Inilah 11 Daerah Yang Terkena Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum

Menkeu Sri Mulyani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016 tanggal 16 Agustus 2016, telah memutuskan untuk melakukan penundaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah, yang diperhitungkan sebagai kurang bayar dan dianggarkan sekaligus disalurkan pada anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara.

Mengutip Setkab, dalam PMK tersebut disebutkan adanya penentuan daerah serta besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud. Penetapan tersebut didasarkan pada perkiraan kebutuhan belanja, kapasitas fiskal serta posisi saldo kas daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi dan sedang.

Dengan kriteria tersebut, Menkeu menetapkan penundaan dilakukan terhadap penyaluran DAU Tahun Anggaran 2016 untuk 169 daerah sebesar Rp 19. 418.975.064.500,00.

Selain itu, dalam lampiran PMK tersebut juga disebutkan, penundaan penyaluran sebagian DAU dilakukan pada bulan September, Oktober, November dan Desember 2016.

Adapun nama-nama daerah yang terkena penundaan anggaran terbesar sebagaimana terlampir dalam PMK tersebut adalah:

  1. Kabupaten Bogor (Jabar): Rp 86,810 miliar/bulan;
  2. Provinsi Jawa Tengah: Rp 84,190 miliar/bulan;
  3. Kab. Garut (Jabar): Rp 81,873 miliar/bulan;
  4. Provinsi Jawa Timur: Rp 75,724 miliar/bulan;
  5. Kota Bandung: Rp 75,704 miliar/bulan;
  6. Provinsi Kalimantan Barat: Rp 67,604 miliar;
  7. Kabupaten Tasikmalaya (Jabar): Rp 66,449 miliar/bulan;
  8. Kabupaten Banyumas (Jateng): Rp 63,306 miliar/bulan;
  9. Kabupaten Cilacap (Jateng): Rp 62,679 miliar/bulan;
  10. Kabupaten Jember (Jatim): Rp 61,920 miliar;
  11. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Rp 60,524 miliar/bulan.

Dalam PMK tersebut disebutkan, DAU yang sebagian penyalurannya ditunda dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *