara keseluruhan, menurut data dari BPS, sektor perikanan di Indonesia berkembang 8.37% berdasarkan basis year-on-year (y/y) pada kuartal ketiga tahun 2015, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara ini secara keseluruhan sebesar 4,73% y/y pada kuartal yang sama.

Hingga akhir 2015, produksi ikan tangkap Indonesia mencapai 6,2 juta ton dan produksi ikan budidaya mencapai 17,6 juta ton. Meskipun belum mencapai target yang diharapkan, angka ini menempatkan Indonesia sebagai produsen ikan tangkap terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dan penghasil ikan budidaya terbesar keempat di dunia.

Hal yang sama juga terjadi pada ekspor ikan. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, realisasi ekspor ikan tahun lalu hanya menyentuh angka US$ 4 miliar dari target US$ 5,8 miliar. Penurunan tersebut selain diakibatkan oleh pelambatan ekonomi dunia juga disebabkan oleh hilangnya 1.132 kapal eks asing dari laut Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan aturan moratorium eks kapal asing pada November 2014. Kapal eks asing dilarang melaut di perairan Indonesia dan akan ditenggelamkan jika melanggar. Akibat kebijakan tersebut, banyak kapal-kapal eks asing millik negara tetangga yang menyingkir ke luar negeri sehingga terjadi penurunan ekspor ke negara-negara yang kapalnya banyak kedapatan melakukan illegal fishing seperti Cina, Filipina, dan Thailand.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan, ekspor ikan ke Cina dan Thailand mengalami penurunan sebesar 17 persen dan 41,72 percent. Pada 2015, importir terbesar produk perikanan Indonesia masih didominasi AS. Negara ini menyumbang 41% dari total ekspor perikanan, diikuti oleh Jepang (16%). Eropa (12%) dan negara-negara ASEAN (11%).

Untuk 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menetapkan target pertumbuhan produksi ikan hasil tangkap sebesar 2,4% menjadi 6,45 juta ton sedangkan pertumbuhan produksi ikan hasil budidaya ditargetkan naik sebesar 8,72% menjadi 19,5 juta ton.

Target ini diharapkan akan tercapai mengingat luasnya wilayah budidaya ikan di Indonesia yang sebagian besar masih belum digunakan. Saat ini ada 11,8 juta hektar untuk budidaya ikan di air laut, 2,3 juta hektar untuk budidaya ikan di air payau, dan 2,5 juta hektar untuk budidaya ikan di air tawar.

Selain itu, pertumbuhan ikan hasil tangkapan di Indonesia juga diharapkan berkembang seiring dengan berakhirnya moratorium penerbitan izin penangkapan ikan bagi mereka yang menggunakan kapal bekas nelayan asing pada bulan Oktober 2015. Selain itu, cuaca yang lebih hangat akibat el Nino diperkirakan akan mendorong pertumbuhan populasi ikan.

Pada tahun 2016, ekspor udang dan produk perikanan lainnya diperkirakan akan naik karena dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu, AS juga telah membatalkan bea masuk untuk 34 produk perikanan dari Indonesia pada pertengahan tahun 2015 di bawah generalized system of preference. Pada saat yang sama, AS juga melarang masuknya produk perikanan hasil kerja paksa di Asia Tenggara yang memukul ekspor ikan negara-negara pesaing Indonesia seperti Thailand dan Filipina.

Selama ini, perikanan tangkap didominasi oleh komoditas ikan tuna, tongkol, dan cakalang. Sedangkan perikanan budidaya disokong oleh komoditas ikan nila, bandeng, udang, lele, dan patin.

Kuatnya Dukungan Pemerintah

Sebagai negara maritim yang dua pertiga wilayahnya merupakan lautan, sektor perikanan Indonesia relatif kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah di masa lalu. Itu sebabnya, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih kecil, yaitu hanya 3,57% per tahun 2014. Pertumbuhannya pun hanya 0,6% selama tiga tahun sebelumnya.

Hal ini lambat laun mulai berubah di bawah pemerintahan Widodo. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan Rp 13,8 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, naik 31,4 persen dari alokasi pada APBN 2015. Nelayan akan diprioritaskan dalam pembelanjaan dana tersebut.

Susi Pudjiastuti yang ditunjuk sebagai menteri kelautan dan perikanan juga rajin mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung nelayan dan keberlanjutan sektor perikanan Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah yang patut diacungi jempol adalah pemberantasan illegal fishing dengan melarang 1.132 kapal eks asing beroperasi di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga bertindak tegas dengan menenggelamkan kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal. Pada 2015, tidak kurang dari 117 kapal asing ditenggelamkan yang mayoritas berasal dari Vietnam, Filipina dan Thailand.

Dua kebijakan ini berhasil meningkatkan stok ikan nasional hingga 240 persen yang pada akhirnya membuat tangkapan nelayan lokal meningkat. Selain itu, permintaan akan ikan asal Indonesia di pasar ekspor juga meningkat seiring dengan anjloknya produksi ikan negara tetangga.

Untuk memperbaiki taraf hidup nelayan, pemerintah juga mulai berusaha mengikutsertakan nelayan dalam asuransi kecelakaan kerja dan kematian BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada nelayan dan keluarganya yang memiliki risiko pekerjaan yang besar. Selanjutnya, untuk membuka akses nelayan menuju perbankan, pemerintah juga memberikan bantuan sertifikasi hak atas tanah nelayan (Sehat). Dengan memiliki sertifikat, nelayan bisa meminjam modal ke bank dengan menjaminkan aset tanahnya.

Sejak Mei 2015, pemerintah juga meluncurkan program Jangkau Sinergi dan Guideline (JARING) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. OJK telah menyusun 5 program besar untuk mencapai target penyaluran JARING yaitu meningkatkan akses keuangan, kondusivitas usaha, infrastruktur, edukasi dan sosialisasi. Ada 16 bank yang berpartisipasi dalam program ini di samping perusahaan pembiayaan dan asuransi.

Pada 2016, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri perikanan Indonesia lebih tinggi lagi. Kebijakan tersebut antara lain pembangunan pelabuhan baru di sentra-sentra produksi ikan agar nelayan bisa langsung mengekspor ikannya tanpa harus dikirim dulu ke pelabuhan besar di Medan, Jakarta, Surabaya atau Bali.

Selain itu, pemerintah juga berencana menyediakan 3.200 kapal ikan modern dan menebar 1 juta benih. Di sektor hilir, pemerintah akan membangun 354 unit ice flake machine, 61 paket cold storage, 2 unit kapal pengangkut dan 1 kapal pengolah.

Masih Ada Tantangan

Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan sektor perikanan lokal, sejumlah persoalan masih tetap menghadang. Salah satunya adalah pelaku usaha sektor perikanan tangkap lokal yang berjumlah 2,2 juta orang didominasi oleh nelayan tradisional yang mencakup 95%. Nelayan ini kekurangan sumberdaya dan modal untuk menggali potensi laut Indonesia.

Mayoritas nelayan masih menggunakan perahu kecil dan peralatan sederhana sehingga tidak bisa menjangkau kawasan tengah laut yang mengakibatkan hasil tangkapannya kurang maksimal. Kendala ini disebabkan perbankan umumnya enggan menyalurkan kredit ke sektor perikanan karena tingginya tingkat kredit macet yang mencapai 11,76%.

Kredit perbankan untuk sektor maritim dan perikanan hanya Rp 67,33 triliun atau 1,85% dari total keseluran kredit perbankan sekitar Rp 3.000 triliun. Sementara, alokasi kredit perikanan sendiri hanya mencapai 0,22% dari total penyaluran kredit bank. Hal yang sama juga terjadi di industri pembiayaan. Pembiayaan untuk sektor perikanan baru mencapai Rp 1,7 triliun atau 0,7% dari total kredit yang disalurkan industri pembiayaan.

Selain itu, selama ini perbankan lebih tertarik mengucurkan kreditnya ke sektor industri pengolahan ikan ketimbang perikanan tangkap atau budidaya. Maklum, nilai ekonomi industri pengolahan ikan mencapai Rp 115 triliun, jauh lebih besar daripada perikanan tangkap Rp 70 triliun dan perikanan budidaya Rp 75 triliun. Selain itu, hanya perusahaan besar dan tercatat di bursa yang mendapatkan kemudahan pembiayaan dari bank.

Alhasil, sulit bagi pelaku usaha perikanan kecil dan menengah khususnya di sektor hulu untuk berkembang karena harus mengandalkan modal sendiri untuk membeli mesin kapal, peralatan untuk menangkap ikan, dan lain-lain. Bahkan, banyak nelayan yang akhirnya terjerat oleh rentenir.

Hambatan lainnya yang dihadapi industri perikanan Indonesia adalah kekurangan infrastruktur, teknologi dan peralatan seperti pelabuhan, kapal kontainer dan sistem rantai pendingin seperti cool box, pabrik es dan cold storage. Hal ini menyebabkan nelayan tidak memiliki daya tawar dan banyak pilihan untuk memasarkan hasil tangkapan mereka. Alhasil, penghasilan yang diterima nelayan pun menjadi tidak maksimal.

Kendala lain yang dihadapi industri perikanan Indonesia adalah adanya aturan pemerintah yang memudahkan impor ikan dari luar negeri. Para pemangku kepentingan di sektor perikanan menganggap Permendag Nomor 87 Tahun 2015 yang direvisi menjadi Permendag Nomor 94 Tahun 2015 tentang kemudahan impor produk perikanan telah.melumpuhkan industri pengolahan ikan domestik karena membolehkan mengimpor produk-produk olahan perikanan yang dapat diproduksi di dalam negeri.

Terakhir, hambatan lain yang tidak kalah besar adalah rendahnya konsumsi ikan Indonesia yang hingga 2011 berada di urutan kelima di ASEAN yaitu 32,25 kg/kapita/tahun. Hal ini bertolak belakang dengan produksi ikan nasional yang nomor satu di ASEAN. Selain itu, masyarakat Indonesia umumnya lebih menyukai sajian ikan segar dan kering. Alhasil, industri pengolahan ikan seperti bakso dan nugget ikan sulit berkembang yang mengakibatkan nelayan kesulitan meningkatkan nilai tambah pada hasil tangkapannya.

Investasi Cerah

Peluang investasi asing maupun domestik di sektor perikanan Indonesia sangat terbuka lebar. Menurut Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), total kebutuhan investasi perikanan tangkap tahun 2015-2019 mencapai Rp 127 triliun. Adapun total kebutuhan investasi perikanan budidaya selama periode yang sama Rp 320,73 triliun.

Untuk 2016, kebutuhan investasi di sektor perikanan tangkap mencapai Rp 23 triliun. Sementara kebutuhan investasi di sektor perikanan budidaya diperkirakan mencapai Rp 29,97 triliun. Peluang bagi masuknya investor asing maupun lokal kian terbuka lebar karena perbankan domestik umumnya masih enggan masuk ke sektor perikanan.

Sejumlah peluang investasi yang potensial di sektor perikanan antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, sistem rantai dingin, dan pegudangan. Namun, tidak semua bidang industri perikanan terbuka bagi asing. Ke depan, pemerintah berencana melarang investasi asing di industri tangkap. Asing hanya diperbolehkan berinvestasi industri pengolahan ikan yaitu di wilayah barat 40 persen dan timur 60 persen.

Sedikitnya, ada enam bisnis potensial yang terbuka untuk investor asing dan domestik yaitu pembekuan ikan, lumatan dan surimi, pengawetan ikan kaleng, pengawetan udang, pembekuan biota air lainnya dan pengawetan biota air lainnya.

Pemerintah pun telah menyiapkan empat kebijakan pendukung bagi investasi di kawasan ekonomi khusus dan bidang tertentu. Pertama, insentif pajak penghasilan berupa pengurangan PPH sebesar 5% per tahun selama 6 tahun , keringanan pajak pertambahan nilai berupa bebas pungutan PPN untuk barang kena pajak, fasilitas kepabeanan berupa bebas bea masuk untuk impor barang dan modal, dan pemangkasan birokrasi melalui perizinan satu pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *