Hindari Erosi Pajak, Indonesia Gandeng Negara Anggota G-20

Dalam pidatonya yang disampaikan sore ini melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Group 20 (G-20), Presiden Joko Widodo menjelaskan perekonomian Indonesia saat ini sesuai dengan tema besar G20 dari sisi pengelolaan yakni memicu sisi permintaan, melalui fokus belanja dalam bidang infrastruktur dan melindungi masyarakat miskin. Namun, pada saat yang bersamaan juga memobilisasi swasta untuk berpartisipasi.

Menurut laporan Setkab, Presiden juga menyampaikan kerja sama yang selama ini sudah diinisiasi pada level Kementerian Keuangan dalam forum G20 tentang kerja sama bidang perpajakan, yakni mengenai pencegahan erosi perpajakan di masing-masing negara.

Dari sisi perpajakan, ini merupakan kerja sama seluruh kelompok negara G20 terutama pada level tingkat Menteri Keuangan untuk bersama-sama melakukan upaya penghindaran erosi pajak serta pertukaran informasi sehingga seluruh negara memiliki kemampuan fiskal yang cukup guna melakukan tugasnya, yakni mengelola sisi permintaan (demand side) serta terus melakukan upaya reformasi pada sektor supply atau produksi.

Bagian pertama joint communique akan membahas tentang upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih inklusif, dan lebih berkualitas. Oleh karena itu, communique bagian pertama akan memfokuskan pada hal-hal yang harus dilakukan, instrumen dari sisi makro yakni moneter fiskal maupun sisi struktural yakni melakukan reformasi pada berbagai hal di lingkungan terutama tuan rumah RRT.

Hal tersebut menjadi topik yang sangat dominan dalam pembahasan. Bahkan hampir semua pimpinan negara merasa concern tentang kerja sama ini harus kredibel, harus dapat menyampaikan hal-hal yang dapat menciptakan kepercayaan masyarakat maupun dunia, sekaligus memberikan harapan kerja sama ekonomi G20 dan komitmen terhadao globalisasi bukan sebatas wacana.

Hampir semua negara, seperti Perancis, Jerman, dan Amerika akan pemilu. Negara-negara tersebut merasa rakyatnya sangat tidak puas dengan globalisasi yang dinilai sangat tidak inklusif dan tidak dapat menciptakan kesejahteraan, terutama dalam kelompok pekerja serta kelompok masyarakat terbawah.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *