DPR Berupaya Perjuangkan Lahirnya UU Sawit

Komisi IV DPR siap berupaya untuk memperjuangkan lahirnya Undang-Undang (UU) untuk melindungi industri kelapa sawit Indonesia. Pasalnya, kelapa sawit adalah komoditas strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan hingga konservasi lingkungan.

DPR mengungkapkan tidak mau dibohongi negara maju yang mempropaganda bahwa kelapa sawit merusak lingkungan. DPR akan melawan kampanye negatif tersebut, karena sawit merupakan masa depan Indonesia.

RUU Perkelapasawitan yang masuk ke dalam Prolegnas tahun 2016 merangkum beberapa poin penguatan sektor kelapa sawit yang akan dicantumkan dalam RUU tersebut. Antara lain, Indonesia akan memiliki badan pengatur komoditas sawit guna menangani aspek hulu hingga hilir komoditas strategis ini. Badan yang dimaksud berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nantinya badan tersebut dapat mengakses dana dari APBN untuk kepentingan sawit nasional.

Dengan badan tersebut nantinya semua produksi hingga transaksi tercatat. Regulasi kebijakan mengenai sawit nanti akan dibuat badan yang dimaksud tersebut, termasuk standarisasi sawit. Mengingat selama ini, Indonesia selalu di benturkan masalah standarisasi.

Oleh karena itu, DPR ingin agar Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan standar keberlanjutan wajib ini akan masuk ke dalam UU, sehingga posisinya menjadi lebih kuat. Nantinya buyer juga harus menyesuaikan standar yang dibuat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *